Derap-Nusantara-Antara-Papuakininet

Konferensi APS hasilkan rekomendasi percepatan pembangunan Papua

Konferensi APS hasilkan rekomendasi percepatan pembangunan Papua

Konferensi APS hasilkan rekomendasi percepatan pembangunan Papua
Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Dr Lukas Waika Kosay, membuka secara resmi Annual Conference I Analisis Papua Strategis di Wamena, Rabu (22/5/2024). (ANTARA/HO-Tim APS Papua Pegunungan.)

Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan sukses menyelenggarakan kegiatan Annual Conference I di Wamena pada 22 hingga 23 Mei 2024 dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk percepatan pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum APS Laus Deo Calvin Rumayom dalam siaran persnya, Jumat, menyebutkan kegiatan Annual Conference I dilaksanakan dengan maksud untuk merespons pembangunan di Tanah Papua sebagai wilayah dengan indeks pembangunan SDM terendah dan tertinggal dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, dan kesejahteraan.

“Pada kegiatan tersebut difokuskan pada empat bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur kampung (desa),” jelas Laus yang juga menjadi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden periode 2018-2023 dan akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura.

Beberapa catatan dan rekomendasi untuk melaksanakan percepatan pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045 di antaranya yaitu peningkatan layanan kesehatan berkaitan dengan kendala akses layanan yang terjadi dan tingginya kasus penyakit TB dan HIV-AIDS.

Untuk menangani kondisi kesehatan yang telah masuk dalam kategori darurat itu, maka perlu dilakukan grand design sistem kesehatan meliputi penataan data kasus penyakit, pemetaan wilayah kasus penyakit, perlu dilakukan evaluasi, penguatan melalui kebijakan pemerintah berdasarkan semangat Otsus seperti pembuatan kartu sehat untuk orang asli Papua.

Selain itu perlu adanya komitmen dari pemerintah untuk memperhatikan layanan kesehatan baik di level desa, kabupaten, hingga provinsi, dan perlu adanya peningkatan kesedaran serta kepedulian dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah kesehatan.

Untuk bidang pendidikan, diperlukan pendekatan kurikulum berbasis kontekstual yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, melaksanakan pola pendidikan berbasis asrama, mendorong pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi sebagai upaya penguatan skill guna mencegah peningkatan angka pengangguran, penguatan wawasan pendidikan anak bagi ibu rumah tangga, meningkatkan keamanan bagi tenaga guru, serta diperlukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Sementara itu Direktur Riset APS CDGs Dr Richard Patty menyebut pada bidang ekonomi, diperlukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terutama generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pertanian dengan mengelola komoditi unggulan seperti kopi dan lain-lain.

Hal yang tidak kalah penting, katanya, yaitu diperlukan perlindungan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, dan pemerintah harus menciptakan pasar bagi masyarakat melalui BUMD kabupaten dan Provinsi.

Sedangkan pada bidang infrastruktur kampung, diperlukan peningkatan infrastruktur dasar desa seperti akses jalan, jaringan, listrik, air bersih dan lain-lain, kemudian penguatan kelembagaan desa terutama BUMDes.

Ketua APS Papua Pegunungan Sonny Lokobal mengatakan kegiatan Annual conference I di Wamena ini menghadirkan pembicara utama yaitu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai.

Adapun para narasumber yang dihadirkan yaitu Lesman Tabuni selaku staf khusus Kadinkes Provinsi Papua.

Selain itu para tokoh masyarakat, pendidikan dan kesehatan Papua Pegunungan, diantaranya dr Mia Rumateray, dr Aloysius Giay, Merlince Siep, dan juga tokoh pendidikan Naftali Mabel yang juga pendiri sekolah YAPESLI, Meki Wetipo mewakili pengusaha Orang Asli Papua, dan Dr Richard Patty selaku Direktur Riset APS Center of Development Global Studies.

Kegiatan konferensi ini secara resmi dibuka oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Dr Lukas Waika Kosay.(ANTARA)

 


Waspadai Covid-19 varian KP


Perempuan penjaga harmonisasi alam dari Dayak Iban

Perempuan penjaga harmonisasi alam dari Dayak Iban

Perempuan penjaga harmonisasi alam dari Dayak Iban
Lidia Sumbun memetik daun engkerbai untuk bahan pewarna alam tenun ikat khas Dayak Iban. (ANTARA/Helti Marini Sipayung.)

Langkah kaki Lidia Sumbun tampak tergesa menyusuri jalan setapak menuju hutan adat Dayak Iban Menua Sungai Utik. Pada akhir Februari 2024, sesekali hujan ringan mengguyur Sungai Utik, membuat jalan tanah sedikit licin.

Sudah sepekan perempuan 49 tahun tersebut menunda masuk hutan karena menjalani ritual masa berkabung.

