Lokalisasi 55 Maruni Tolak Alexis

02/12/2017

BNN bersama TNI/Polri dalam Operasi Bersinar di lokalisasi 55 Maruni, Sabtu (2/12).

Ketua RT Maruni, Muhammad Idrus mengaku tidak menerima pramuria dari lokalisasi di luar daerah, termasuk Alexis (kini ganti nama jadi 4Play, red).

“Kita punya aturan dan aturan ini kita gunakan. Sampai saat ini jumlah pramuria masih 154. Tidak ada penambahan dan belum ada pengurangan,” ujar Idrus saat dikonfirmasi papuakini.co, Sabtu (2/12) siang tadi di Maruni.

Kata dia, pihaknya rutin melakukan pendataan terhadap setiap pemilik wisma. Jika kedapatan, akan ada konsekuensi tegas.

“Kami terapkan aturan. Ada 38 wisma disini. Saya cek setiap pemilik wisma. Jika ada pemilik wisma yang kedapatan diam diam memperkerjakan orang baru, maka akan kami beri sanksi,” tegasnya di sela-sela Operasi Bersinar yang digelar BNN Papua Barat di Maruni.

Terkait kegiatan BNN yang melakukan pemeriksaan urin terhadap setiap pramuria, Idrus memberikan apresiasi pada BNN yang turut membantu pengawasan dan pencegahan peredaran Narkoba di wilayah lokalisasi.(njo)

Tiket 1,35 Juta, Legislator Wondama Tanya MoU Dengan Susi Air

01/12/2017

Yulianus-Torey-Komisi-A-Dekab-Wondama — Yulianus Torey, Ketua FPDIP Dekab Teluk Wondama sekaligus Ketua Komisi A.

Perbedaan harga tiket penerbangan ke Wasior antara Pemkab Teluk Wondama dengan Susi Air, menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan Fraksi PDIP Dekab Teluk Wondama dalam rapat paripurna KUA-PPAS RAPBD 2018 Teluk Wondama.

“Terdapat perbedaan harga tiket. Di kantor Susi Air Rp.700.000, di bandar udara Rendani Manokwari Rp.1.350.000. Menurut Susi Air mahalnya tiket tersebut karena Pemkab Wondama tak membayar subsidi sebagaimana kesepakatan,” ujar Ketua FPDIP Dekab Teluk Wondama, Yulianus Torey SPd.

FPDIP pun meminta Pemkab untuk meninjau kembali MoU itu, karena Pemkab memberi subsidi untuk penerbangan tersebut.

Menjawab itu, Bupati Teluk Wondama, Bernadus A Imburi menyatakan Pemkab hanya memberi subsidi untuk delapan dari 12 seat pesawat.

“Sesuai MoU, Pemkab hanya membayar delapan seat saja. Sisanya, empat seat, harga ditentukan pihak Susi Air,” jelas Imburi.(asa)

Pemerintah Vanuatu Hibahkan Tanah dan Bangunan Untuk ULMWP

01/12/2017

bangunan-ulmwp — Bangunan yang dihibahkan untuk ULMWP dilihat dari pinggir jalan. (foto: ist/vanuatudailypot)

Pemerintah Vanuatu menghibahkan tanah dan bangunan untuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pasa 1 Desember hari ini.

Menurut Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu, bangunan di lahan tersebut akan jadi kantor ULMWP di Vanuatu.

“Lahan dan bangunan itu milik bersama ULMWP dan Further Arts,” kata Regenvanu. “Further Arts adalah lembaga sosial lokal yang mempromosikan seni dan sejak lama telah membantu gerakan Papua Barat,” tambahnya, seperti dilansir Vanuatu Daily Post, Jumat (1/12)

Penyerahan hadiah itu akan menghadirkan Wakil Perdana Menteri Joe Natuman, yang akan memberi kata sambutan, disusul penyerahan dokumen hibah lahan oleh Perdana Menteri Charlot Salwai, dan penyerahan kunci bangunan oleh Regenvanu.

Menurut Radio New Zealand, lahan tersebut ada di Tabakor di kawasan pinggiran kota Port Vila.(dixie)

DAP Ibadah Syukuran, Perayaan 1 Desember di Manokwari Aman

01/12/2017

Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III, bersama koalisi mahasiswa, NRFPB, WPNCL menggelar ibadah syukuran 1 Desember, tanggal yang diyakini sebagai hari kemerdekaan Papua, dipimpin Pdt. Musa Opur.

