Jayapura, 25/6 (ANTARA) – Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan dr. Benedicta Herlina Rahanggiar berharap masyarakat aktif melaporkan bila ada anak yang menderita lumpuh layu di sekitar tempat tinggalnya.
“Apalagi di wilayah Provinsi Papua Selatan tercatat tiga orang anak positif terkena polio yakni dua di Kabupaten Asmat dan seorang lainnya di Kabupaten Mappi (bukan Boven Digoel),” kata dr. Benedicta Herlina Rahanggiar, Selasa, petang.
Dihubungi dari Jayapura, dr. Benedicta mengaku, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan sampel yang dikirim ke Bandung untuk memastikan apakah anak-anak yang berinteraksi dengan penderita polio juga terkena.
Pihaknya juga berharap para tokoh baik agama maupun masyarakat memberikan edukasi agar mereka mau mengimunisasi anak-anaknya termasuk pemberian imunisasi polio.
Dengan memberikan imunisasi polio diharapkan anak-anak tidak menderita dan mengalami lumpuh layu akibat terkena polio yang hingga kini belum ada obatnya.
Petugas kesehatan sendiri sudah dikerahkan untuk melaksanakan imunisasi polio kepada anak-anak di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Sebanyak 119.922 anak di Papua Selatan menjadi sasaran pelaksanaan imunisasi polio yang tersebar di empat kabupaten yakni Kabupaten Mappi sebanyak 25.760 anak, Merauke 44.956 anak, Asmat 33.146 anak dan Kabupaten Boven Digoel 16.060 anak.
Dari jumlah tersebut tercatat baru 68.090 anak yang mendapat imunisasi polio, jelas Kadinkes Papua Selatan dr Benedicta Herlina Rahanggiar.(*)
Jayapura, 25/6 (ANTARA) – Kampung Nelayan yang berada di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain berada di pesisir laut, kampung ini juga menjadi tempat parkir perahu nelayan menjelang sore.
Dari sini juga pengunjung bisa melihat pulau-pulau kecil yang menjadi permukiman warga pesisir. Kampung Nelayan juga menjadi tempat yang tepat untuk melihat Matahari terbit.
Untuk sampai ke kampung ini membutuhkan waktu 5 menit jika bertolak dari pusat Kota Jayapura. Di wilayah ini juga terdapat pasar ikan yang sering disebut warga tempat pelelangan ikan (TPI).
Sebagian besar warga Kota Jayapura membeli ikan di sini karena selain ikan yang masih segar, juga banyak pilihan, seperti kepiting, udang, kerang, dan cumi.
Bagi warga yang ingin mendapatkan ikan dengan harga murah maka harus datang lebih awal atau pada pagi hari saat nelayan baru kembali memancing ikan di laut.
Kampung Nelayan memiliki jembatan sepanjang 2 kilometer yang menghubungkan Hamadi Gunung dan Hamadi Hanurata yang diresmikan pada 2019. Jembatan ini sangat memudahkan mobilitas warga pesisir, termasuk mendatangi pasar ikan.
Pembangunan jembatan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tersebut untuk mendukung program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kampung Nelayan ini diharapkan dapat menggali potensi sektor perikanan daerah ini agar lebih baik lagi di masa mendatang.
Setelah resmi dioperasikan, Kampung Nelayan Hamadi juga kerap dijadikan sebagai spot foto bagi pencinta fotografi termasuk warga yang ingin jogging dan memancing.
Tidak jauh dari Kampung Nelayan terlihat tugu yang menjadi saksi bisu sejarah pendaratan tentara sekutu daerah Pasifik Barat Daya pada 1944, yang di depannya juga ada sebuah pulau.
Pada 2020 Pemerintah Kota Jayapura menggelar Festival Kampung Nelayan untuk mengangkat potensi perikanan dan mengangkat perekonomian masyarakat setempat karena hampir 90 persen warga di kawasan itu merupakan nelayan.
Selepas ajang tersebut, Pemkot Jayapura tidak lagi melaksanakan acara (event) di Kampung Nelayan sehingga tempat yang dulu ramai dikunjungi, kini sepi dari pengunjung.
Padahal dengan adanya festival tidak hanya masyarakat Jayapura yang menikmatinya. Banyak juga warga dari Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura yang menjadikan Kampung Nelayan sebagai menjadi salah satu tujuan wisata meskipun sekadar berfoto bersama sambil menikmati keindahan laut.
Wisata unggulan
Pemerintah Kota Jayapura–demi membangkitkan kembali pariwisata– berkeinginan untuk menjadikan Kampung Nelayan Hamadi sebagai destinasi wisata populer di negeri yang berjuluk Negeri “Port Numbay” tersebut melalui Festival Kampung Nelayan yang akan diselenggarakan pada 5–7 Juli 2024.
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Jayapura Richard Nahumury mengatakan Festival Kampung Nelayan 2024 bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal sekitar kawasan itu.
Tema yang diusung pada ajang kali ini yakni “Jayapura Makan Ikan Asar” atau Jamaika merupakan upaya pemerintah setempat untuk menampilkan semua potensi yang dimiliki oleh Kampung Nelayan seperti pembuatan perahu dan jaring ikan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan laut yang dimiliki Kota Jayapura.
Festival Kampung Nelayan juga mendorong kebiasaan masyarakat setempat untuk tampil, seperti mengikuti lomba perahu hias, dayung tradisional, dan cipta menu makanan berbahan dasar ikan.
Selama pelaksanaan Festival Kampung Nelayan, semua pengunjung akan ditawari mengelilingi kawasan kampung ini dengan menggunakan perahu nelayan atau kapal wisata milik Dinas Perhubungan Kota Jayapura.
Kepala Lurah Hamadi, Johanes Raprap, menyatakan Festival Kampung Nelayan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kota Jayapura akan memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Salah satunya dengan cara memperkenalkan kehidupan nelayan kepada masyarakat luas sehingga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Kampung Nelayan.”Untuk itu kami berharap masyarakat dapat menyambut dan memanfaatkan Festival Kampung Nelayan dengan baik,” katanya.”
Jayapura Makan Ikan Asar” (Jamaika) sebenarnya memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa ikan asar (ikan asap) banyak di Hamadi sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kampung tersebut.
Perikanan tangkap menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura.
Komoditas unggulan sektor perikanan, seperti ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan tongkol selama ini diekspor ke pasar luar negeri, antara lain, ke Amerika Serikat dan Jepang.
Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura Matheys Sibi menyebut permintaan pasar luar negeri cukup tinggi terhadap ikan tuna, cakalang, dan tongkol sehingga pihaknya terus fokus untuk pengembangan sehingga hasil tangkap lebih banyak.
Berdasarkan hasil survei Dinas Perikanan Kota Jayapura pada 2023 berhasil melampaui target dari semua sektor seperti produksi perikanan tangkap yang ditargetkan 43.500 ton tercapai 46.369 ton.
Sementara produksi perikanan budi daya dari target 14.500 ton tercapai 13.684 ton dan produk olahan perikanan dari target 1.045 ton pada akhir 2023 mencapai 2.385 ton.
Dengan capaian tersebut maka pihaknya fokus menjadikan komoditas ikan sebagai sektor utama di daerah pesisir dengan memperkuat sumber daya nelayan Kota Jayapura melalui pelatihan dan pendampingan.
“Jika sektor perikanan dikelola dengan baik maka berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.(*)
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta penegakan hukum di wilayah Papua tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
“Ke depan itu harus dihindari adanya pencederaan terhadap hak asasi manusia. Jadi, kalau mereka yang melakukan pelanggaran, ya ditegakkan hukum sifatnya seperti itu,” kata Wapres memberi keterangan pers usai meninjau permukiman nelayan Malawei di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis, 06 Juni 2024.
Wapres melanjutkan,”Jadi, tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas, harus jelas. Kalau dia tidak melanggar hukum, ya tidak. Kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Jadi, sifatnya penegakan hukum.”
Untuk itu, Wapres meminta agar aparat penegak hukum untuk memegang teguh prinsip tersebut. Oleh karena itu, pihak keamanan supaya memegang teguh sehingga tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia ke depan.