Masa berkabung atau “ngulit” wajib dijalani seluruh penghuni rumah panjang atau rumah “panjae” bila salah seorang dari mereka berpulang. Rumah komunal Dayak Iban Sungai Utik ini dihuni 175 jiwa.

Bermodal parang dan keranjang yang terbuat dari rotan, Lidia mengajak anak remaja lelakinya, Bayu, untuk mencari daun engkerbai ke hutan adat.

Daun engkerbai atau daun salung (Psychotria viridiflora) adalah jenis perdu yang banyak tumbuh di hutan adat Menua Sungai Utik. Daun ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang dijadikan bahan pewarna alami tenun ikat khas Dayak Iban.

Setelah berjalan selama 30 menit ke dalam hutan, Lidia menemukan satu pohon engkerbai untuk diambil daunnya.

“Hanya daunnya saja yang diambil. Batangnya tidak boleh dipatahkan
karena nanti akan tumbuh lagi daunnya,” kata Lidia.

Dibantu anak lelakinya, ia memetik bagian daun engkerbai dan dimasukkan ke keranjang rotan lalu bergeser ke tempat lain berjarak 100 meter untuk mengambil batang bemban atau bamban (Donax canniformis), bahan baku anyaman.

Batang bemban disayat memanjang bagian kulitnya yang berwarna hijau untuk dijadikan bahan anyaman. Bagian tengahnya (empulur) biasanya dibuang.

Setelah diolah dan dijemur, warnanya berubah menjadi cokelat mengilap. Batang juga jadi lebih halus tapi kuat sebagai bahan anyaman keranjang atau tikar.

Setelah mengambil kedua tumbuhan itu, mereka beranjak pulang ke dusun karena senja telah tiba.

Tiba di rumah panjang, Lidia langsung ke dapur, menyalakan api untuk merebus daun engkerbai. Malam nanti, ia akan mencelupkan benang tenun ikat ke dalam air rebusan daun engkerbai untuk mendapatkan warna merah alami.

Air rebusan daun engkerbai dimasukkan ke dalam baskom hitam lalu ditunggu hingga suhunya hangat. Selanjutnya ia mencelupkan dan merendam seluruh bagian benang ke dalam baskom dan selanjutnya didiamkan selama 60 menit.

Sebelumnya, perempuan Dayak Iban menanam pohon kapas untuk dijadikan benang. Namun saat ini, benang cukup mudah didapatkan di pasar sehingga mereka tidak lagi menanam pohon kapas.

Proses pencelupan benang tenun dilakukan tiga hingga empat kali untuk mendapatkan warna merah terang.

Lidia baru melakukan pewarnaan benang satu kali lalu tertunda karena ada masa berkabung. Masyarakat adat Dayak Iban wajib menjalani berbagai pantangan, termasuk menenun dan menganyam.

Setelah didiamkan 1 jam, benang dikeringanginkan lalu kembali dicelupkan hingga tiga kali. Setelah itu, benang siap ditenun.

Hasil hutan

Hutan adat Dayak Iban Menua Sungai Utik terletak di Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pada 2020, Pemerintah mengakui dan menetapkan hutan adat masyarakat adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang seluas 9.480 hektare (ha).

Hutan adat ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang telah menghidupi masyarakat adat Dayak Iban selama ratusan tahun. Termasuk juga jadi rumah bagi burung kuau raja (Argusianus argus), yang diklasifikasikan sebagai satwa hampir terancam dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), burung kucica hutan (Kittacincla malabarica) dan burung rangkong gading (Rhinoplax vigil), terdaftar sebagai satwa nyaris punah pada daftar merah IUCN. Penelitian Rangkong Indonesia menyebutkan ada delapan jenis burung rangkong yang hidup di hutan adat Sungai Utik.

Hutan ini juga jadi tempat hidup pohon tengkawang (Shorea stenoptera) yang dikategorikan sebagai hampir terancam pada daftar merah IUCN. Selama bertahun-tahun mereka mati-matian mempertahankan kelestarian hutan ini dan menolak seluruh rencana alih fungsi komersil.

Daun engkerbai adalah salah satu tumbuhan yang menjadi vegetasi hutan adat Sungai Utik. Secara turun temurun tumbuhan ini telah dipanen dari hutan adat untuk dijadikan pewarna alami bahan tenun ikat khas Dayak Iban.

Selain itu, perempuan Sungai Utik juga menggunakan tumbuhan hutan lainnya seperti tarum (Indigofera sp) atau rengat padi sebagai pewarna tenun ikat.

Penelitian dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura (Fahutan Untan) bersama masyarakat adat Sungai Utik yang didokumentasi dalam jurnal Etnobotani Tumbuhan Pewarna Alam di Kalimantan Barat mengidentifikasi 15 jenis tumbuhan hutan yang digunakan perempuan Sungai Utik untuk mewarnai kain tenun.

