IJTI PB Kecam Pengancaman Wartawan Kompas TV Sorong

07/11/2017

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Papua Barat mengecam dan mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan terhadap Flora Batlayeri, jurnalis Kompas TV Sorong, saat meliput acara Kreatif Anak Muda Hip Hop & Dancer di Gedung Olahraga Kota Sorong, Sabtu (4/11) pekan lalu.

“Kami menilai ada dua peristiwa hukum yang terjadi. Penganiayaan adalah delik umum yang legal standingnya berada pada korban langsung bukan pada perusahaan,” ujar Ketua IJTI Pengda Papua Barat, Chanry Andrew Suripatty melalui siaran persnya, Senin (6/11).

Atas kejadian tersebut, saat ini yang bersangkutan mengalami trauma akibat ditarik kerah bajunya oleh salah seorang oknum pelaku, dan kemudian isi rekaman liputannya dipaksa untuk dihapus oleh seorang oknum pengurus sanggar.

Kejadian tersebut terjadi saat adanya keributan di dalam GOR tempat kegiatan berlangsung. Flora yang merekam keributan itu didatangi oleh beberapa orang wanita. Salah satu di antaranya meminta dengan nada ancaman untuk menghapus rekaman liputannya.

Menurur Chandry, ini adalah menghalang-halangi kerja media sebagaimana diancam Pasal 18 ayat 1 UU Pers. Hal ini mengacu pada Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang legal standing-nya ada pada perusahaan pers.

“Sebagai Ketua IJTI Pengda Papua Barat, kami mengimbau semua pihak agar menghormati profesi jurnalis yang dilindungi undang-undang. Kami juga mengecam dan mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum salah satu sanggar tari di Kota Sorong terhadap Flora Batlayeri, jurnalis Kompas TV Sorong,” tegasnya.

Sebelumnya, reporter Kompas TV Sorong Flora Batlayeri mengaku menjadi korban kekerasan saat meliput acara Kreatif Anak Muda Hip Hop & Dancer, di Gedung Olah Raga Kota Sorong, Sabtu pekan lalu.

Sementara itu, pihak Kompas TV Sorong, Rian J Winarta, membenarkan adanya aksi intimidasi terhadap rekannya.

Menurutnya, kejadian tersebut merupakan pembelajaran penting bagi tim liputan Kompas TV Sorong dalam melakukan liputan.(wil)

Jelang Pernikahan Putri Jokowi, Puluhan Gerobak Makanan Digratiskan

06/11/2017

Menjelang pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dengan Bobby Afif Nasution di Graha Saba, Solo Rabu (8/11) lusa, ribuan relawan Jokowi hari ini sudah tiba di Kota Solo.

Relawan setia Jokowi dari berbagai organ yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut ditampung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali.

Dari data yang dihimpun papuakini.co beberapa acara akan diikuti para relawan selama mengikuti kegiatan bertajuk Misi Cinta Jokowi 2 ini.

Acara tersebut seperti adat Midodareni yang akan dilaksanakan di kediaman Presiden Joko Widodo Selasa (7/11) besok, dan akad nikah di Graha Saba besoknya.

Untuk menjamu para relawan tersebut, panitia Misi Cinta Joko Widodo 2 menggratiskan berbagai dagangan khas Jawa yang berada di sekitar Asrama Haji Donohudan.

Puluhan gerobak makanan seperti angkringan, ronde, bubur, mie ayam dan dagangan lainnya sengaja diminta oleh panitia untuk masuk ke dalam asrama haji untuk melayani para relawan.

Banyaknya makanan gratis tersebut menjadi serbuan para relawan. Mereka bebas memilih makanan apa saja yang mereka inginkan.

Selain puluhan gerobak makanan dan minuman gratis, relawan malam ini juga dihibur dengan penampilan organ tunggal.(wawi)

Genjot Pengawasan, Bawaslu PB Bimtek Di Kaimana

06/11/2017

Bawaslu Papua Barat terus menekankan pentingnya pengawasan terhadap semua tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2017.

Ini ditunjukkan dengan Bimtek tentang Fasilitasi Tahapan Pengawasan tersebut, yang diikuti Panwaslu Kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat, di Hotel Grand Kaimana, Senin (6/11).

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat,
Marlenny Momot, ST, usai membuka Bimtek itu mengatakan, saat ini tahapan verifikasi faktual terkait kegandaan nama anggota parpol tengah dilangsungkan.

“Semua komisioner bersama kepala sekretariatnya di kabupaten/kota masing-masing hadir dalam kegiatan ini, karena materinya selain untuk pengawasan tetapi juga terkait dengan bagaimana pembiayaan dan pelaporan,” terangnya.