Dengan demikian, Wapres menegaskan bahwa penegakan hukum juga tidak pandang bulu. Siapa saja yang melanggar hukum, harus ditegakkan.
“Makanya, kalau ada pihak keamanan yang melanggar itu juga ditegakkan. Jadi, kepada siapa saja dari kelompok KKB (kelompok kriminal bersenjata) yang melakukan pelanggaran itu ditegakkan. Akan tetapi, kalau internal kita ada yang melakukan pelanggaran, ya juga ditegakkan hukum sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak manusia ke depan,” kata Wapres.
Dalam penegakan hukum, kata Wapres, Pemerintah bersungguh-sungguh melindungi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait diimbau untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam implementasi hukum di lapangan.
“Pemerintah ‘kan selalu menjaga dan melindungi masyarakat. Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, di dalam menghadapi berbagai masalah, langkah yang dilakukan adalah kalau terjadi pelanggaran itu penegakan hukum. Tidak boleh ada pelanggaran,” ujarnya.
Terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya diduga pernah terjadi di wilayah Papua, Wapres menekankan agar penyelesaiannya dengan baik melalui rekonsiliasi.
Wapres juga berpesan agar ke depan penanganan hukum dan keamanan harus dianalisis dengan cermat sehingga penanganannya dapat dijalankan sesuai dengan aturan.
Oleh karena itu, kata Ma’ruf Amin, kalau terjadi apa-apa itu harus dilihat. Apakah itu dalam rangka penegakan hukum atau pelanggaran hak, satu.
“Yang kedua masalah-masalah yang lalu itu kita selesaikan ‘kan sudah ada rekonsiliasi untuk menyatukan kembali itu dan untuk yang harus diberi kompensasi itu sudah ada, panitianya sudah ada, aturannya sudah ada,” ucap Wapres.(*)
Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day diperingati setiap 8 Juni. Peringatan ini menjadi momen penting guna meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya menjaga dan memelihara lautan.
Laut atau lautan bukan sekadar kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau, tapi laut telah menjadi bagian dari peradaban dan juga masa depan bangsa Indonesia.
Sejumlah bukti sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mampu mengadakan perjalanan jarak jauh melalui jalur laut dengan menyeberangi samudera raya. Kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit memiliki armada tangguh di zamannya.
Laut juga memiliki potensi besar bagi penopang kehidupan. Berdasarkan laporan Food And Agriculture Organization (FAO), produksi ikan Indonesia sebesar 5,7 juta ton dengan potensi total produksi sebesar 9,93 juta ton. Sedangkan berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Keputusan Menteri 47/2016, jumlah ikan yang boleh ditangkap hingga mencapai 7,95 juta ton.
Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62 persen luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Data KKP menyebut luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1,91 juta km2 sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km2.
Oleh karena itu, sebagai negara bahari, Indonesia memandang penting penerapan kawasan konservasi perairan laut atau marine protected area (MPA) pada saat ini maupun yang akan datang.
Langkah-langkah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak beberapa tahun terakhir telah melakukan tindakan strategis dalam menangani atau menekan jumlah sampah di laut.
Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar, mengatakan pada 2021, Indonesia telah berhasil mengurangi 28,5 persen sampah plastik ke laut dari target 70 persen pada 2025.
Pada 2018, yang dijadikan dasar untuk target pengurangan, diperkirakan 615.674,63 ton sampah plastik yang berakhir di laut. Rinciannya, 538.182,77 ton sampah berasal dari darat dan 77.491,86 ton sampah dari aktivitas di laut.
Jumlah pengurangan sampah plastik ke laut pada 2021 memperlihatkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2020 terjadi pengurangan 15,3 persen dan 8,10 persen pada 2019. Sedangkan pada 2022 pengurangan diperkirakan mencapai 38,5 persen.
Guna mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan juga ikut bergerak. Selain menggencarkan kampanye pengurangan sampah plastik, Pemprov Sulsel fokus dalam tiga kebijakan strategis, yakni penanaman mangrove, transpalansi karang dan konservasi laut.
Pemprov Sulsel, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, telah menanam hingga dua jutaan batang mangrove di berbagai wilayah pesisir di daerah tersebut. Data DKP Sulsel, jumlah mangrove yang telah ditanam per Agustus 2022 sudah mencapai 1,7 juta batang.
Selanjutnya, pada Desember 2022, DKP Sulsel melalui Cabang Dinas Kelautan Bosowasi telah melakukan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dengan penanaman mangrove sebanyak 40.000 batang di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
Pada 20 Maret 2023, melalui Cabang Dinas Kelautan Bosowasi dilakukan pula penanaman pohon bakau atau mangrove sebanyak 36 ribu batang di wilayah pesisir di Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
DKP kembali menanam 78 ribu batang pohon mangrove di kawasan perairan pesisir di Kabupaten Bone, Sulsel. Penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Nusantara yang jatuh pada tanggal 13 Desember 2023 ini dilakukan di dua lokasi, yaitu kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
Kepala DKP Sulsel M Ilyas, mengatakan bahwa setiap tahunnya di targetkan penanaman seluas 55 hektare. Pemerintah mentargetkan rehabilitasi mangrove mencapai 600.000 hektare pada akhir 2024. Rehabilitasi mangrove tersebut gencar dilakukan di berbagai penjuru Tanah Air oleh instansi pemerintah terkait.
Pemprov Sulsel fokus menanam mangrove di wilayah pesisir kabupaten/kota di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkep, Wajo, Barru, Pinrang, Takalar, Bantaeng, Luwu, Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Bone, Jeneponto, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sulsel sendiri memiliki luas lahan mangrove di daerah pesisir sekitar 45.505 Ha.
Sementara itu, dalam proyek transpalansi terumbu karang, Pemprov Sulsel dalam kegiatan bertema ‘Collaborated to Conservation‘ berkolaborasi bersama lembaga, instansi dan komunitas lintas sektor melakukan rehabilitasi terumbu karang di Pulau Bontosua, Mattiro Bone, Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, Sulsel, 31 Mei-2 Juni 2024.
Rehabilitasi terumbu karang dilakukan dengan cara transplantasi karang menggunakan metode vertical artificial reef (VAR) dengan penurunan 11 unit modul VAR. Total ada 396 fragmen karang, dan setiap modul terdapat 36 bibit.
Sebelumnya, DKP Sulsel Cabang Mamminasata melakukan rehabilitasi terumbu karang memakai metode spider untuk transplantasi. Sebanyak 600 kerangka spider yang berbentuk laba-laba disebar di tiga lokasi yaitu Teluk Laikang, Pulau Langkai, dan Pulau Lumu-Lumu, Makassar, dengan masing-masing lokasi disiapkan 200 spider, termasuk transplantasi terumbu karang di wilayah perairan Pulau Satanga, Kabupaten Takalar dengan menggunakan 200 kerangka spider.
“Terumbu karang seperti halnya hutan mangrove merupakan ekosistem yang amat penting bagi masyarakat pesisir secara khusus dan masyarakat luas secara umum,” kata Ilyas.
Sementara itu, guna menunjang aksi konservasi laut, Pemprov Sulsel terus berupaya menjaga keberlangsungan habitat kehidupan laut dengan membangun 68 ribu unit rumpon atau rumah ikan.
Terkait dengan konservasi, Marine Plastic Research Group Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin menyerahkan lokasi pembiakan penyu di Kepulauan Balabalakang ke Pemprov Sulawesi Barat.
Kolaborasi
Pemprov Sulsel, Unhas dan Kemitraan Penelitian Australia Indonesia (PAIR) berkolaborasi mengembangkan rumput laut dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga ekosistem yang berkelanjutan.
Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Jamaluddin Jompa MSc, menjelaskan rumput laut menjadi salah satu fokus kolaborasi karena memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadi solusi terbaik dalam membangun ekosistem berkelanjutan.