Lima belas jenis tumbuhan hutan itu adalah bungkang (Szygium polyanthum), beting (Litsea sp), engkerbai kayoh (Psychotria malayana), engkerbai laut (Peristrophe sp), entemu (Curcuma sp), jambu melaban (Psidium guajava), medang balong (Actinodaphne glomerata).

Berikutnya, engkudu (Morinda citrifolia), manyam (Glochidion lutescens), rengat kikat (Clerodendrum laevifolium), rengat padi (Indigofera suffruticosa), sibau (Nephelium cuspidatum), dan ulin (Eusideroxylon zwageri).

“Dua tumbuhan lagi yaitu jangau dan menuang — yang belum diketahui nama ilmiahnya– juga digunakan sebagai pewarna alam,” kata Wahdina, dosen peneliti tumbuhan pewarna alami dari Fahutan Untan.

Praktik konservasi, yaitu pemanfaatan dan pengawetan yang dilakukan perempuan Sungai Utik, penting untuk dilestarikan mengingat praktik ramah lingkungan ini selaras dengan pelestarian hutan.

Menurut Wadina, bila hutan adat hilang maka sumber daya pewarna alamiah yang selama ini digunakan perempuan Utik juga otomatis akan hilang. Pasalnya, sebagian besar tanaman pewarna alam dapat tumbuh di bawah naungan pohon yang lebih besar dan tinggi.

Penggunaan pewarna alam yang ramah lingkungan adalah solusi di tengah penggunaan pewarna tekstil berbahan kimia yang terbukti menurunkan kualitas lingkungan.

“Masyarakat adat Iban menggunakan tumbuhan pewarna alami ini dengan bijak, hanya mengambil bagian tertentu dan memanfaatkan tumbuhan yang sudah mati, terutama pewarna alam dari ulin,” katanya menerangkan.

Penelitian Fahutan Untan ini juga menemukan bahwa sebagian besar tumbuhan pewarna alam tumbuh di zona tradisional atau areal yang sudah ditanami untuk berladang.

Penggunaan tumbuhan hutan ini turut membentuk budaya sandang dari Dayak Iban. Mereka menjadikan kain tenun sebagai identitas dalam berbagai upacara adat seperti perkawinan, gawai (perayaan setelah panen), hingga kematian.

Selain untuk kebutuhan sehari-hari, kini tenun ikat Dayak Iban ini mampu menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat.

Lidia Sumbun bersama 31 perempuan Dayak Iban Sungai Utik lainnya melestarikan keterampilan menenun dan menganyam sebagai identitas budaya sekaligus penopang perekonomian keluarganya.

Ibu dua anak ini menceritakan pernah membuat kain tenun termahal. Motifnya manusia, yang dijualnya Rp4,5 juta untuk konsumen di Kota Bogor, Jawa Barat, sedangkan harga anyaman tikar termahal dijual Rp2 juta.

Dari bermacam karya tenun seperti syal, taplak meja, kain bermotif serta rompi. Harga termurah adalah syal kecil yang dibanderol Rp150 ribu per helai.

Lidia mengungkapkan pendapatan dari kerajinan ini bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak remaja lelakinya yang duduk di bangku SMA.

“Kalau betul-betul fokus, pendapatan bisa mencapai Rp5 juta per bulan. Akan tetapi sering teralihkan dengan kesibukan lain seperti ke ladang, acara gereja, termasuk kalau ada musibah, ada anggota rumah panjang meninggal, otomatis harus puasa menenun dan menganyam,” katanya.

Jauh sebelum istilah hilirisasi viral di jagat maya, orang Dayak Iban telah menerapkan praktik ini. Bahkan praktik ekonomi hijau pun sangat akrab dengan masyarakat adat ini.

Ketua Kelompok Telaga Kumang Sungai Utik, Maryetha Samay, yang mengorganisasi para perajin tenun dan anyaman di Dusun Sungai Utik mengatakan produk mereka sudah mulai dikenal. Sebabnya, produk mereka kerap dipamerkan di lingkup pertemuan masyarakat adat tingkat nasional.

“Kami sudah beberapa kali membawa hasil kerajinan anyaman dan tenun ke pameran di Jakarta dan Bali. Sambutan konsumen sangat baik. Setiap produk yang kami bawa pasti habis terjual,” kata Maryetha.

Ia pun menceritakan pengalaman saat pameran di Bali pada 2012. Mereka membawa 50 tikar anyaman berbahan bemban yang habis terjual. Harganya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per lembar.

Lalu saat pameran dalam rangka hari masyarakat adat di Jakarta pada 2018, mereka membawa 10 tikar dan sejumlah tenun, anyaman keranjang, obat-obatan, dan pewarna alam. Seluruhnya habis terjual.

Sejumlah agenda yang diselenggarakan pemerintah daerah, gereja, serta organisasi nonpemerintah juga dijadikan ajang promosi kerajinan HHBK dari hutan adat Dayak Iban Sungai Utik.

