Home Blog Page 1248

BPOM Nilai Pemda Kurang Respon

Data tindaklanjut temuan BPOM Papua Barat.

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) perwakilan Papua Barat menilai pemerintah belum begitu responsif menindaklanjuti hasil temuan yang kemudian jadi rekomendasi BPOM.

Kepala BPOM Perwakilan Papua Barat, Mojaza Sirait, SSi., Apt menyebutkan hal ini dalam sarasehan peningkatan efektivifas pengawasan obat dan makanan di ruang kantor Gubernur, Rabu (30/11) siang tadi.

“Pemda masih kurang respon. Apa yang kami rekomendasikan tahun ini ternyata masih ada di tahun depan,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPOM Papua Barat, Mojaza Sirait, SSi., Apt.
Kepala Perwakilan BPOM Papua Barat, Mojaza Sirait, SSi., Apt.

Sirait lalu menunjukKan rilis data yang menjadi alasan kenapa Pemda dikatakan belum terlalu responsif.

Dalam data tersebut, ada empat komoditas yang rekomendasinya belum begitu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi BPOM, rekomendasi hasil pengawasan BPOM yang ditindaklanjuti Pemkab hanya sekira 20.32%.

Pertama, untuk komoditi obat, jumlah rekomendasi dan tembusan surat tindak lanjut mencapai 6.034, namun rekomendasi yang ditindaklanjuti Pemda hanya 1.544.

Untuk komoditi obat tradisional jumlah rekomendasi dan tembusan surat tindak lanjut mencapai 743, namun yang ditindaklanjuti Pemda hanya 30.

Di komoditas kosmetik, jumlah rekomendasi dan tembusan surat tindaklanjut mencapai 1.323, sedangkan yang ditindaklanjuti Pemda sebanyak 44.

Sedangkan untuk komoditi pangan, jumlah rekomendasi dan tembusan surat tindaklanjut sebanyak 3.132, dan yang ditindaklanjuti Pemda sebanyak 663.

Jika ditotalkan, ada 11.269 rekomendasi BPOM dan hanya 2.290 yqng ditindaklanjuti Pemda.(njo)

Buset, Pasar Impor Durian China Tembus 14,866 Triliun

Durian varietas Mao San Wang, alias Raja Musang, andalan Malaysia.

Pasar buah durian di China sangat menggiurkan. Menurut Bloomberg, yang mengutip data PBB, pada 2016 lalu import buah tersebut mencapai USD 1,1 miliar, alias setara dengan Rp. 14.866.500.000.000, (Rp. 14,866 triliun).

Menggiurkanya pasar ini membuat pemerintah Malaysia berupaya agar bisa mengekspor buah durian utuh ke China. Selama ini Malaysia hanya bisa mengimpor durian dalam bentuk kupas, sedangkan pengekspor utama durian ke China adalah Thailand.

Walhasil, pemerintah Malaysia pun meluncurkan ‘diplomasi durian’ agar bisa dapat ijin ekspor durian dalam bentuk utuh ke China. Malaysia optimis akan mendapat ijin ekspor durian utuh itu paling lambat akhir tahun depan.

Kesukaan orang China akan durian tersebut meningkat tajam. Ini terbukti dengan naiknya volume ekspor durian ke negeri Tirai Bambu itu hingga tujuh kali lipat dalam satu dekade terakhir ini.

“Kata sejumlah orang, hanya ada dua hal di China saat ini yang bisa membuat orang rela antri: iPhone X dan durian,” kata Menteri Pertanian Malaysia, Ahmad Shabery Cheek, dalam sebuah festival durian di negara bagian terbesar Malaysia, Pahang.

Malaysia sudah membuktikannya kala menggelar festival durian di Nanning, selatan China, awal November lalu. Tak kurang dari 160 ribu orang antri untuk merasakan durian utuh varietas andalan Malaysia, Mao San Wang, alias Raja Musang. Di China harganya mencapai 100 Yuan, sekira Rp204 ribu, per buah.

Seorang pekerja memeriksa buah durian di sebuah perkebunan durian di Malaysia.

Di China sendiri rasa durian merambah ke mana-mana. Loris Li, seorang analis makanan dan minuman kantor peneliti Mintel Group Ltd. di Shanghai, mengatakan rasa durian kini digunakan untuk berbagai produk mulai dari yogurt dan kue sampai pizza.

Durian dan produk turunan durian, menurut Ahmad Maslan, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, menjadi salah satu item yang paling dicari di situs jual beli online nomor satu di China, Alibaba.com.

Bagaimana? Ada pengusaha Indonesia khususnya di Papua Barat yang mau merambah pasar durian China?(dixie)

Konsultan Harus Beri Kontribusi Positif

Wagub Papua Barat Mohamad Lakotani membuka Musprov IV Inkindo PB dengan menabuh tifa.
Wagub Papua Barat Mohamad Lakotani membuka Musprov IV Inkindo PB dengan menabuh tifa.