Pengembangan komoditas andalan Sulsel khususnya rumput laut, perlu dilakukan riset untuk mengetahui agar pertumbuhan dan hasil produksi rumput laut petani semakin meningkat sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan. Dengan rumput laut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Unhas bersama PAIR serta dukungan kebijakan dari Pemprov Sulsel berusaha memperkuat teknologi budi daya rumput laut dengan berbasis ramah lingkungan. Artinya meminimalkan penggunaan plastik, bahkan meniadakan demi menjaga laut tetap bersih.
Rumput laut juga bisa sebagai penyelamat kawasan pesisir melalui sistem filterifikasi atau pengayaan air, yang memberikan dampak baik bagi ekosistem. Industri rumput laut juga mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan blue economy atau ekonomi biru di tengah perubahan iklim dunia.
Melalui upaya serius berbagai pihak, percepatan konservasi laut guna menjaga kelestariannya demi kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan. Hal ini selaras dengan tema Hari Laut Sedunia 2024 yakni Mengkatalisasi Aksi untuk Laut dan Iklim Kita (Catalyzing Action for Our Ocean & Climate).(*)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024) petang. (ANTARA/Yashinta Difa.)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam waktu dekat Indonesia akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia menjadi 61 persen, dari kepemilikan saat ini sebesar 51 persen.
Dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, kata Jokowi, diperkirakan 70-80 persen keuntungan PT Freeport Indonesia baik dalam bentuk royalti, PPh badan, PPh karyawan, bea ekspor, maupun bea keluar akan masuk ke kas negara.
“Sekali lagi, kalau kita bicara Freeport itu bukan milik Amerika lagi tetapi sudah menjadi milik negara kita, Indonesia,” kata Presiden Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/05/2024) petang.
Jokowi mengungkap proses pengambilalihan sebagian besar saham Freeport itu dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah Indonesia, dengan waktu kurang lebih 3,5 tahun.
Menurut dia, proses pengambilalihan kendali Freeport dibereskan secara bisnis, tidak menggunakan “kekuatan” atau power negara.
“Pengambilalihannya pakai uang. Tidak pakai kekuatan tetapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam empat tahun pasti lunas, insya Allah tahun ini sudah lunas,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut dia memaparkan bahwa nilai saham Freeport saat ini sudah empat kali lipat dibandingkan ketika pemerintah mengakuisisi Freeport, karena harga tembaga dunia yang kini naik drastis.
“Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas karena kondisi goncangan ekonomi pada saat itu,” ujar Jokowi.
Meskipun mengaku sempat ditakut-takuti bahwa upaya mengakuisisi Freeport akan memicu pergolakan di Papua, tetapi langkah Jokowi dan pemerintahannya tidak goyah untuk mengambil alih perusahaan tambang yang telah 50 tahun beroperasi di Indonesia itu.
Kesuksesan pengambilalihan Freeport, ujar Jokowi, dilanjutkan dengan pengambilalihan Blok Rokan oleh Pertamina.
“Minggu ini saya akan cek lagi setelah kita ambil alih (Blok Rokan) dari Chevron, Amerika. Sudah ambil alih 100 persen, saya mau cek apakah kita kelola sendiri itu lebih baik daripada dikelola oleh asing. Karena ada dua kemungkinan, bisa lebih baik, bisa tidak lebih baik,” kata Jokowi.
Pada Desember 2018, Indonesia resmi mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero) atau MIND ID dengan nilai akuisisi mencapai 3,85 miliar dolar AS atau setara Rp55,8 triliun.
Untuk membeli 51 persen saham Freeport, Inalum menerbitkan surat utang global senilai 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp57 triliun, yang merupakan obligasi terbesar yang pernah diterbitkan Indonesia.(ANTARA)
Danau Sentani disiapkan jadi sumber air baku bagi masa depan Papua
Danau Sentani, Papua. (ANTARA/HO/Dokumentasi.)
Danau Sentani merupakan telaga terluas di Tanah Papua, yang wilayahnya mencakup Kota dan Kabupaten Jayapura, Papua. Danau ini digadang-gadang menjadi sumber air baku bagi masa depan warga Papua, khususnya di kedua wilayah tersebut.
Penggunaan air dari danau seluas 104 kilometer persegi atau sekitar 10.400 hektare dengan kedalaman 75 mdpl (meter di atas permukaan laut) itu menjadi alternatif utama setelah sumber air yang ada di Gunung Cycloop mulai berkurang akibat perambahan hutan yang terus terjadi.
Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Nimbrot Rumaropen mengakui pihaknya sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar air Danau Sentani dapat dimanfaatkan sebagai air bersih dan sebagai sumber air bagi masa depan Kota dan Kabupaten Jayapura.
Sejak tahun 2019, Balai Wilayah Sungai Papua sudah membangun reservoir agar air Danau Sentani menjadi bahan baku utama air bersih yang akan dikelola PT Air Minum Jayapura (PT AMJ), dulu PDAM Jayapura.
Air Danau Sentani sendiri tidak dapat langsung dimanfaatkan karena harus diproses dahulu hingga menjadi air bersih sehingga BWS Papua membangun reservoir dengan menyedot air danau tersebut.
Air Danau Sentani setelah ditampung di bak yang dibangun BWS, harus diproses terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada para pelanggan.
Saat ini air tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih kategori air baku dan menunggu pembangunan instalasi pengolahan air yang akan memprosesnya menjadi air bersih
BWS Papua sudah menyiapkannya, yang nantinya instalasi itu akan dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Papua.
Bila pembangunan selesai dilaksanakan maka akan dilakukan uji coba dan penelitian terkait kualitas air sebelum disalurkan ke masyarakat yang menjadi pelanggan perusahaan air tersebut.
Air hasil pemrosesan tersebut nantinya harus dipastikan layak konsumsi dan memenuhi standar kesehatan.
Pelayanan optimal
Direktur PT Air Minum Jayapura (AMJ) Entis Sutisna menegaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya akan memberikan pelayanan optimal mengingat debit air Danau Sentani cukup besar.
Untuk tahap awal debit yang akan digunakan itu 1.000 meter kubik per detik. Namun, jumlah tersebut tidak digunakan seluruhnya karena hingga kini masih menggunakan sumber air yang berasal dari Pegunungan Cycloop.
Memang saat ini sumber air yang dikelola berhulu dari Pegunungan Cycloop yang membentang dari Kabupaten hingga Kota Jayapura.
Ada 21 sumber air yang dikelola oleh perusahaan itu berasal dari Pegunungan Cycloop dengan kapasitas air bervariasi, namun dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan debit akibat perambahan hutan.
Sumber air yang memiliki kapasitas cukup besar seperti di Camp Walker dan Tarbonji mengalami penurunan, yang antara lain, diduga akibat terjadinya penambahan hutan.
Akibat perambahan hutan dan beralih fungsinya kawasan itu menyebabkan debut air menurun serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
“Sebagai contoh kawasan seperti Camp Walker yang sebelumnya tertutup pepohonan kini terbuka akibat perambahan hutan,” kata Entis.
Ia berharap adanya pemanfaatan air Danau Sentani sebagai sumber air bersih bagi warga Kota Jayapura pada masa mendatang dapat mengatasi kebutuhan akan air bersih.
Saat ini berbagai persiapan masih terus dilakukan oleh para pihak selaku penyedia air, baik itu Balai Wilayah Sungai Papua yang telah membangun reservoir maupun Balai Prasarana Pemukiman Papua yang akan membangun pengolahan air atau water treatment.
Selain menyiapkan tempat untuk pengolahan air baku menjadi air bersih maka air Danau Sentani harus diteliti terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada para konsumen yang berjumlah 38 ribu pelanggan.
PT AMJ selaku perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan air bersih menyatakan siap untuk mengelola dan menyalurkan kepada warga baik di wilayah Kota maupun Kabupaten Jayapura.
Entis menyatakan bila air Danau Sentani dapat dimanfaatkan maka pelayanan kepada pelanggan bisa lebih maksimal dan memperpanjang waktu air mengalir ke pelanggan.