“Produk kami disukai karena kualitasnya bagus dan menggunakan bahan dan pewarna alami dari hutan kami. Maka kami bersama-sama menjaga hutan yang akan diwariskan kepada anak-anak perempuan penerus budaya tenun dan anyaman,” katanya.

Ekonomi hijau

Hilirisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas dengan cara mengubahnya menjadi produk yang lebih kompleks atau memiliki nilai tambah lebih tinggi. Suatu bahan akan dibuat menjadi produk yang lebih bervariasi, berkualitas, dan diminati oleh pasar.

Tenun Dayak Iban yang memakai pewarna alam merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi produk tenun itu sendiri tanpa meninggalkan kaidah alam.

Meski bernilai jual tinggi, sayangnya produk tenun pewarna alam ini masih terbatas pemasarannya. Kondisi ini mendorong Asosiasi Perempuan Pendamping Usaha Kecil (Asppuk) mendampingi komunitas masyarakat Dayak Iban, pada kurun 2016 hingga 2019.

Selain pendampingan dalam pelestarian tenun pewarna alam, Asppuk juga mencoba mempromosikan kain tenun pewarna alam ke pasar global. Asppuk membawa tenun Dayak Iban ke New York Fashion Week.

Anggota Dewan Pengurus Nasional Asppuk, Salmiah Ariyana, mengatakan lembaganya mendampingi perempuan perajin tenun ikat Dayak Iban karena ketergantungan mereka terhadap tenun. Tenun adalah identitas sekaligus juga jadi tumpuan ekonomi.

Sejak 2016, Asppuk dan Yayasan Kehati melalui program Tropical Rainforest Conservation Action (TFCA) mendampingi masyarakat adat Dayak Iban. Program ini bertujuan melakukan konservasi tumbuhan pewarna alam di 11 kampung/dusun di Kecamatan Embaloh Hulu dan Batang Lupar, termasuk di Dusun Utik.

“Kami merestorasi kembali pengetahuan mereka tentang pewarna alam karena selama ini hanya penenun senior yang masih mengenal jenis tumbuhan pewarna alam ini. Beberapa tumbuhan juga sudah sulit ditemukan,” kata Salmiah.

Bersama perempuan Iban, mereka menggali kembali pengetahuan tentang pewarna alam. Proses ini didokumentasikan agar dapat diteruskan oleh generasi penenun berikutnya.

Tenun yang sudah menjadi sumber penghidupan perempuan Utik penting dilestarikan. Bila sumber penghidupan perempuan ini hilang maka identitas perempuan akan hilang.

“Kami juga menginisiasi penanaman kembali tumbuhan pewarna alam itu di sekitar rumah mereka agar praktik tenun dengan pewarna alam ini berkelanjutan,” ucapnya.

Pemerintah daerah juga mencoba mengambil peran dalam memasarkan produk mereka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat mendirikan galeri di samping Pendopo Gubernur Kalbar di Kota Pontianak. Ada 147 jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dipamerkan di galeri itu.

Kepala DLHK Provinsi Kalbar, Adi Yani, mengatakan produk HHBK punya peran penting dalam menyokong perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Data DLHK Provinsi Kalbar menyebutkan pada 2023 nilai ekonomi HHBK daerah ini mencapai Rp2,21 miliar yang dihasilkan dari 42 kelompok usaha dengan 46 aneka komoditas.

Lawan krisis iklim

Pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan dipraktikkan masyarakat adat Dayak Iban sejak lama. Selain memanen, mereka memiliki peran melekat sebagai penjaga hutan. Setiap warga yang mengambil satu pohon, wajib menanam dua pohon pengganti.

Pohon-pohon di hutan adalah penyerap karbon dioksida (Co2), salah satu gas penyebab efek rumah kaca. Jika tidak diserap, Co2 bersama gas lainnya akan menahan panas sinar Matahari di Bumi sehingga tidak bisa dilepaskan ke atmosfer.

Akibatnya suhu Bumi makin panas dan pola cuaca berubah. Kondisi ini menyebabkan banyak bencana seperti hujan ekstrem yang memicu berbagai bentuk bencana hidrometeorologi dan kekeringan yang panjang. Semua kehidupan di Bumi akan terdampak.​​​​​​​

Lidia mengatakan sebagian besar tumbuhan pewarna alam yang digunakan mewarnai benang tenun ikat, hidup di dalam hutan adat mereka. Dengan demikian, melindungi hutan adat sama dengan melestarikan tradisi tenun ikat dan menjadi salah satu tumpuan pendapatan.

Kesetiaan masyarakat Sungai Utik menjaga dan melestarikan hutan membuat mereka mendapat sejumlah penghargaan bergengsi. Pada 2019, mereka mendapat Equator Prize sebagai ganjaran atas konsistensi perjuangan dalam menjaga hutan yang mampu melindungi sekitar 1,31 juta ton metrik karbon hutan.

Masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik mengatur hutan mereka menurut hukum adat. Dari bentang hutan adat itu, 6.000 ha digunakan sebagai hutan lindung dan 3.480 ha untuk lahan bercocok tanam dengan sistem rotasi tradisional.

Pembagian kawasan hutan menurut hukum adat Dayak Iban terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu kampung taroh, yakni kawasan hutan yang tidak boleh dijadikan ladang, tidak boleh diambil kayunya. Lokasinya terletak jauh ke hulu di sebelah utara rumah betang.

Kedua, kampung galan. Ini kawasan hutan produksi terbatas di mana masyarakat dapat mengambil tanaman obat-obatan, kayu bakar, kayu pembuat sampan dengan pengawasan adat yang ketat lengkap dengan sanksinya. Hak pemanfaatan hanya bagi masyarakat kampung setempat.

Ketiga, kampung embor kerja. Kawasan ini untuk produksi berkelanjutan yang dikelola dengan prinsip keadilan dan kelestarian menurut (hukum) adat setempat.

Di kawasan ini terdapat pula tanah mali dan tanah bertuah yang tidak dijadikan kawasan produksi. Masyarakat kampung menghindari penebangan kayu pada kawasan ini.

Tanah mali dan bertuah ini hanya jadi sumber bibit kayu dan tumbuhan lainnya. Pohon dengan batang kurang dari diameter 30 cm harus dibiarkan dan tidak diganggu.

Komunitas ini juga diganjar penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity dari Yayasan Calouste Gulbenkian, Juli 2023. Ini adalah penghargaan bagi aksi lokal mereka dalam menjaga hutan untuk mencegah krisis iklim.

Dua penghargaan ini menegaskan peran warga Sungai Utik sebagai inspirasi dan pembelajaran bersama dalam mencegah terjadinya krisis iklim.

Hidup selaras dengan alam adalah kredo bagi komunitas adat ini. Mereka memegang teguh prinsip warisan leluhur. Bunyinya, “babas adalah apai kami, tanah adalah inai kami, dan ae adalah darah kami”. Artinya, hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu, dan air ibarat darah yang mengalir dalam tubuh.(*)


Mengelola hamparan sawah jadi oasis di Samarinda

Mengelola hamparan sawah jadi oasis di Samarinda

Mengelola hamparan sawah jadi oasis di Samarinda
Para pengunjung bersantai menyantap kuliner sembari menikmati pemandangan sawah di Sudut Pandang, Samarinda. (ANTARA/Ahmad Rifandi.)

Ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda, sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menapaki kemajuannya. Kota berpenduduk nyaris satu juta jiwa itu kian sibuk. Mobilitas tinggi warganya juga menyebabkan arus lalu lintas sering macet.

Namun di tengah ingar-bingar Kota Samarinda, terdapat oasis ketenangan yang memanjakan mata sebagai pelepas penat berupa agrowisata bernama Sudut Pandang. Terletak di Jalan Giri Rejo, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, destinasi wisata ini menawarkan pemandangan sawah yang luas dan asri, bagaikan lukisan alam yang menawan.

Bagi warga Samarinda, Sudut Pandang tak kalah memikat dengan wisata alam di Pujon Kidul, Malang. Hal yang menarik, amat jarang masyarakat memanfaatkan area persawahan diolah sebagai objek wisata di tengah wilayah yang didominasi sektor pertambangan. Objek wisata ini menawarkan pesona yang menginspirasi.

Hamparan ladang padi yang hijau membentang, dihiasi dengan saung-saung dan sudut foto instagramable, menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Di sini, pelancong dapat menghirup udara segar, merasakan suasana perdesaan yang damai, dan menikmati keindahan Matahari terbenam yang memancarkan warna-warna magis di ufuk barat.

Objek wisata buatan itu tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang edukatif. Mereka dapat belajar tentang proses penanaman padi dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Di sini, mereka juga dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan merasakan keramahan khas perdesaan.

Wadah pemberdayaan

Di balik keindahannya, Sudut Pandang merupakan hasil kerja sama antara pengelola dengan masyarakat sekitar.

Pengelola mengoptimalkan lahan pertanian milik kelompok petani untuk dijadikan destinasi wisata dan memberikan sebagian keuntungannya untuk membantu memenuhi kebutuhan pertanian.

Masyarakat sekitar pun terlibat dalam pengelolaan wisata, seperti menyediakan kuliner, menata kendaraan pengunjung, menjaga keamanan, hingga menyediakan paket berkemah ala persawahan.
“Tujuan kami di sini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sambil tetap menjaga kelestarian lahan pertanian,” ujar Ari Dirga, pengelola tempat wisata itu.

Mereka mengajak masyarakat untuk mencintai dan merawat lingkungan, khususnya lahan pertanian, melalui suguhan hamparan persawahan.

Kisah kawasan wisata itu tak lepas dari sosok Ari Dirga dan kawan-kawan, sang pengelola yang penuh semangat dan dedikasi menjadikan kampungnya berdaya karya.