Panwaslu Kabupaten/kota sudah aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap semua tahapan sesuai Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sejak dilantik pada bulan Agustus 2017 lalu.

Untuk itu, dia berharap dengan berlangsungnya kegiatan ini maka pengawasan itu akan maksimal dijalankan sesuai mekanisme dan peraturan.(cpk3)

Unipa Jawara Debat Konstitusi

06/11/2017

Tim Universitas Negeri Papua (Unipa) menjadi juara debat konstitusi yang digelar di Swiss-belhotel Manokwari, Papua Barat, Selasa( 6/11)

Selain Unipa, debat yang berlangsung sejak 4 November 2017 ini juga diikuti Sekolah Tinggi Imu Hukum Karitas Bintuni, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sorong, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari.

“Dalam debat terlihat bahwa mahasiswa-mahasiswa dari Papua Barat kualitasnya bisa bersaing dengan rekan-rekannya dari luar daerah,” kata Dadi Narwawan SH,MM.

Dia mengatakan dengan persiapan hanya dua hari, dengan juri dari MPR RI, para peserta bisa menunjukkan hasil optimal dengan pendampingan para dosen seperti Rizal Husein SP M,SI, dan Drs Yohanes Renyaan SH,MH.

“Hasil ini sangat luar biasa. Sebuah prestasi yang bagus. Dengan persiapan yang cukup minim, mereka bisa tampil dengan maksimal dan mendapatkan prestasi yang membanggakan,” timpal Rizal.(cpk1/dixie)

Jangan Hanya Infrastruktur, Periode Kedua Jokowi Diminta Juga Bangun Manusia Papua

06/11/2017

Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) Provinsi Papua, Pdt Diben Elaby, berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memperhatikan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.

Ia mengaku dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan seluruh daerah di Papua akan memutus keterisoliran wilayah.

Namun, menurutnya, peningkatan infrastruktur fisik belumlah cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Kita akan dukung untuk Presiden menang di periode kedua, tetapi pembangunan di periode berikutnya harus difokuskan untuk pembangunan manusia,” ungkapnya saat ditemui papuakini.co dalam kegiatan Misi Cinta Jokowi 2 yang dilaksanakan di Solo, Senin (6/11).

Pembangunan manusia Papua, menurutnya, bisa dilakukan dengan pelatihan kewirausahaan, sekolah gratis di dalam dan di luar Papua, kesehatan gratis, kemudahan akses modal usaha, dan dipermudahkannya perizinan bagi pengusaha asli Papua.

“Pembangunan manusia harus, agar orang Papua tidak hanya menjadi penonton. Kita lihat pembangunan fisik masih didominasi pengusaha luar Papua. Ke depan pengusaha Papua harus bisa. Jangan sampai pembangunan jalan tapi kitong (kita, red) jalan masih kaki abu (tak punya apa-apa, red),” tegasnya.

Dia khawatir bila pembangunan infrastruktur tidak diimbangi dengan pembangunan manusia Papua, maka nantinya dapat menimbulkan gesekan-gesekan antara orang asli Papua dan masyarakat lain yang saat ini sudah bermukim di Papua.

Elaby yang juga Sekretaris Gapeknas Papua itu berpesan agar pemerintah pusat mendukung program kerja pemerintah daerah yang berpihak kepada orang asli Papua.(wawi)

1 Mundur, 1 Tak Hadir

06/11/2017

Satu orang Panwas Distrik terpilih di Kaimana mengundurkan diri sebelum pelantikan, dan 1 lagi tak bisa datang kala pelantikan dilakukan, Senin (6/11).

“Yang dilantik hari ini hanya 20 dari 21 Panwas Distrik se-Kaimana, karena 1 orang yang tinggal di Distik Yanmor kesulitan transportadi sehingga tak bisa hadir,” ujar Ketua Panwaslu Kaimana, Karolus Kolong Sabon SE, usai pelantikan di Hotel Grand Kaimana.

Menyangkut calon terpilih yang mundur, Simeon Talimudaheru, dari Distrik Kambrauw, Sabon mengatakan yang bersangkutan diganti peserta yang masuk daftar tunggu, Elisabeth Resbal.

“Dengan demikian, maka semua proses administrasi terkait pengunduran diri yang bersangkutan karena masalah keluarga tersebut, sudah dilakukan oleh Panwaslu kabupaten Kaimana,” jelasnya dalam pelantikan yang turut dihadiri, antara lain, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kapolres Kaimana, Anggota Komisioner KPUD Kaimana dan Ketua Dewan Adat Kaimana ini.