Selain itu untuk menunjang pelayanan, perusahaan itu juga melakukan pergantian pipa, terutama terhadap pipa-pipa bekas yang terpasang sejak zaman Belanda, sehingga jumlahnya makin berkurang.
Saat ini sekitarnya 60 persen sambungan pipa ke rumah-rumah pelanggan merupakan pipa baru yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kebocoran.
Air yang disalurkan ke pelanggan sejauh ini belum termasuk kategori air minum tapi masih berupa air bersih sehingga harus dimasak terlebih dahulu sebelum diminum atau untuk memasak.
Jaga CAP Cycloop
Tokoh pemuda asal Sentani, Kabupaten Jayapura, Izak Hikoyabi mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Cagar Alam Pegunungan (CAP) Cycloop dari perambahan hutan agar manfaat yang selama ini diberikan, yaitu menjadi sumber air bagi warga di Kabupaten dan Kota Jayapura, tetap terjaga.
Memang sumber air yang ada di Pegunungan Cycloop itulah yang banyak dimanfaatkan masyarakat termasuk perusahaan air yang dulu dikenal sebagai PDAM Jayapura.
Karena itulah kelestarian hutan CAP Cycloop harus dijaga dengan tidak melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut.
Izak Hikoyabi mengingatkan bila hutan tidak dijaga bersama dan perambahan hutan terus terjadi, dikhawatirkan ke depan dapat terjadi bencana alam, seperti banjir bandang yang pernah terjadi pada tahun 2019.
Pemerintah, swasta, dan masyarakat diminta segera melakukan aksi konkret untuk mencegah kerusakan hutan di CAP Cycloop, antara lain, dengan mereboisasi kawasan-kawasan yang menipis populasi pepohonannya.
Selain itu, perambahan hutan dengan alasan apa pun harus segera dihentikan.
“Mari kita bersama-sama menjaga kawasan itu agar bencana alam yang mengakibatkan 105 orang meninggal tidak terjadi lagi,” ujar Izak Hikoyabi mengingatkan.(*)
Konferensi APS hasilkan rekomendasi percepatan pembangunan Papua
Konferensi APS hasilkan rekomendasi percepatan pembangunan Papua
Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Dr Lukas Waika Kosay, membuka secara resmi Annual Conference I Analisis Papua Strategis di Wamena, Rabu (22/5/2024). (ANTARA/HO-Tim APS Papua Pegunungan.)
Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan sukses menyelenggarakan kegiatan Annual Conference I di Wamena pada 22 hingga 23 Mei 2024 dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk percepatan pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum APS Laus Deo Calvin Rumayom dalam siaran persnya, Jumat, menyebutkan kegiatan Annual Conference I dilaksanakan dengan maksud untuk merespons pembangunan di Tanah Papua sebagai wilayah dengan indeks pembangunan SDM terendah dan tertinggal dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, dan kesejahteraan.
“Pada kegiatan tersebut difokuskan pada empat bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur kampung (desa),” jelas Laus yang juga menjadi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden periode 2018-2023 dan akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura.
Beberapa catatan dan rekomendasi untuk melaksanakan percepatan pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045 di antaranya yaitu peningkatan layanan kesehatan berkaitan dengan kendala akses layanan yang terjadi dan tingginya kasus penyakit TB dan HIV-AIDS.
Untuk menangani kondisi kesehatan yang telah masuk dalam kategori darurat itu, maka perlu dilakukan grand design sistem kesehatan meliputi penataan data kasus penyakit, pemetaan wilayah kasus penyakit, perlu dilakukan evaluasi, penguatan melalui kebijakan pemerintah berdasarkan semangat Otsus seperti pembuatan kartu sehat untuk orang asli Papua.
Selain itu perlu adanya komitmen dari pemerintah untuk memperhatikan layanan kesehatan baik di level desa, kabupaten, hingga provinsi, dan perlu adanya peningkatan kesedaran serta kepedulian dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah kesehatan.
Untuk bidang pendidikan, diperlukan pendekatan kurikulum berbasis kontekstual yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, melaksanakan pola pendidikan berbasis asrama, mendorong pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi sebagai upaya penguatan skill guna mencegah peningkatan angka pengangguran, penguatan wawasan pendidikan anak bagi ibu rumah tangga, meningkatkan keamanan bagi tenaga guru, serta diperlukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
Sementara itu Direktur Riset APS CDGs Dr Richard Patty menyebut pada bidang ekonomi, diperlukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terutama generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pertanian dengan mengelola komoditi unggulan seperti kopi dan lain-lain.
Hal yang tidak kalah penting, katanya, yaitu diperlukan perlindungan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, dan pemerintah harus menciptakan pasar bagi masyarakat melalui BUMD kabupaten dan Provinsi.
Sedangkan pada bidang infrastruktur kampung, diperlukan peningkatan infrastruktur dasar desa seperti akses jalan, jaringan, listrik, air bersih dan lain-lain, kemudian penguatan kelembagaan desa terutama BUMDes.
Ketua APS Papua Pegunungan Sonny Lokobal mengatakan kegiatan Annual conference I di Wamena ini menghadirkan pembicara utama yaitu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai.
Adapun para narasumber yang dihadirkan yaitu Lesman Tabuni selaku staf khusus Kadinkes Provinsi Papua.
Selain itu para tokoh masyarakat, pendidikan dan kesehatan Papua Pegunungan, diantaranya dr Mia Rumateray, dr Aloysius Giay, Merlince Siep, dan juga tokoh pendidikan Naftali Mabel yang juga pendiri sekolah YAPESLI, Meki Wetipo mewakili pengusaha Orang Asli Papua, dan Dr Richard Patty selaku Direktur Riset APS Center of Development Global Studies.
Kegiatan konferensi ini secara resmi dibuka oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Dr Lukas Waika Kosay.(ANTARA)
Waspadai Covid-19 varian KP
Perempuan penjaga harmonisasi alam dari Dayak Iban
Perempuan penjaga harmonisasi alam dari Dayak Iban
Lidia Sumbun memetik daun engkerbai untuk bahan pewarna alam tenun ikat khas Dayak Iban. (ANTARA/Helti Marini Sipayung.)
Langkah kaki Lidia Sumbun tampak tergesa menyusuri jalan setapak menuju hutan adat Dayak Iban Menua Sungai Utik. Pada akhir Februari 2024, sesekali hujan ringan mengguyur Sungai Utik, membuat jalan tanah sedikit licin.
Sudah sepekan perempuan 49 tahun tersebut menunda masuk hutan karena menjalani ritual masa berkabung.
Masa berkabung atau “ngulit” wajib dijalani seluruh penghuni rumah panjang atau rumah “panjae” bila salah seorang dari mereka berpulang. Rumah komunal Dayak Iban Sungai Utik ini dihuni 175 jiwa.
Bermodal parang dan keranjang yang terbuat dari rotan, Lidia mengajak anak remaja lelakinya, Bayu, untuk mencari daun engkerbai ke hutan adat.
Daun engkerbai atau daun salung (Psychotria viridiflora) adalah jenis perdu yang banyak tumbuh di hutan adat Menua Sungai Utik. Daun ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang dijadikan bahan pewarna alami tenun ikat khas Dayak Iban.
Setelah berjalan selama 30 menit ke dalam hutan, Lidia menemukan satu pohon engkerbai untuk diambil daunnya.
“Hanya daunnya saja yang diambil. Batangnya tidak boleh dipatahkan
karena nanti akan tumbuh lagi daunnya,” kata Lidia.
Dibantu anak lelakinya, ia memetik bagian daun engkerbai dan dimasukkan ke keranjang rotan lalu bergeser ke tempat lain berjarak 100 meter untuk mengambil batang bemban atau bamban (Donax canniformis), bahan baku anyaman.
Batang bemban disayat memanjang bagian kulitnya yang berwarna hijau untuk dijadikan bahan anyaman. Bagian tengahnya (empulur) biasanya dibuang.
Setelah diolah dan dijemur, warnanya berubah menjadi cokelat mengilap. Batang juga jadi lebih halus tapi kuat sebagai bahan anyaman keranjang atau tikar.
