Pemkab Raja Ampat Harapkan ADRI Bawa Perkembangan Positif

11/11/2017

Peserta konferensi internasional ke-15 ADRI di Raja Ampat, Sabtu (11/11).

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap pelaksanaan konferensi internasional perhimpunan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) bisa membawa dampak positif dalam pengembangan SDM setempat.

Pemkab juga berharap konferensi ini bisa membuat ADRI menjalin kerjasama dalam bentuk riset, konsultasi, pendampingan, pembukaan kelas kuliah jarak jauh, pembukaan kampus cabang di Waisai dan penempatan mahasiswa KKN di Raja Ampat.

“Dengan demikian, Indek Pembangunan Manusia Raja Ampat akan makin meningkat,” kata Bupati Raja Ampat diwakili, Kepala Kesbangpol, Drs Syaiful M Sangadji,M Ec Dev saat membuka konferensi ke-15 ADRI di Aula Bappeda Raja Ampat, Sabtu (11/11).

Kakan Kesbangpol Raja Ampat. Drs Syaiful M Sangadji,M Ec Dev.

Sangadji lalu mengatakan ADRI memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan. Konferensi ini diharapkan akan bisa kian memperluas kerjasama yang selama ini telah dijalin Pemkab Raja Ampat dengan beragai perguruan tinggi di dan luar Tanah Papua.

Sementara itu, General Chairman Of ADRI, RH Achmad Fathoni Rodli, M.Pd. mengatakan ADRI beranggotakan puluhan ahli dan pakar berbagai bidang yang tersebar di perguruan tinggi di Indonesia.

DR H Achmad Fathoni Rodli,M.Pd, General Chairman of ADRI.

Konferensi ini, menurutnya digelar agar ADRI bisa membantu meningkatkan berbagai aspek kehidupan di Papua, sekaligus sebagai bentuk pegabdian pada masyarakat. Salah satunya adalah pewujudan cyber city di mana ADRI merukan konsultan Kemkominfo.

“Kita akan meneruskan riset-riset, khususnya di Indonesia Timur. Hasil-hasil penelitian akan kita ekspos. Kita akan lakukan pendampingan. Kita jadikan hilirisasi penelitian menjadi industri,” tandasnya.(cpk1/dixie)

Jangkar Minta Polisi Seriusi SPDP Korupsi Sirkuit

11/11/2017

Jaringan Advokasi Kebijakan Anggaran (JANGKAR) Papua Barat, meminta Polres Manokwari menseriusi penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sirkuit motor prix di jalur 13 bagian Timur, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.

“Polres harus seriusi penanganan itu. Sampaikan ke publik sejauh mana perkembangan penanganan itu dilakukan. Apalagi, media sudah mewartakan bahwa SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Manokwari, ” ujar Ketua Jangkar Papua Barat, Metuzalak Awom via ponselnya, Sabtu (11/11) siang tadi.

Kata dia, Polisi harus menyampaikan apa kendala dalam penanganan kasus tersebut. “Apakah karena kesulitan menemukan barang bukti, ataukah hal hal lain. Jadi, harus sampaikan ke publik agar publik tahu,” ujarnya.

Awom, yang juga seorang advokat ini mengatakan dia akan melakukan tugas tugas advokat dengan mempertanyakan perkembangan kasus tersebut ke Polres Manokwari dalam bentuk surat, agar formal.

“Jangan karena penanganan yang tidak dipublikasi menimbulkan pandangan masyarakat yang tidak benar. Jika tidak dilimpahkan tahun ini, maka genap dua tahun Polres Manokwari tidak menghasilkan perkara korupsi,” tandasnya.(njo)

Kapolda Papua Barat Digugat Mantan Polwan

11/11/2017

Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf A Rodj dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat 11 oknum polisi, termasuk penggugat. pada 28 September 2017 lalu.

Kapolda Papua Barat digugat Safani Surya Harahap yang diberhentikan secara tidak hormat pada 28 September 2017 lalu karena dugaan kasus perselingkuhan dangan atasannya.

Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Hary Supriono, yang dikonfirmasi via ponselnya Sabtu (11/11) siang tadi, membenarkan informasi tersebut.

“Ya. Itu hak Bripda Fani dan sah saja,” ujarnya.