Di tempat yang sama, Ibnu Mas’ud, komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat mengatakan, pengambilan sumpah janji ini bukan sebagai prosesi ritual semata, tetapi benar-benar harus dimaknai oleh setiap anggota Panwas distrik dalam menjalankan tugas.

“Sumpah ini harus dimaknai bahwa secara vertikal kita telah bersumpah kepada Tuhan, secara horisontal kita bersumpah ke sesama lembaga dan stakeholder serta ke bawah kita juga telah bersumpah kepada masyarakat dan tanah ini,” ingatnya.

Oleh sebab itu, dia berharap setiap anggota Panwas distrik harus bisa memahami lembaga pengawas Pemilu ini dengan baik, mulai dari simbol, visi dan misi, lambang dan sepak terjangnya selama ini.

“Yang tak kalah penting, harus memahami tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu sesuai aturan,” tandasnya.(cpk3)

SPDP Dugaan Korupsi Tanah Sirkuit Diterima Kejari Manokwari, Tersangka Oknum Pejabat Pemprov

06/11/2017

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus dugaan korupsi oknum Kepala Biro Pemerintahan Papua Barat, ES, dan stafnya JSA sudah diterima Kejaksaan Negeri Manokwari.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Manokwari, Muslim SH, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (6/11) siang tadi membenarkan informasi tersebut.

“Iya benar. Jumat lalu kita sudah terima SPDP dari Polres Manokwari untuk dua tersangka yakni SE dan stafnya JSA,” ujar Muslim di dampingi Kasi Intel Abdi Reza Fachlewi SH MH.

Kata Muslim, setelah SPDP, pihaknya tinggal menunggu berkas pemeriksaannya. Pihaknya juga tetap akan memantau perkembangan penyelidikan tersebut.

“Kasusnya pengadaan tanah sirkuit tahun 2016,” tutupnya.(njo)

Lantik Sekkab Wondama, Bupati Ingatkan Kinerja, Kompetensi dan Loyalitas

06/11/2017

Bupati Teluk Wondama Bernadus A Imburi minta Sekkab Denny Simbar SE MSi harus memiliki loyalitas kerja dan integritas tinggi dalam mendukung masyarakat Wondama menuju Emas, (Elok, Maju, Aman dan Sekahtera).

Ini dilontarkan Bupati dalam pelantikan Sekkab Wondama di Gedung Sasana Karya Perkantoran Pemkab Teluk Wondama, Senin (6/11).

Dalam pelantikan yang juga dihadiri Kepala BKD Papua Barat, mewakili Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dan Plt Bupati Kabupaten Jayapura ini, Bupati Imburi juga mengatakan Sekkab harus mendalami dan menjiwai pekerjaannya.

“Amanah yang di taruh di pundak Sekkab kiranya dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen, integritas dan rasa tanggungjawab tinggi, sebab ini akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan masyarakat semata, namun juga di hadapan Tuhan,” ingatnya.

Bulati kemudian mengatakan tahapan seleksi Sekkab Wondama sesuai prosedur dan aturan.(asa)

Kapolres Sorsel: Keamanan di Maybrat Kondusif, Masyarakat Saling Jaga Komitmen

06/11/2017

Situasi keamanan di Kabupaten Maybrat pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Bernard Sagrim dan Pascalis Kocu oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, sampai saat ini berada dalam keadaan yang kondusif.

Hal ini merupakan harapan semua pihak, khususnya di tengah-tengah masyarakat Maybrat, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif serta kelancaran roda pemerintahan di daerah tersebut.

“Puji Tuhan, sampai saat ini situasi keamanan di Kabupaten Maybrat berada dalam situasi yang kondusif, karena masing-masing pihak saling menjaga komitmen,” ujar Kapolres Sorong Selatan, AKBP. Romilus Tamtelahitu, S.Sos, S.I.K, M.Krim, kepada Papuakini.co, Senin (6/11).

Menurutnya, dinamika politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Maybrat, khususnya di Ayamaru dan Kumurkek masih tetap terjaga dan terkendali.

“Guna menjaga Kamtibmas di Kabupaten Maybrat, kami dari Polres Sorsel masih tetap melakukan penjagaan dan pengamanan. Anggota kita tempatkan pada beberapa titik yang dianggap rawan,” imbuhnya.

Selain menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Polres Sorong Selatan juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh pemuda serta seluruh masyarakat Maybrat untuk bersama-sama menjaga Kantibmas.(wil)