Ketua DAP Wilayah III, Jhon Warijo dalam konferensi pers mengatakan, DAP hanya mengemas kegiatan dalam acara ibadah syukuran, tidak dalam bentuk kegiatan lainnya.

Kegiatan ibadah peringatan mereka lakukan untuk menunjukkan eksistensi orang Papua, juga mengekspresikan kemauan untuk menunjukkan apa yang diinginkan pada pemerintah.

“Pasti pemerintah menolak terkait keinginan kami. Tapi bagian itu tidak bisa kita biarkan dan lupakan,” ujarnya.

Koordinator kegiatan, Wader Wolson, mengatakan dia terpaksa dan terdesak melakukan kegiatan ini, karena sebagai pemuda, dia ingin menjaga eksistensi dan nasionalisme bangsa Papua.

“Kami tidak melihat sukuisme. Kami lihat bahwa sudah saatnya kami, duduk bersama, berdiri bersama untuk berjuangan bersama. Perjuangan ini bukan sebuah kepentingan. Kami pemuda melihat perjuangan ini sebagai sebuah kebutuhan,” ungkapnya

Perwakilan dari NFRPB, Zakarias Horota mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, warga non Papua tidak perlu takut dengan perayaan 1 Desember.

“Jangan menyangka peringatan 1 Desember yang kami lakukan ini akan menganggu kamtibmas. Lakukanlah aktivitas ekonomi seperti biasa. Tidak akan terjadi apa-apa,” tuturnya.(njo)

Buka Brimob Cup I, Gubernur Ingatkan Sportivitas Atlet

01/12/2017

atlet-grasstrack — Salah seorang atlet yang bertanding dalam Brimob Cup I Grasstrack dan Otocross di Warmare, Manokwari, Jumat (1/12). (foto: ist/poldapb)

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan mengingatkan sportivitas atlet dalam berlaga di cabang olahraga apapun.

Imbauan ini dilontarkan Gubernur saat membuka lomba Grasstrack dan Motocross Brimob Cup I, dalam rangka HUT ke-72 Korps Brimob di Warmare, Kabupaten Manokwari, Jumat (1/12).

Gubernur berharap lomba ini akan menghasilkan atlet-atlet bermotor yang bisa mengharumkan nama Papua Barat di ajang-ajang regional, nasional, dan bahkan internasional, termasuk untuk PON 2020 di Papua.

Sementara itu, Kabid Humas Polda PB, AKBP Hary Supriono, saat dihubungi papuakini.co via ponselnya mengatakan, ada sekira 35 klub motor dengan sekira 124 kendaraan dan 132 starter yang mengikuti lomba tersebut.(deo)

FPDIP Ingatkan Bupati Segera Lantik Kadispora

01/12/2017

Yulianus-Torey-Ketua-Fraksi-PDIP-Teluk-Wondama — Ketua Fraksi PDIP Dekab Teluk Wondama, Yulianus Torey, S.Pd (kanan) saat menyampaikan pandangan fraksi.

Fraksi PDIP DPRD Teluk Wondama kembali mengingatkan Bupati Teluk Wondama agar segera melantik Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga definitif.

FPDIP merasa belum adanya kepala dinas definitif itu menjadi salah satu sebab banyaknya masalah pendidikan di kabupaten ini.

“Untuk kesekian kalinya kami ingatkan agar bupati segera melantik Kadispora definitif, sebab pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang membutuhkan perhatian khusus, sebab mutu pendidikan di Wondama masih sangat buruk, termasuk mutu tenaga guru itu sendiri,” ujar Yulianus Torey, S.Pd.

Pernyataan itu dilontarkan Ketua Fraksi PDIP Dekab Teluk Wondama itu dalam penyampaian pandangan fraksi terkait KUA-PPAS 2018, Kamis (30/11) malam.

“Kami ingatkan lagi sebelumnya kami sudah pertanyakan hal ini dan bupati menjawab setelah diselenggarakan Rakornis pendidikan. Sekarang Rakornis sudah selesai kepala dinas belum definitif juga,” tegas Torey.