Para konsultan diminta memberi kontribusi pemikiran positif terhadap percepatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan di Provinsi Papua Barat.

“Saya juga berharap Inkindo PB terus meningkatkan profesionalismenya, sehingga ke depan memiliki daya saing tinggi, hingga bisa jadi konsultan proyek di dalam negeri dan luar negeri,” ujar Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani SH,M.Si.

Wagub mengatakan ini saat membuka Musyawarah Provinsi IV Ikatan Nasional Konsultan se Indonesia (INKINDO) PB Tahun 2017 di sebuah hotel di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (29/11).

Wagub mengingatkan konsultan berperan penting dalam pembangunan, karena merupakan jasa keahlian yang berperan dari hulu ke hilir, mulai meliputi study, perencanaan pengawasan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan proyek.(cpk1/dixie)

Dirjen Otda Harap Ada Forum Kekuasaan Segitiga Papua

Salam hormat dari Dirjen Otda Kemdagri, Dr Sumarsono.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono, mengharapkan ada forum kekuasaan segitiga Papua.

“Saya berharap ada segitiga Papua. Bisa berjalan. The power of triangle,” ujarnya kepada papuakini.co di Jakarta, usai memberi materi bimtek bagi Majelis Rakyat Papua (MRP), Rabu (29/11).

Segitiga kekuasaan itu adalah Gubernur, DPR dan MRP yang diharapkan bisa secara reguler bertemu. Bahkan, jika perlu, pertemuan tersebut diatur melalui peraturan.

“Entah tiga bulan sekali, enam bulan sekali (pertemuan) secara reguler, sehingga semua aspirasi kontrol dari MRP bisa ditampung, dan bisa menjadi koreksi terhadap tindakan seorang gubernur dan juga sekaligus DPR,” tutur Soni, sapaan akrab mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

Soni juga mengatakan kalau ada kekurangan dalam persoalan Otsus, baik program maupun dananya, harus dikawal.

“Jadi jangan diselewengkan. Harus kena sasaran. Karena itulah saya menggaris bawahi tidak ada salahnya MRP ikut melakukan pemantauan dari sisi sasaran Otsus, dan bisa memberikan rekomendasi pertimbangan pada gubernur,” beber mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara itu.

Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta itu juga berharap masyarakat Papua bisa melakukan pengaduan aspirasi, kemudian dialog dengan anggota MRP.

“Karena (MRP) inilah wakilnya mereka, inilah kepanjangan tangan, inilah penyambung lidah mereka dalam perspektif kultural budaya. Jadi mereka punya wakil (secara politik) di DPR tetapi juga (wakil secara kultural) di MRP. Berbahagialah rakyat Papua yang punya dua wakil yang sama-sama berkualitas,” tutur yang dipercaya jadi Dirjen Otda sejak 1 Juli 2015 lalu itu.

Pria kelahiran Tulungangung, Jawa Timur, 22 Februari 1959 itu yakin MRP jilid 3 saat ini akan berkinerja makin baik, dengan memetik pengalaman dan hasil yang dilakukan para anggota MRP jilid 1 dan 2.(jjm)

Haris Divonis 6 Tahun Penjara

Muhammad Haris Nasution mendengarkan vonis hakim, Rabu (29/11).

Haris Divonis 6 Tahun Penjara

Muhammad Haris Nasution (20), terpidana kasus kepemilikan sabu, divonis 6 tahun penjara, denda Rp800 juta, subsidair 4 bulan kurungan.

Vonis yang dijatuhkan hakim Gracelyn Manuhutu, SH dalam persidangan Rabu (29/11) itu 2 tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa Pieter Louw, SH.

Menurut hakim Gracelyn, terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tanpa didampingi penasehat hukum, Muhammad Haris Nasution maupun jaksa Pieter Louw, SH menyatakan menerima.

Muhammad Haris Nasution disidangkan lantaran melakukan penyalahgunaan narkotika pada 2 Juli 2017, sekitar pukul 23.15 WIT, di Kompleks Rawa Indah km 9,5 Kota Sorong.

Penyidik Dit Resnarkoba Polda Papua Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Saat digeledah ditemukan dua bungkus plastik bening sabu yang disembunyikan terdakwa di dalam saku celana hitam. Terdakwa kemudian diproses hukum.(deo)

Festival Senja Kaimana 2017 Dimulai

Salah satu atraksi parade budaya Festival Senja Kaimana 2017, Rabu (29/11).

Parade Budaya yang merupakan awal dari rangkaian kegiatan dalam rangka Festival Senja tahun 2017 digelar Rabu (29/11) sore tadi.

