Satgas Saber Pungli meminta agar tidak ada lagi pungutan liar yang terjadi di lingkungan sekolah. Meski sejauh ini belum ada temuan, namun potensi itu bisa terjadi.

Inspektur Inspektorat Manokwari, Suleman Simon Sesa, mengingatkan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan sekolah, sesuai Peraturan Kementerian Pendidikan, seperti jual beli buku sekolah.

“Kalau jual beli ini konteksnya menguntungkan pribadi, maka ini tidak boleh dilakukan. Juga uang pendaftaran masuk sekolah atau pengadaan baju sekolah. Kalau memang sudah dianggarkan pemerintah, dan kemudian sekolah tetap menarik biaya kepada murid, maka ini namanya pungutan liar,” ungkapnya, Senin (13/11).

Selain itu, masalah Komite Sekolah juga menjadi potensi terjadinya pungutan liar. Apalagi, komite sekolah itu diintervensi oleh pihak guru.

“Komite sekolah itu adalah kumpulan orang tua murid. Jadi mereka tidak boleh dibebani semisal uang bulanan,” ungkapnya.

Sepanjang tahun ini, lanjut Sesa, Satgas Saber Pungli akan tetap melakukan sosialisasi dan memberikan pehamanan agar seluruh pihak tahu apa yang tidak boleh dilakukan.

“Kemungkinan tahun depan (2018) kita sudah bisa masuk dalam penindakan,” tuturnya.

Soal potensi terjadinya pungutan liar, kata Sesa, itu paling banyak terjadi di pelayanan umum, seperti rumah sakit. Selain itu, itu juga biasa terjadi karena masyarakat yang ingin mencari gampang dalam hal pelayanan.(njo)

Penggunaan telepon seluler (Ponsel), atau biasa disebut HP (handphone), dan media sosia, mempunya sisi negatif dan positif. Untuk itu ASN Pemkab Manokwari diingatkan untuk tidak menyelahgunakan teknologi untuk hal-hal negatif.

Ini diingatkan Sekkab Manokwari FM Lalenoh saat memberi amanat dalam apel pagi, Senin (13/11).

“Jangan sekali-kali digunakan untuk hal yang menyangkut ketidaktenangan orang lain, atau membuat berita yang palsu. Itu ada sanksinya sesuai undang-undang,” pesannya.

Sekkab juga menyatakan banyak laporan masuk padanya dari suami atau istri ASN, bahkan anak kandung, terkait keharmonisan keluarga akibat penyalahgunaan HP dan medsos.

“Saya sebagai orang tua, dan juga pimpinan birokrasi, sekali lagi mengingatkan tolong dijaga jangan sampai (penggunaan) HP mengganggu suasana keharmonisan dalam keluarga, karena kalau sudah mengganggu keluarga, maka akan terkait dengan urusan kedinasan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik,” tegas Sekkab.

Sebelumnya, terkait kinerja, Sekkab mengingatkan seluruh program, seperti pertanggungjawaban pekerjaan, sudah harus tuntas sebelum 20 Desember 2017. “Tinggal sekira satu bulan lagi semua urusan dan pekerjaan dinas di 2017 sudah harus selesai,” tandas Sekkab.(cpk2)