Setelah mengambil kedua tumbuhan itu, mereka beranjak pulang ke dusun karena senja telah tiba.
Tiba di rumah panjang, Lidia langsung ke dapur, menyalakan api untuk merebus daun engkerbai. Malam nanti, ia akan mencelupkan benang tenun ikat ke dalam air rebusan daun engkerbai untuk mendapatkan warna merah alami.
Air rebusan daun engkerbai dimasukkan ke dalam baskom hitam lalu ditunggu hingga suhunya hangat. Selanjutnya ia mencelupkan dan merendam seluruh bagian benang ke dalam baskom dan selanjutnya didiamkan selama 60 menit.
Sebelumnya, perempuan Dayak Iban menanam pohon kapas untuk dijadikan benang. Namun saat ini, benang cukup mudah didapatkan di pasar sehingga mereka tidak lagi menanam pohon kapas.
Proses pencelupan benang tenun dilakukan tiga hingga empat kali untuk mendapatkan warna merah terang.
Lidia baru melakukan pewarnaan benang satu kali lalu tertunda karena ada masa berkabung. Masyarakat adat Dayak Iban wajib menjalani berbagai pantangan, termasuk menenun dan menganyam.
Setelah didiamkan 1 jam, benang dikeringanginkan lalu kembali dicelupkan hingga tiga kali. Setelah itu, benang siap ditenun.
Hasil hutan
Hutan adat Dayak Iban Menua Sungai Utik terletak di Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Pada 2020, Pemerintah mengakui dan menetapkan hutan adat masyarakat adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang seluas 9.480 hektare (ha).
Hutan adat ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang telah menghidupi masyarakat adat Dayak Iban selama ratusan tahun. Termasuk juga jadi rumah bagi burung kuau raja (Argusianus argus), yang diklasifikasikan sebagai satwa hampir terancam dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), burung kucica hutan (Kittacincla malabarica) dan burung rangkong gading (Rhinoplax vigil), terdaftar sebagai satwa nyaris punah pada daftar merah IUCN. Penelitian Rangkong Indonesia menyebutkan ada delapan jenis burung rangkong yang hidup di hutan adat Sungai Utik.
Hutan ini juga jadi tempat hidup pohon tengkawang (Shorea stenoptera) yang dikategorikan sebagai hampir terancam pada daftar merah IUCN. Selama bertahun-tahun mereka mati-matian mempertahankan kelestarian hutan ini dan menolak seluruh rencana alih fungsi komersil.
Daun engkerbai adalah salah satu tumbuhan yang menjadi vegetasi hutan adat Sungai Utik. Secara turun temurun tumbuhan ini telah dipanen dari hutan adat untuk dijadikan pewarna alami bahan tenun ikat khas Dayak Iban.
Selain itu, perempuan Sungai Utik juga menggunakan tumbuhan hutan lainnya seperti tarum (Indigofera sp) atau rengat padi sebagai pewarna tenun ikat.
Penelitian dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura (Fahutan Untan) bersama masyarakat adat Sungai Utik yang didokumentasi dalam jurnal Etnobotani Tumbuhan Pewarna Alam di Kalimantan Barat mengidentifikasi 15 jenis tumbuhan hutan yang digunakan perempuan Sungai Utik untuk mewarnai kain tenun.
Lima belas jenis tumbuhan hutan itu adalah bungkang (Szygium polyanthum), beting (Litsea sp), engkerbai kayoh (Psychotria malayana), engkerbai laut (Peristrophe sp), entemu (Curcuma sp), jambu melaban (Psidium guajava), medang balong (Actinodaphne glomerata).
“Dua tumbuhan lagi yaitu jangau dan menuang — yang belum diketahui nama ilmiahnya– juga digunakan sebagai pewarna alam,” kata Wahdina, dosen peneliti tumbuhan pewarna alami dari Fahutan Untan.
Praktik konservasi, yaitu pemanfaatan dan pengawetan yang dilakukan perempuan Sungai Utik, penting untuk dilestarikan mengingat praktik ramah lingkungan ini selaras dengan pelestarian hutan.
Menurut Wadina, bila hutan adat hilang maka sumber daya pewarna alamiah yang selama ini digunakan perempuan Utik juga otomatis akan hilang. Pasalnya, sebagian besar tanaman pewarna alam dapat tumbuh di bawah naungan pohon yang lebih besar dan tinggi.
Penggunaan pewarna alam yang ramah lingkungan adalah solusi di tengah penggunaan pewarna tekstil berbahan kimia yang terbukti menurunkan kualitas lingkungan.
“Masyarakat adat Iban menggunakan tumbuhan pewarna alami ini dengan bijak, hanya mengambil bagian tertentu dan memanfaatkan tumbuhan yang sudah mati, terutama pewarna alam dari ulin,” katanya menerangkan.
Penelitian Fahutan Untan ini juga menemukan bahwa sebagian besar tumbuhan pewarna alam tumbuh di zona tradisional atau areal yang sudah ditanami untuk berladang.
Penggunaan tumbuhan hutan ini turut membentuk budaya sandang dari Dayak Iban. Mereka menjadikan kain tenun sebagai identitas dalam berbagai upacara adat seperti perkawinan, gawai (perayaan setelah panen), hingga kematian.
Selain untuk kebutuhan sehari-hari, kini tenun ikat Dayak Iban ini mampu menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat.
Lidia Sumbun bersama 31 perempuan Dayak Iban Sungai Utik lainnya melestarikan keterampilan menenun dan menganyam sebagai identitas budaya sekaligus penopang perekonomian keluarganya.
Ibu dua anak ini menceritakan pernah membuat kain tenun termahal. Motifnya manusia, yang dijualnya Rp4,5 juta untuk konsumen di Kota Bogor, Jawa Barat, sedangkan harga anyaman tikar termahal dijual Rp2 juta.
Dari bermacam karya tenun seperti syal, taplak meja, kain bermotif serta rompi. Harga termurah adalah syal kecil yang dibanderol Rp150 ribu per helai.
Lidia mengungkapkan pendapatan dari kerajinan ini bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak remaja lelakinya yang duduk di bangku SMA.
“Kalau betul-betul fokus, pendapatan bisa mencapai Rp5 juta per bulan. Akan tetapi sering teralihkan dengan kesibukan lain seperti ke ladang, acara gereja, termasuk kalau ada musibah, ada anggota rumah panjang meninggal, otomatis harus puasa menenun dan menganyam,” katanya.
Jauh sebelum istilah hilirisasi viral di jagat maya, orang Dayak Iban telah menerapkan praktik ini. Bahkan praktik ekonomi hijau pun sangat akrab dengan masyarakat adat ini.
Ketua Kelompok Telaga Kumang Sungai Utik, Maryetha Samay, yang mengorganisasi para perajin tenun dan anyaman di Dusun Sungai Utik mengatakan produk mereka sudah mulai dikenal. Sebabnya, produk mereka kerap dipamerkan di lingkup pertemuan masyarakat adat tingkat nasional.
“Kami sudah beberapa kali membawa hasil kerajinan anyaman dan tenun ke pameran di Jakarta dan Bali. Sambutan konsumen sangat baik. Setiap produk yang kami bawa pasti habis terjual,” kata Maryetha.
Ia pun menceritakan pengalaman saat pameran di Bali pada 2012. Mereka membawa 50 tikar anyaman berbahan bemban yang habis terjual. Harganya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per lembar.
Lalu saat pameran dalam rangka hari masyarakat adat di Jakarta pada 2018, mereka membawa 10 tikar dan sejumlah tenun, anyaman keranjang, obat-obatan, dan pewarna alam. Seluruhnya habis terjual.
Sejumlah agenda yang diselenggarakan pemerintah daerah, gereja, serta organisasi nonpemerintah juga dijadikan ajang promosi kerajinan HHBK dari hutan adat Dayak Iban Sungai Utik.
“Produk kami disukai karena kualitasnya bagus dan menggunakan bahan dan pewarna alami dari hutan kami. Maka kami bersama-sama menjaga hutan yang akan diwariskan kepada anak-anak perempuan penerus budaya tenun dan anyaman,” katanya.