Dia juga mengatakan siapapun orang yang akan diangkat menjadi Kadispora haruslah pejabat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

Menanggapi itu, Bupati Bernadus A Imburi menyatakan persoalan tersebut akan menjadi perhatian serius kepala daerah.

“Persoalan mengenai pendidikan, memilih (kepala) OPD yang definitif, dan kompetensi serta sekolah-sekolah akan menjadin perhatian serius pemerintah daerah ke depan ini,” ucap Bupati.(asa)

Yuk, Simak Biografi Singkat Anggota MRPB 2017-2022

30/11/2017

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat 2017-2022

[foogallery id=”16192″]

NasDem Nilai Good Governance Wondama Masih Jauh

30/11/2017

dprd-wondama — Suasana sidang paripurna KUA-PPAS RAPBD 2018 Teluk Wondama.

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama diharapkan berbenah secepatnya, karena pemerintahan dinilai belum mencapai good governance.

“Kami nilai misi Bupati mewujudkan good governance belum ada kemajuan signifikan, karena masih banyak penempatan pegawai, apalagi pimpinan OPD, tidak sesuai disiplin ilmu,” ujar Ketua Fraksi Nasdem Dekab Wondama, Amos.

Dia menyampaikan itu dalam sidang paripurna Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

Amos juga meminta penjelasan pemerintah tentang alokasi listrik antara Pemkab dengan warga biasa.

“Saya apresiasi karena listrik di Wondama sudah menyala 24 jam dalam dua tahun terakhir, dari sebelumnya 3-1, alias tiga hari menyala satu hari padam,” tuturnya.

Dia menilai penjelasan alokasi listrik dari PLN itu penting karena, menurutnya, masih banyak warga yang mengeluhkan biaya pemasangan meter listrik, padahal pembagian KWH tersebut telah dialokasikan untuk mengganti meteran biasa ke meteran (listrik) pintar.

“Kami mohon kepala daerah beri penjelasan kepada rakyat terkait pembagian KWH dalam MoU Pemkab dan PLN, sebab hingga saat ini belum ada laporan pendapatan dari sektor penjualan pulsa listrik,” tegas Amos.

Nasdem juga meminta penjelasan tentang penyertaan modal daerah di Bank Papua. “Kami minta penjelasan berapa nominal modal, serta nominal hasil yang diperoleh dari penyertaan modal itu,” tandas Amos.(asa)

Ranperda Miras, Prostitusi dan Perjudian Diuji Publik

30/11/2017

Seorang perwakilan tokoh perempuan menyampaikan gagasannya dalam sesi tanya jawab dalam uji publik terhadap tiga Ranperda inisatif DPRD Kaimana, Kamis (30/11).

DPRD Kaimana menggelar uji publik Ranperda tentang Pencegahan Perjudian, Ranperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Ranperda Pencegahan Praktek Prostitusi.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kaimana, Frans Amerbay, SE, uji publik merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari sebuah Ranperda, karena sangat bermanfaat untuk mengoreksi sekaligus memperkaya isi Ranperda.

“Sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol, hanya saja tidak bisa secara full diterapkan, karena bertabrakan dengan aturan di atasnya yang mengijinkan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C,” tuturnya.

Oleh karena itu, DPRD Kaimana mengambil inisiatif untuk menyusun Ranperda yang baru terkait tiga hal tersebut, demi melakukan perbaikan dan penataan ke depan.

Uji publik tiga Ranperda di DPRD Kaimana, Kamis (30/11).

Uji publik di ruang sidang kantor DPRD Kaimana itu dihadiri dua narasumber yang merupakan Doktor dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak, dan tiga staf Kantor Kemenkumham Provinsi Papua Barat sebagai pemateri.

Turut hadir, antara lain, Wakapolres Kaimana, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, beberapa pimpinaan OPD dan masyarakat umum, termasuk para penjual dan produsen minuman keras tradional atau lokal dan pemilik cafe karaoke.

Sementara itu, Ketua Baleg DPRD Kaimana, Marliana Nona Lin kepada pekerja pers sebelum kegiatan berlangsung mengatakan, pada tahun 2013 Ranperda ini telah diusulkan.

Namun, karena judulnya penyakit masyarakat yang di dalamnya mencakup tiga hal ini, maka saat dievaluasi akhirnya diminta untuk dipisahkan. Oleh karena itu, DPRD baru mengusulkan di tahun 2017 ini.(cpk3)