Ada beberapa kegiatan seperti beberapa jenis lomba dan pameran. Ada lomba tarian tradisional, Keroncong Nelon, pidato dalam bahasa daerah, tata rias pengantin tradisional, peragaan busana, body painting, masak kuliner khas Kaimana, dan menabuh Tifa. Lalu ada pameran atraksi dan parade budaya, hiburan rakyat, dan demo pangkur sagu.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana, Marthen Fenetiruma, usai parade budaya mengatakan, festival ini akan berlangsung hingga Sabtu (2/1) mendatang dengan melibatkan suku-suku asli Kaimana dan Papua secara umum, serta suku-suku nusantara yang mendiami daerah ini.

“Iven ini sebagai ajang promisi parawisata di Kaimana dan nasional. Kalau bisa, bukan hanya satu iven tetapi dua sampai tiga iven digelar sekaligus,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Suryanto, Staf Bidang Promisi Pariwisata Alam Kementerian Pariwisata mengatakan, pada prinsipnya pemerintah pusat mendukung penuh Festival Senja Kaimana, dan berbagai upaya promosi terkait pariwisata yang ada di daerah ini.

“Apalagi akses menuju daerah ini sudah sangat terbuka. Dukungan tersebut berupa promosi terkait objek wisata melalui media massa maupun media sosial,” tuturnya.(cpk3)

Berdayakan Komunitas Mangrove, Bupati Telbin Launching Kawasan Kuliner

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw meresmikan kawasan kuliner Sekal, Rabu (29/11).

Pemkab Teluk Bintuni (Telbin) terus berupaya memajukan SDM. Salah satunya melalui pembentukan komunitas dan pelatihan pemanfaatan sumber daya alam.

Salah satunya adalah pemanfaatan mangrove oleh komunitas Perempuan Mangrove yang mengolah berbagai SDA lokal menjadi keripik, ke kering, selai dan sirup.

“Kami berusaha untuk mengembangkan mama-mama Papua dalam mengelola SDA di Bintuni,” kata Bupati Telbin, Petrus Kasihiw, Rabu (29/11).

Bupati juga meresmikan kawasan pasar kuliner Kali Tubi, dengan didampingi Sekkab Gustaf Manuputty S.Sos MM, dan dihadiri seluruh SKPD di Kabupaten Teluk Bintuni.(deo)

2.290 Liter Miras Lokal Dimusnahkan

Pemusanahan miras hasil sitaan di Kaimana, Rabu (29/11).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kaimana memusnahkan 2.290 liter minuman keras (miras) lokal, hasil rasia gabungan yang melibatkan kepolisian dan POM selama tiga hari sejak Senin (27/11) lalu.

“Sasaran rasia kali ini adalah di tempat produksi dan tempat penjualan minuman lokal. Ada tiga jenis miras lokal yang berhasil kami temui dan disita kemudian dimusnahkan. Masing-masing cap tikus 121 liter, sagero 500 liter dan sopi 1.669 liter,” jelas Slamet Laway, Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kaimana pada papuakini.co, Rabu (29/11).

Juga ditemukan 1 botol air mineral berisikan cairan bening. Dugaan sementara bahan yang belum diketahui pasti jenisnya itu merupakan salah satu bahan campuran pada miras.

“Barangnya sudah kami sita dari salah satu tempat produksi miras. Sekarang diamankan di ruangan saya. Kami masih akan mencocokkan bahan tersebut dengan beberapa bahan lain yang kemungkinan sama. Salah satunya adalah minyak untuk pembuatan fiber,” terangnya.

Dalam rasia kali ini pihak Satpol hanya melakukan teguran secara lisan bagi para penjual maupun yang memproduksi, namun ke depan pasti akan diambil langkah tegas.

“Kami berharap masyarakat juga dapat memahami dan mau untuk menaati peraturan. Memang ada yang beralasan terpaksa menjual miras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak, tetapi kami tetap melakukan penyitaan,” tandasnya.(cpk3)

Dirjen Otda: Anggota MRP Jangan Terlalu Dini Bicarakan Soal Anggaran

Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri, Dr Sumarsono.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dihimbau agar tidak terlalu awal menuntut dan membicarakan soal anggaran dan hak yang harus diterima.

Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono pada papuakini.co di Hotel Orchardz Jakarta, Rabu (29/11).

“Kurang elok kalau terlalu awal anggota MRP membicarakan anggaran,” ungkap Soni, sapaan akrabnya.

Menurutnya, sebaiknya anggota MRP dan MRPB di awal masa tugasnya lebih mempersiapkan dan memotivasi diri untuk membangun citra publik sebagai lembaga yang berwibawa, peduli dan memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua.

“Mereka harus berembug apa yang perlu diperbaiki. Dan dalam forum yang terbatas maunya mereka seperti apa,” tuturnya.

Terkait itu, Soni berharap agar MRP dan MRPB melengkapi dulu kepengurusan baru membicarakan lebih lanjut soal anggaran.

“Urus kepengurusan terlebih dahulu, dan pelan-pelan kami diskusikan soal bagaimana dan seperti apa kebijakannya nanti,” tandasnya.(jjm)

1...1,2471,2481,249...1,554Page 1,248 of 1,554
©
error: Maaf, hargai Hak Cipta