Ekonomi hijau
Hilirisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas dengan cara mengubahnya menjadi produk yang lebih kompleks atau memiliki nilai tambah lebih tinggi. Suatu bahan akan dibuat menjadi produk yang lebih bervariasi, berkualitas, dan diminati oleh pasar.
Tenun Dayak Iban yang memakai pewarna alam merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi produk tenun itu sendiri tanpa meninggalkan kaidah alam.
Meski bernilai jual tinggi, sayangnya produk tenun pewarna alam ini masih terbatas pemasarannya. Kondisi ini mendorong Asosiasi Perempuan Pendamping Usaha Kecil (Asppuk) mendampingi komunitas masyarakat Dayak Iban, pada kurun 2016 hingga 2019.
Selain pendampingan dalam pelestarian tenun pewarna alam, Asppuk juga mencoba mempromosikan kain tenun pewarna alam ke pasar global. Asppuk membawa tenun Dayak Iban ke New York Fashion Week.
Anggota Dewan Pengurus Nasional Asppuk, Salmiah Ariyana, mengatakan lembaganya mendampingi perempuan perajin tenun ikat Dayak Iban karena ketergantungan mereka terhadap tenun. Tenun adalah identitas sekaligus juga jadi tumpuan ekonomi.
Sejak 2016, Asppuk dan Yayasan Kehati melalui program Tropical Rainforest Conservation Action (TFCA) mendampingi masyarakat adat Dayak Iban. Program ini bertujuan melakukan konservasi tumbuhan pewarna alam di 11 kampung/dusun di Kecamatan Embaloh Hulu dan Batang Lupar, termasuk di Dusun Utik.
“Kami merestorasi kembali pengetahuan mereka tentang pewarna alam karena selama ini hanya penenun senior yang masih mengenal jenis tumbuhan pewarna alam ini. Beberapa tumbuhan juga sudah sulit ditemukan,” kata Salmiah.
Bersama perempuan Iban, mereka menggali kembali pengetahuan tentang pewarna alam. Proses ini didokumentasikan agar dapat diteruskan oleh generasi penenun berikutnya.
Tenun yang sudah menjadi sumber penghidupan perempuan Utik penting dilestarikan. Bila sumber penghidupan perempuan ini hilang maka identitas perempuan akan hilang.
“Kami juga menginisiasi penanaman kembali tumbuhan pewarna alam itu di sekitar rumah mereka agar praktik tenun dengan pewarna alam ini berkelanjutan,” ucapnya.
Pemerintah daerah juga mencoba mengambil peran dalam memasarkan produk mereka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat mendirikan galeri di samping Pendopo Gubernur Kalbar di Kota Pontianak. Ada 147 jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dipamerkan di galeri itu.
Kepala DLHK Provinsi Kalbar, Adi Yani, mengatakan produk HHBK punya peran penting dalam menyokong perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Data DLHK Provinsi Kalbar menyebutkan pada 2023 nilai ekonomi HHBK daerah ini mencapai Rp2,21 miliar yang dihasilkan dari 42 kelompok usaha dengan 46 aneka komoditas.
Lawan krisis iklim
Pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan dipraktikkan masyarakat adat Dayak Iban sejak lama. Selain memanen, mereka memiliki peran melekat sebagai penjaga hutan. Setiap warga yang mengambil satu pohon, wajib menanam dua pohon pengganti.
Pohon-pohon di hutan adalah penyerap karbon dioksida (Co2), salah satu gas penyebab efek rumah kaca. Jika tidak diserap, Co2 bersama gas lainnya akan menahan panas sinar Matahari di Bumi sehingga tidak bisa dilepaskan ke atmosfer.
Akibatnya suhu Bumi makin panas dan pola cuaca berubah. Kondisi ini menyebabkan banyak bencana seperti hujan ekstrem yang memicu berbagai bentuk bencana hidrometeorologi dan kekeringan yang panjang. Semua kehidupan di Bumi akan terdampak.
Lidia mengatakan sebagian besar tumbuhan pewarna alam yang digunakan mewarnai benang tenun ikat, hidup di dalam hutan adat mereka. Dengan demikian, melindungi hutan adat sama dengan melestarikan tradisi tenun ikat dan menjadi salah satu tumpuan pendapatan.
Kesetiaan masyarakat Sungai Utik menjaga dan melestarikan hutan membuat mereka mendapat sejumlah penghargaan bergengsi. Pada 2019, mereka mendapat Equator Prize sebagai ganjaran atas konsistensi perjuangan dalam menjaga hutan yang mampu melindungi sekitar 1,31 juta ton metrik karbon hutan.
Masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik mengatur hutan mereka menurut hukum adat. Dari bentang hutan adat itu, 6.000 ha digunakan sebagai hutan lindung dan 3.480 ha untuk lahan bercocok tanam dengan sistem rotasi tradisional.
Pembagian kawasan hutan menurut hukum adat Dayak Iban terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu kampung taroh, yakni kawasan hutan yang tidak boleh dijadikan ladang, tidak boleh diambil kayunya. Lokasinya terletak jauh ke hulu di sebelah utara rumah betang.
Kedua, kampung galan. Ini kawasan hutan produksi terbatas di mana masyarakat dapat mengambil tanaman obat-obatan, kayu bakar, kayu pembuat sampan dengan pengawasan adat yang ketat lengkap dengan sanksinya. Hak pemanfaatan hanya bagi masyarakat kampung setempat.
Ketiga, kampung embor kerja. Kawasan ini untuk produksi berkelanjutan yang dikelola dengan prinsip keadilan dan kelestarian menurut (hukum) adat setempat.
Di kawasan ini terdapat pula tanah mali dan tanah bertuah yang tidak dijadikan kawasan produksi. Masyarakat kampung menghindari penebangan kayu pada kawasan ini.
Tanah mali dan bertuah ini hanya jadi sumber bibit kayu dan tumbuhan lainnya. Pohon dengan batang kurang dari diameter 30 cm harus dibiarkan dan tidak diganggu.
Komunitas ini juga diganjar penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity dari Yayasan Calouste Gulbenkian, Juli 2023. Ini adalah penghargaan bagi aksi lokal mereka dalam menjaga hutan untuk mencegah krisis iklim.
Dua penghargaan ini menegaskan peran warga Sungai Utik sebagai inspirasi dan pembelajaran bersama dalam mencegah terjadinya krisis iklim.
Hidup selaras dengan alam adalah kredo bagi komunitas adat ini. Mereka memegang teguh prinsip warisan leluhur. Bunyinya, “babas adalah apai kami, tanah adalah inai kami, dan ae adalah darah kami”. Artinya, hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu, dan air ibarat darah yang mengalir dalam tubuh.(*)
Mengelola hamparan sawah jadi oasis di Samarinda
Mengelola hamparan sawah jadi oasis di Samarinda
Para pengunjung bersantai menyantap kuliner sembari menikmati pemandangan sawah di Sudut Pandang, Samarinda. (ANTARA/Ahmad Rifandi.)
Ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda, sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menapaki kemajuannya. Kota berpenduduk nyaris satu juta jiwa itu kian sibuk. Mobilitas tinggi warganya juga menyebabkan arus lalu lintas sering macet.
Namun di tengah ingar-bingar Kota Samarinda, terdapat oasis ketenangan yang memanjakan mata sebagai pelepas penat berupa agrowisata bernama Sudut Pandang. Terletak di Jalan Giri Rejo, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, destinasi wisata ini menawarkan pemandangan sawah yang luas dan asri, bagaikan lukisan alam yang menawan.
Bagi warga Samarinda, Sudut Pandang tak kalah memikat dengan wisata alam di Pujon Kidul, Malang. Hal yang menarik, amat jarang masyarakat memanfaatkan area persawahan diolah sebagai objek wisata di tengah wilayah yang didominasi sektor pertambangan. Objek wisata ini menawarkan pesona yang menginspirasi.