Awalnya, lahan itu hanyalah areal pertanian yang kurang produktif. Tergerak oleh keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan melestarikan lahan pertanian, Ari Dirga memulai upayanya dengan membangun tempat wisata di atas lahan tersebut.

Namun, perjalanan pengelolaan itu tak selalu mudah. Pada awal pembukaannya, tempat wisata ini masih belum banyak dikenal dan pengunjungnya pun masih sedikit. Namun, Ari Dirga tak patah semangat. Ia terus melakukan promosi melalui media sosial dan berinovasi untuk menarik minat pengunjung.

Akhirnya kerja keras dan kegigihan Ari Dirga dan kawan-kawan membuahkan hasil. Sudut Pandang mulai ramai dikunjungi wisatawan, baik dari Samarinda bahkan dari luar kota. Keindahan alamnya yang memesona, edukasi tentang pertanian, dan keramahan masyarakat sekitar menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.

Kisah sukses tempat wisata itu menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Tempat wisata ini menunjukkan bahwa dengan kolaborasi, semangat, dan dedikasi, sebuah ide kecil dapat berkembang menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tempat wisata unik itu tak hanya menjadi destinasi wisata yang indah, tetapi juga contoh nyata bagaimana wisata dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya lokal. Pun menjadi sarana untuk ketahanan pangan lokal.

Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman yang lebih mendalam, tempat wisata ini menawarkan berbagai kegiatan menarik. Pengunjung dapat ikut menanam hingga memanen padi.

Selain itu, juga dapat berinteraksi langsung dengan para petani dan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya dan kearifan lokal di ujung Samarinda.

Objek wisata itu merupakan cermin kearifan lokal dan semangat kolaborasi yang patut dicontoh. Keindahan alamnya yang terjaga, budaya bertani yang masih dilestarikan, dan kerja sama erat antara pengelola, petani, dan masyarakat menjadi bukti bahwa dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, hal itu dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak.

Kawasan wisata itu kini terus berkembang untuk memberikan pengalaman rekreatif yang lebih berkesan bagi pengunjung. Fasilitas seperti toilet, saung, mushala, dan spot foto terus diperbarui dan ditambah. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner lokal yang lezat dan menyegarkan di warung-warung yang tersedia.

Pelepas kepenatan

Seorang pengunjung, Muhammad Zulkifli, terkesan oleh pesona objek wisata tersebut. “Pemandangannya bagaikan lukisan,” ungkapnya

Hamparan sawah hijau membentang luas yang dipeluk erat oleh lereng bukit, makin menambah daya tarik. Suasananya begitu menenangkan, bagaikan melodi alam yang merdu, mengusir segala penat di jiwa.

Untuk menikmati objek wisata itu, Zulkifli tak perlu merogoh kocek dalam-dalam karena harga tiket masuknya terjangkau. Pengelola dan penjual makanan juga ramah.
Tempat wisata itu juga menawarkan berbagai sudut memikat, salah satunya adalah lereng bukit. “Dari sini, panorama sawah semakin memukau,” tutur Zulkifli.

Dengan menikmati secangkir teh hangat dan pisang goreng sambil ditemani panorama ini, membuatnya bagaikan berada di surga dunia.

Perantauan dari Bima, NTB, ini kali pertama menemukan objek wisata itu melalui media sosial. “Banyak orang yang mengunggah foto-foto indah di sini,” katanya. Dia pun penasaran dan ingin mencoba berkunjung bareng rekan kerja. Ternyata, tempat ini melebihi ekspektasi, seakan pulang ke kampung halaman.

Bagi Zulkifli, kawasan itu adalah tempat pelarian ideal dari hiruk pikuk kota. “Di sini, saya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di tengah padatnya pekerjaan,” ucapnya.

Bagi yang mencari wisata panorama hijau alam yang natural, asri, dan edukatif di Samarinda, objek wisata tersebut adalah pilihan tepat. Di sini, pengunjung juga belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.


Cegah Penyebaran Mers Selama Haji


BKKBN tegaskan tetap optimis mampu capai target penurunan stunting

BKKBN tegaskan tetap optimis mampu capai target penurunan stunting

BKKBN tegaskan tetap optimis mampu capai target penurunan stunting
Tangkapan layar – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BKKBN dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis (16/5/2024). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya.)

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menegaskan bahwa pihaknya tetap optimistis target penurunan angka stunting nasional yang mencapai 14 persen pada 2024 dapat tercapai.

“Kami tetap optimistis sampai finish,” kata Hasto dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BKKBN dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal tersebut, dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina yang menyinggung masalah target penurunan angka stunting.

Sebelumnya, Arzeti mempertanyakan pandangan Menkes ataupun Kepala BKKBN mengenai pencapaian target penurunan angka stunting, mengingat Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa target itu sulit dicapai.