Kata dia, ada beberapa personil Polda Papua Barat yang di PTDHK termaksud Fani. “Proses penyidikannya sudah sesuai prosedur hingga terbit (pemberhentian),” tuturnya

Soal sidang di PTUN Jayapura, kata Supriono, kemarin baru sidang administrasi. “Dari Polda PB, Kabidkum yang hadir. Intinya administrasi gugatannya diperbaiki,” ungkapnya.

Sebelumnya, tabloidjubi.com mewartakan gugatan ini. Di situ, Yulianto, sebagai kuasa hukum Fani, menyatakan gugatan terhadap Kapolda Papua Barat itu dilakukan karena surat pemberhentian dengan nomor kep/328/IX/2017.

Menurut Yulianto, dalam sidang kode etik pertama dan kedua yang digelelar pada 10 Maret dan 8 Juni 2017 itu dilakukan secara tertutup dan tidak menghadirkan penggugat dalam proses persidangan.

Seperti diberitakan papuakini.co, pada 28 September 2017 lalu Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf Alberth Rodja, memimpin upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 11 oknum polisi Polda Papua Barat.(njo)

AXA Mandiri Serahkan Klaim Polis Ratusan Juta di Sorong

11/11/2017

AXA Mandiri menyerahkan klaim ke 3 ahli waris di Kota Sorong, Papua Barat.)foto:/ist axamandiri)

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menyerahkan klaim polis asuransi bernilai lebih dari Rp300 juta pada tiga orang pemilik polis unitlink Mandiri Investasi Sejahtera Plus, Mandiri Sejahtera Mapan, dan Mandiri Rencana Sejahtera Plus Syariah.

Klaim ini secara simbolis diserahkan Tisye Diah Retnojati, Director in Branch Channel AXA Mandiri, di kantor Bank Mandiri, Sorong, dan turut RTCH Bank Mandiri Wilayah XII, I Gede Arimbawa, Jumat (10/11).

“Penyerahan klaim ini menjadi bagian dari AXA Mandiri dalam memenuhi komitmen kami kepada nasabah. Dari waktu ke waktu, kami terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan klaim untuk kepuasan nasabah melalui penerapan nilai Customer Centricity, dimana nasabah selalu menjadi fokus utama dari seluruh kegiatan perusahaan,” jelas Tisye dalam siaran pers AXA Mandiri.

“Dengan disampaikannya amanat manfaat asuransi tersebut kepada para ahli waris, kami berharap dapat membantu ahli waris dan keluarga dalam melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan yang lebih baik,” tutup Tisye.(***)

Simak Button Diluncurkan, Ayo Lihat Simulasinya

11/11/2017

Masyarakat Manokwari, mulai hari ini, Sabtu (11/11) sudah bisa menggunakan aplikasi Android dengan nama Simak Button besutan Polres Manokwari. Pasalnya, sekira pukul 09.45 WIT aplikasi laporan polisi ini sudah diresmikan pagi tadi.

Berikut ini adalah video ketika tombol merah dalam aplikasi ini ditekan oleh masyarakat yang melihat tindak pidana.

Kapolres Manokwari, AKBP Christian Rony Putra yang dikonfirmasi mengatakan, aplikasi ini merupakan bagian dari promoter, peningkatan pelayanan publik berupa respon cepat kepada masyarakat.

“Yang punya HP Android, sudah bisa download dan kemudian registrasi dan bisa digunakan,” ungkapnya.

Kapolres Manokwari AKBP Christian Rony Putra (kiri) memantau penanganan Simak Button.

Dijelaskan Putra, kalau direspon, tombol akan berwarma kuning, setelah selesai penanganan, akan berwarna hijau.

“Aplikasi ini terusan saja. Di beberapa daerah sudah menjalankan aplikasi seperti ini. Ini merupakan hadiah dari Kasat Reskrim Polres Manokwari, AKP Aries Diego Kakori, yang akan dimutasi ke Ditsabhara Polda Papua Barat,” ungkapnya.

Soal sosialisasi ke masyarakat, pihaknya akan akan menyiapkan sosialisasi dengan bentuk video. Selain itu, di beberapa tempat yang sering terjadi tindak pidana pihaknya akan melakukan sosialisasi secara langsung.

“Ini hadiah sebelum Pak Kakori sertijab tanggal 14 nanti,” ungkapnya lagi.

Singgung soal antisipasi jika ada yang usil dengan aplikasi tersebut, kata Putra, daya akurasi aplikasi ini cukup tepat karena terhubung dengan GPS. Selain itu, pengguna harus melakukan registrasi sebelum menggunakan aplikasi itu.