Hamparan ladang padi yang hijau membentang, dihiasi dengan saung-saung dan sudut foto instagramable, menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Di sini, pelancong dapat menghirup udara segar, merasakan suasana perdesaan yang damai, dan menikmati keindahan Matahari terbenam yang memancarkan warna-warna magis di ufuk barat.
Objek wisata buatan itu tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang edukatif. Mereka dapat belajar tentang proses penanaman padi dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Di sini, mereka juga dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan merasakan keramahan khas perdesaan.
Wadah pemberdayaan
Di balik keindahannya, Sudut Pandang merupakan hasil kerja sama antara pengelola dengan masyarakat sekitar.
Pengelola mengoptimalkan lahan pertanian milik kelompok petani untuk dijadikan destinasi wisata dan memberikan sebagian keuntungannya untuk membantu memenuhi kebutuhan pertanian.
Masyarakat sekitar pun terlibat dalam pengelolaan wisata, seperti menyediakan kuliner, menata kendaraan pengunjung, menjaga keamanan, hingga menyediakan paket berkemah ala persawahan.
“Tujuan kami di sini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sambil tetap menjaga kelestarian lahan pertanian,” ujar Ari Dirga, pengelola tempat wisata itu.
Mereka mengajak masyarakat untuk mencintai dan merawat lingkungan, khususnya lahan pertanian, melalui suguhan hamparan persawahan.
Kisah kawasan wisata itu tak lepas dari sosok Ari Dirga dan kawan-kawan, sang pengelola yang penuh semangat dan dedikasi menjadikan kampungnya berdaya karya.
Awalnya, lahan itu hanyalah areal pertanian yang kurang produktif. Tergerak oleh keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan melestarikan lahan pertanian, Ari Dirga memulai upayanya dengan membangun tempat wisata di atas lahan tersebut.
Namun, perjalanan pengelolaan itu tak selalu mudah. Pada awal pembukaannya, tempat wisata ini masih belum banyak dikenal dan pengunjungnya pun masih sedikit. Namun, Ari Dirga tak patah semangat. Ia terus melakukan promosi melalui media sosial dan berinovasi untuk menarik minat pengunjung.
Akhirnya kerja keras dan kegigihan Ari Dirga dan kawan-kawan membuahkan hasil. Sudut Pandang mulai ramai dikunjungi wisatawan, baik dari Samarinda bahkan dari luar kota. Keindahan alamnya yang memesona, edukasi tentang pertanian, dan keramahan masyarakat sekitar menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
Kisah sukses tempat wisata itu menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Tempat wisata ini menunjukkan bahwa dengan kolaborasi, semangat, dan dedikasi, sebuah ide kecil dapat berkembang menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat.
Tempat wisata unik itu tak hanya menjadi destinasi wisata yang indah, tetapi juga contoh nyata bagaimana wisata dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya lokal. Pun menjadi sarana untuk ketahanan pangan lokal.
Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman yang lebih mendalam, tempat wisata ini menawarkan berbagai kegiatan menarik. Pengunjung dapat ikut menanam hingga memanen padi.
Selain itu, juga dapat berinteraksi langsung dengan para petani dan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya dan kearifan lokal di ujung Samarinda.
Objek wisata itu merupakan cermin kearifan lokal dan semangat kolaborasi yang patut dicontoh. Keindahan alamnya yang terjaga, budaya bertani yang masih dilestarikan, dan kerja sama erat antara pengelola, petani, dan masyarakat menjadi bukti bahwa dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, hal itu dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak.
Kawasan wisata itu kini terus berkembang untuk memberikan pengalaman rekreatif yang lebih berkesan bagi pengunjung. Fasilitas seperti toilet, saung, mushala, dan spot foto terus diperbarui dan ditambah. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner lokal yang lezat dan menyegarkan di warung-warung yang tersedia.
Pelepas kepenatan
Seorang pengunjung, Muhammad Zulkifli, terkesan oleh pesona objek wisata tersebut. “Pemandangannya bagaikan lukisan,” ungkapnya
Hamparan sawah hijau membentang luas yang dipeluk erat oleh lereng bukit, makin menambah daya tarik. Suasananya begitu menenangkan, bagaikan melodi alam yang merdu, mengusir segala penat di jiwa.
Untuk menikmati objek wisata itu, Zulkifli tak perlu merogoh kocek dalam-dalam karena harga tiket masuknya terjangkau. Pengelola dan penjual makanan juga ramah.
Tempat wisata itu juga menawarkan berbagai sudut memikat, salah satunya adalah lereng bukit. “Dari sini, panorama sawah semakin memukau,” tutur Zulkifli.
Dengan menikmati secangkir teh hangat dan pisang goreng sambil ditemani panorama ini, membuatnya bagaikan berada di surga dunia.
Perantauan dari Bima, NTB, ini kali pertama menemukan objek wisata itu melalui media sosial. “Banyak orang yang mengunggah foto-foto indah di sini,” katanya. Dia pun penasaran dan ingin mencoba berkunjung bareng rekan kerja. Ternyata, tempat ini melebihi ekspektasi, seakan pulang ke kampung halaman.
Bagi Zulkifli, kawasan itu adalah tempat pelarian ideal dari hiruk pikuk kota. “Di sini, saya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di tengah padatnya pekerjaan,” ucapnya.
Bagi yang mencari wisata panorama hijau alam yang natural, asri, dan edukatif di Samarinda, objek wisata tersebut adalah pilihan tepat. Di sini, pengunjung juga belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.
BKKBN tegaskan tetap optimis mampu capai target penurunan stunting
BKKBN tegaskan tetap optimis mampu capai target penurunan stunting
Tangkapan layar – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BKKBN dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis (16/5/2024). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya.)
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menegaskan bahwa pihaknya tetap optimistis target penurunan angka stunting nasional yang mencapai 14 persen pada 2024 dapat tercapai.
“Kami tetap optimistis sampai finish,” kata Hasto dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BKKBN dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Hal tersebut, dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina yang menyinggung masalah target penurunan angka stunting.
Sebelumnya, Arzeti mempertanyakan pandangan Menkes ataupun Kepala BKKBN mengenai pencapaian target penurunan angka stunting, mengingat Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa target itu sulit dicapai.
“Pak Presiden sendiri sudah mengakui tidak akan mungkin bisa tercapai untuk 14 persen,” kata Arzeti.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto telah menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan BKKBN untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Di antaranya adalah BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.
Terkait dengan pengukuran antropometri, sejalan dengan program BKKBN itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengoptimalkan akurasi data stunting di tanah air dari seluruh daerah melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) petugas pengukuran antropometri, seperti bidan dan kader posyandu.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pengukuran antropometri oleh petugas pengukur yang berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala bernilai penting agar anak-anak yang mengalami stunting mendapatkan penanganan yang tepat.
Sejauh ini, Budi mengatakan baru sekitar 50–60 persen petugas pengukuran antropometri yang benar-benar mampu mengukur secara tepat, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkes. Ia mencontohkan masih ada bidan ataupun kader posyandu yang mengukur berat badan anak dalam keadaan anak yang bersangkutan memakai jaket.
“Cara mengukurnya masih salah. Misalnya, mengukur berat badan enggak boleh pakai baju, jaket, dia masih pakai,” kata dia.
Jumlah keluarga berisiko stunting 2023 turun
Meraih rupiah dari mengolah limbah di Biak Numfor
Di balik sampah yang menjadi masalah klasik di berbagai daerah, ada nilai rupiah yang menjanjikan setelah beragam limbah itu dipilah lalu diolah.
Potensi itulah yang digarap komunitas bank sampah di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Keberadaannya bukan sekadar mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir. Lebih dari itu, berkat tangan-tangan kreatif dan berani kotor itu, mereka mampu memberi imbalan bagi warga yang terlibat di dalamnya.
Sampah hingga saat ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan, tapi juga menjadi ancaman kelangsungan hidup bagi makhluk di Bumi.
Masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pun menghadapi masalah serupa seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat.