“Pak Presiden sendiri sudah mengakui tidak akan mungkin bisa tercapai untuk 14 persen,” kata Arzeti.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto telah menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan BKKBN untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Di antaranya adalah BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.

Terkait dengan pengukuran antropometri, sejalan dengan program BKKBN itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengoptimalkan akurasi data stunting di tanah air dari seluruh daerah melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) petugas pengukuran antropometri, seperti bidan dan kader posyandu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pengukuran antropometri oleh petugas pengukur yang berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala bernilai penting agar anak-anak yang mengalami stunting mendapatkan penanganan yang tepat.

Sejauh ini, Budi mengatakan baru sekitar 50–60 persen petugas pengukuran antropometri yang benar-benar mampu mengukur secara tepat, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkes. Ia mencontohkan masih ada bidan ataupun kader posyandu yang mengukur berat badan anak dalam keadaan anak yang bersangkutan memakai jaket.

“Cara mengukurnya masih salah. Misalnya, mengukur berat badan enggak boleh pakai baju, jaket, dia masih pakai,” kata dia.


Derap-Nusantara-Antara-Papuakininet

Jumlah keluarga berisiko stunting 2023 turun


Meraih rupiah dari mengolah limbah di Biak Numfor

Di balik sampah yang menjadi masalah klasik di berbagai daerah, ada nilai rupiah yang menjanjikan setelah beragam limbah itu dipilah lalu diolah.

Potensi itulah yang digarap komunitas bank sampah di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Keberadaannya bukan sekadar mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir. Lebih dari itu, berkat tangan-tangan kreatif dan berani kotor itu, mereka mampu memberi imbalan bagi warga yang terlibat di dalamnya.

Sampah hingga saat ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan, tapi juga menjadi ancaman kelangsungan hidup bagi makhluk di Bumi.

Masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pun menghadapi masalah serupa seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat.

Saat ini, volume sampah yang dihasilkan di 19 distrik Biak Numfor sekitar 60 ton per hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk menanganinya.

Salah satu solusi pengelolaan limbah sampah rumah tangga, yakni melalui program bank sampah, dengan pendekatan pola 3R (reduce, reuse, recycle atau kurangi, gunakan kembali, daur ulang).

Melalui program bank sampah, diharapkan dapat mengurangi sampah, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang sampah untuk menciptakan beragam produk bernilai ekonomi.

Keberadaan bank sampah bermanfaat bagi manusia dan lingkungan karena membuat lingkungan lebih bersih dan menyadarkan warga akan pentingnya mengelolanya. Karena, bila diolah dengan benar, sampah juga memiliki ekonomis dan bisa menambah penghasilan keluarga.

Salah satu bank sampah di Kabupaten Biak Numfor adalah Bank Sampah Amanah Recyle Biak (ARB) yang telah beroperasi sejak 2018.

Kehadiran bank sampah ARB tidak hanya menjadi solusi untuk pengelolaan sampah di lingkungan keluarga, tetapi menjadi terobosan baru yang dijalankan secara organisasi melalui bank sampah.

Tujuan dibentuknya bank sampah adalah sebagai bagian dari strategi membangun kepedulian dan kesadaran masyarakat.

Jenis sampah rumah tangga tertentu dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai ekonomi langsung setelah melalui proses pemilihan dan pengolahan.

Oleh karena itu, pengelolaan bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dengan gerakan 3R. Dengan demikian, beban sampah di tempat pembuangan akhir berkurang signifikan.

Penanggung jawab operasional Bank Sampah ARB Biak Taufik P. Jaya mengaku pengelolaan limbah sampah melalui bank sampah memberi manfaat langsung dalam mengurangi limbah rumah tangga dan pasar.

Empat mesin pengolah limbah plastik yang dimiliki bank sampah ARB Biak juga memberikan kontribusi menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Dari operasional kerja bank sampah dalam mengelola limbah plastik, karton, dan kertas koran setiap bulan dapat mengirim hasil limbah plastik olahan mencapai 17 ton hingga 20 ton ke Surabaya.

Harga bubur plastik dengan tujuh jenis yang dapat dihasilkan dari limbah dijual senilai Rp7.000/kg.

Buka lapangan kerja

Keberadaan bank sampah tidak hanya berdampak ekonomi keluarga tetapi berpengaruh juga membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal orang asli Papua.

Operasional bank sampah ARB sampai saat berhasil merekrut sebanyak 18-25 tenaga kerja lokal dengan tingkat penghasilan berkisar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta/bulan.

Jumlah penghasilan tersebut bisa menjadi sumber penghasilan samping yang cukup besar bagi keluarga.

Dengan makin berkembangnya operasional pengelolaan bank sampah ARB, ke depan diharapkan dapat menambah jumlah tenaga kerja.

Salah seorang pengumpul limbah di Kepulauan Padaido/Aimando, Jack Rumbekwan, mengaku keberadaan bank sampah ARB Biak membantu mengatasi penanganan limbah sampah rumah tangga dan pasar.

Sebagai orang asli Papua yang ikut mengelola sampah, Jack mendapat penghasilan tambahan buat keluarganya.

Dari hasil menjual sampah plastik, karton, dan kertas koran di bank sampah Biak, ia mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga. Begitu pula warga lainnya yang ikut mengumpulkan limbah tersebut.

“Sampah rumah tangga yang kami kumpulkan dapat dijual di bank sampah dengan hasil bervariasi, antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu sekali jual,” katanya.

Kepedulian warga

Kehadiran bank sampah di Kabupaten Biak Numfor selama ini memberi kontribusi dalam mengurangi volume sampah. Hasil lainnya, bank sampah juga ikut menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor Iwan Ismulyanto mengaku memberikan pelayanan dan pendampingan optimal di bank-bank sampah di Biak.

Bank sampah induk dan bank sampah ARB menjadi mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor dalam penanganan sampah di kabupaten ini yang setiap hari mencapai 50 ton hingga 60 ton.

Pemkab Biak Numfor saat ini memiliki tiga bank sampah di luar bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh warga masyarakat.

Pemerintah berharap operasional bank sampah ke depan mampu menerapkan inovasi teknologi lingkungan pengelolaan limbah sampah rumah tangga.

“Kota Biak bisa bersih dari limbah sampah tidak terlepas keberhasilan dari pengelolaan bank sampah dan kepedulian warga,” katanya.

Kepala Pengelolaan Pembangunan Ekoregion Papua Edward Sembiring menyatakan pengelolaan sampah di daerah harus melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat lokal setempat.

Sampah yang diangkut ke bank sampah diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial masyarakat.

Limbah sampah rumah tangga dan pasar yang banyak dimanfaatkan masyarakat saat ini diolah menghasilkan produk pupuk organik untuk tanaman.

Saat ini masyarakat di Kabupaten Biak Numfor sudah mampu menghasilkan pupuk organik dari hasil pengolahan hasil limbah rumah tangga dan pasar.

Ke depan, dengan adanya kepedulian masyarakat di Kabupaten Biak Numfor turut mengelola limbah rumah tangga dapat berdampak terhadap kebersihan lingkungan.

Seperti halnya di negara dan daerah lain, penanganan sampah tidak bisa diatasi di bagian hilir saja, tetapi sejak awal harus diterapkan pendekatan produksi rendah limbah.

Begitu pula di Kabupaten Biak Numfor, keberadaan bank sampah harus pula dibarengi dengan penumbuhan kesadaran warga tentang pentingnya hidup sehat.(ANTARA)

Presiden Jokowi resmikan lima ruas Inpres Jalan Daerah di NTB

Presiden Jokowi resmikan lima ruas Inpres Jalan Daerah di NTB

Presiden Joko Widodo meresmikan lima ruas jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang pembangunannya menggunakan anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD), 02 April 2024.

Dalam peresmiannya, Kamis pagi, Presiden Jokowi ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, dan Penjabat Bupati Lombok Barat Ilham.

Presiden Jokowi mengatakan pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi NTB yang dibangun dan diselesaikan pada 2023, ada sebanyak lima ruas jalan di empat kabupaten.

“Ada di Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan ada di Bima,” kata Jokowi saat meresmikan ruas IJD Segmen Lembar-Gili Mas di Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Jokowi menyebutkan total anggaran perbaikan dan pembangunan lima ruas jalan IJD sepanjang 40,63 kilometer tersebut mencapai Rp 211,84 miliar.

“Ini anggaran yang tidak kecil,” ujarnya.

Presiden mengharapkan dengan adanya perbaikan lima titik jalan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu mampu memperlancar pergerakan logistik menuju ke kawasan-kawasan logistik yang ada di NTB.

“Baik ke kawasan pertanian, kawasan perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik,” katanya.

Kelima ruas jalan IJD, yang diresmikan Presiden Jokowi di NTB itu adalah Jalan Lembar-Sekotong-Pelangan (Segmen Lembar-Gili Mas) di Kabupaten Lombok Barat. Panjang jalan itu mencapai 7,47 kilometer dengan anggaran sebesar Rp87,11 miliar.

Selanjutnya, Jalan Polamata-Jelenga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sepanjang 2,1 kilometer dengan anggaran Rp15,74 miliar dan Jalan Sabedo Dalam-Bukit Planing di Kabupaten Sumbawa sepanjang 4,2 kilometer dengan anggaran Rp22,75 miliar.

Kemudian, Jalan Lenangguar-Teladan di Kabupaten Sumbawa dengan panjang 1,6 kilometer dan anggaran Rp9 miliar serta Jalan Wilamaci-Karumbu-Sape di Kabupaten Bima sepanjang 25,26 kilometer dengan biaya mencapai Rp77,24 miliar.(ANTARA)


error: Maaf, hargai Hak Cipta