Saat ini, volume sampah yang dihasilkan di 19 distrik Biak Numfor sekitar 60 ton per hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk menanganinya.
Salah satu solusi pengelolaan limbah sampah rumah tangga, yakni melalui program bank sampah, dengan pendekatan pola 3R (reduce, reuse, recycle atau kurangi, gunakan kembali, daur ulang).
Melalui program bank sampah, diharapkan dapat mengurangi sampah, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang sampah untuk menciptakan beragam produk bernilai ekonomi.
Keberadaan bank sampah bermanfaat bagi manusia dan lingkungan karena membuat lingkungan lebih bersih dan menyadarkan warga akan pentingnya mengelolanya. Karena, bila diolah dengan benar, sampah juga memiliki ekonomis dan bisa menambah penghasilan keluarga.
Salah satu bank sampah di Kabupaten Biak Numfor adalah Bank Sampah Amanah Recyle Biak (ARB) yang telah beroperasi sejak 2018.
Kehadiran bank sampah ARB tidak hanya menjadi solusi untuk pengelolaan sampah di lingkungan keluarga, tetapi menjadi terobosan baru yang dijalankan secara organisasi melalui bank sampah.
Tujuan dibentuknya bank sampah adalah sebagai bagian dari strategi membangun kepedulian dan kesadaran masyarakat.
Jenis sampah rumah tangga tertentu dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai ekonomi langsung setelah melalui proses pemilihan dan pengolahan.
Oleh karena itu, pengelolaan bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dengan gerakan 3R. Dengan demikian, beban sampah di tempat pembuangan akhir berkurang signifikan.
Penanggung jawab operasional Bank Sampah ARB Biak Taufik P. Jaya mengaku pengelolaan limbah sampah melalui bank sampah memberi manfaat langsung dalam mengurangi limbah rumah tangga dan pasar.
Empat mesin pengolah limbah plastik yang dimiliki bank sampah ARB Biak juga memberikan kontribusi menambah pendapatan ekonomi keluarga.
Dari operasional kerja bank sampah dalam mengelola limbah plastik, karton, dan kertas koran setiap bulan dapat mengirim hasil limbah plastik olahan mencapai 17 ton hingga 20 ton ke Surabaya.
Harga bubur plastik dengan tujuh jenis yang dapat dihasilkan dari limbah dijual senilai Rp7.000/kg.
Buka lapangan kerja
Keberadaan bank sampah tidak hanya berdampak ekonomi keluarga tetapi berpengaruh juga membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal orang asli Papua.
Operasional bank sampah ARB sampai saat berhasil merekrut sebanyak 18-25 tenaga kerja lokal dengan tingkat penghasilan berkisar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta/bulan.
Jumlah penghasilan tersebut bisa menjadi sumber penghasilan samping yang cukup besar bagi keluarga.
Dengan makin berkembangnya operasional pengelolaan bank sampah ARB, ke depan diharapkan dapat menambah jumlah tenaga kerja.
Salah seorang pengumpul limbah di Kepulauan Padaido/Aimando, Jack Rumbekwan, mengaku keberadaan bank sampah ARB Biak membantu mengatasi penanganan limbah sampah rumah tangga dan pasar.
Sebagai orang asli Papua yang ikut mengelola sampah, Jack mendapat penghasilan tambahan buat keluarganya.
Dari hasil menjual sampah plastik, karton, dan kertas koran di bank sampah Biak, ia mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga. Begitu pula warga lainnya yang ikut mengumpulkan limbah tersebut.
“Sampah rumah tangga yang kami kumpulkan dapat dijual di bank sampah dengan hasil bervariasi, antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu sekali jual,” katanya.
Kepedulian warga
Kehadiran bank sampah di Kabupaten Biak Numfor selama ini memberi kontribusi dalam mengurangi volume sampah. Hasil lainnya, bank sampah juga ikut menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor Iwan Ismulyanto mengaku memberikan pelayanan dan pendampingan optimal di bank-bank sampah di Biak.
Bank sampah induk dan bank sampah ARB menjadi mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor dalam penanganan sampah di kabupaten ini yang setiap hari mencapai 50 ton hingga 60 ton.
Pemkab Biak Numfor saat ini memiliki tiga bank sampah di luar bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh warga masyarakat.
Pemerintah berharap operasional bank sampah ke depan mampu menerapkan inovasi teknologi lingkungan pengelolaan limbah sampah rumah tangga.
“Kota Biak bisa bersih dari limbah sampah tidak terlepas keberhasilan dari pengelolaan bank sampah dan kepedulian warga,” katanya.
Kepala Pengelolaan Pembangunan Ekoregion Papua Edward Sembiring menyatakan pengelolaan sampah di daerah harus melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat lokal setempat.
Sampah yang diangkut ke bank sampah diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial masyarakat.
Limbah sampah rumah tangga dan pasar yang banyak dimanfaatkan masyarakat saat ini diolah menghasilkan produk pupuk organik untuk tanaman.
Saat ini masyarakat di Kabupaten Biak Numfor sudah mampu menghasilkan pupuk organik dari hasil pengolahan hasil limbah rumah tangga dan pasar.
Ke depan, dengan adanya kepedulian masyarakat di Kabupaten Biak Numfor turut mengelola limbah rumah tangga dapat berdampak terhadap kebersihan lingkungan.
Seperti halnya di negara dan daerah lain, penanganan sampah tidak bisa diatasi di bagian hilir saja, tetapi sejak awal harus diterapkan pendekatan produksi rendah limbah.
Begitu pula di Kabupaten Biak Numfor, keberadaan bank sampah harus pula dibarengi dengan penumbuhan kesadaran warga tentang pentingnya hidup sehat.(ANTARA)
Presiden Jokowi resmikan lima ruas Inpres Jalan Daerah di NTB
Presiden Joko Widodo meresmikan lima ruas jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang pembangunannya menggunakan anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD), 02 April 2024.
Dalam peresmiannya, Kamis pagi, Presiden Jokowi ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, dan Penjabat Bupati Lombok Barat Ilham.
Presiden Jokowi mengatakan pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi NTB yang dibangun dan diselesaikan pada 2023, ada sebanyak lima ruas jalan di empat kabupaten.
“Ada di Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan ada di Bima,” kata Jokowi saat meresmikan ruas IJD Segmen Lembar-Gili Mas di Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Jokowi menyebutkan total anggaran perbaikan dan pembangunan lima ruas jalan IJD sepanjang 40,63 kilometer tersebut mencapai Rp 211,84 miliar.
“Ini anggaran yang tidak kecil,” ujarnya.
Presiden mengharapkan dengan adanya perbaikan lima titik jalan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu mampu memperlancar pergerakan logistik menuju ke kawasan-kawasan logistik yang ada di NTB.
“Baik ke kawasan pertanian, kawasan perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik,” katanya.
Kelima ruas jalan IJD, yang diresmikan Presiden Jokowi di NTB itu adalah Jalan Lembar-Sekotong-Pelangan (Segmen Lembar-Gili Mas) di Kabupaten Lombok Barat. Panjang jalan itu mencapai 7,47 kilometer dengan anggaran sebesar Rp87,11 miliar.
Selanjutnya, Jalan Polamata-Jelenga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sepanjang 2,1 kilometer dengan anggaran Rp15,74 miliar dan Jalan Sabedo Dalam-Bukit Planing di Kabupaten Sumbawa sepanjang 4,2 kilometer dengan anggaran Rp22,75 miliar.
Kemudian, Jalan Lenangguar-Teladan di Kabupaten Sumbawa dengan panjang 1,6 kilometer dan anggaran Rp9 miliar serta Jalan Wilamaci-Karumbu-Sape di Kabupaten Bima sepanjang 25,26 kilometer dengan biaya mencapai Rp77,24 miliar.(ANTARA)
Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day diperingati setiap 8 Juni. Peringatan ini menjadi momen penting guna meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya menjaga dan memelihara lautan.
Di balik sampah yang menjadi masalah klasik di berbagai daerah, ada nilai rupiah yang menjanjikan setelah beragam limbah itu dipilah lalu diolah.