Oleh sebab itu, warga diimbau untuk tidak menjadikan aplikasi tersebut bahan mainan. Sebab, akan dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.(njo)

HUT ke-72 Brimob, Kapolda PB Lepas Peserta Lari 10 K

11/11/2017

Kapolda PB saat melepas peserta lari 10 K HUT ke-72 Brimob di Kota Sorong, Sabtu (11/11).

Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Drs. Rudolf A. Rodja melepas peserta lari 10 K peringatan HUT ke-72 Brimob yang digelar Sat Brimob Polda Papua Barat di Kota Sorong, Sabtu (11/11).

Dalam acara pelepasan, Kapolda berharap kegiatan tersebut dapat memacu semangat masyarakat untuk terus berolahraga dan berkompetisi dalam meraih prestasi di bidang olahraga lari.

Pelepasan peserta lari dimulai sekira pukul 06.00 WIT dari depan Mako Lantamal XIV Sorong dan finish di Mako Den B Brimob Sorong.

Perlombaan sempat diguyur hujan, namun para peserta terlihat semangat dan melanjutkan larinya hingga menyentuh garis finish.

Hadir dala kegiatan itu, antara lain, Danlantamal XIV Sorong
Brigjen TNI (Mar) Amir Faisol,S.Sos, Pejabat Utama Polda Papua Barat, Kapolres Sorong Kota, Kapolres Sorong, dan Kaden B Sat Brimob Polda Papua Barat.(jjm)

Brankas Kantor Klasis Manokwari Dibobol

11/11/2017

Polisi dibantu warga mengevakuasi brankas kantor klasis yang dibobol maling.

Brankas Kantor Badan Pekerja Klasis Manokwari dibobol maling. Brankas yang berada di ruang bendahara itu dicungkil dan isinya diambil. Diduga, pembobolan ini terjadi Jumat dinihari.

Kapolres Manokwari, AKBP Christian Rony Putra yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Aries Diego Kakori, membenarkan insiden tersebut. “Laporannya benar. Sudah dibuatkan LP dan olah TKP,” ujarnya, Sabtu (11/11).

Ditanya soal jumlah uang yang hilang, Kasat mengaku belum melihat dengan detail data uang yang hilang. Tapi yang jelas, pencurian itu ada dan ada sejumlah uang yang hilang.

Pelaku diduga masuk melalui lantai satu bangunan yang terletak di Kompleks Kwawi, Distrik Manokwari Timur tersebut. Selanjutnya naik ke lantai dua dan membongkar pintu ruangan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Para pelaku diperkirakan lebih dari satu orang karena brankas bergeser beberapa meter dari tempatnya.(njo)

Pejabat Papua Harus Kawal Hak Intelektual Seni Budaya

10/11/2017

Semua pejabat pemerintah di Tanah Papua harus komit dalam mengawal hak inelektual seni budaya Papua.

“Ketika bicara seni budaya, maka bicara identitas sebuah suku. Pesan saya untuk pengurus, jaga hak intelektual seni budaya Papua dengan baik. Kami anak Papua yang duduk di pemerintahan akan mengawal itu,” ujar Plh Sekprov Papua Barat, Origenes Idjie, kala menutup Festifal (sic) Seni Budaya Rakyat Papua Barat 2017 di GOR Sanggeng, Jumat (10/11).

Selain identitas, seni dan budaya merupakan bentuk karakter yang membuat Papua unik dari daerah lain. “Kalau ada pejabat anak Papua yang duduk di pemerintahan dan tidak ikut mengawal hak intelektual seni dan budaya, maka keluarlah dari negeri ini,” sebutnya.

Idjie juga berpesan agar beberapa hal yang berkaitan dengan seni budaya dapat dibukukan, sehingga bisa menjasi edukasi muatan lokal di sekolah. “Ini adalah kearifan lokal yang bisa masuk dalam kurikulum mulok,” ungkapnya.

Festival yang digelar sejak 7 November ini mengambil tema “Mengangkat dan melestarikan nilai seni dan budaya di tengah era globalisasi yang bermartabat, mandiri dan sejahtera.”

Festival ini diikuti empat seniman lukis dan 20 seniman ukir, 46 grup seni, 11 grup musik tradisional, 35 grup tari, dengan total 678 orang peserta. Selain itu juga, ada pula kontingen dari Sorsel dan Maybrat.

Ketua Panitia Pelaksana Festival, Yan Makabori, dalam laporannya mengatakan, Dewan Kesenian Tanah Papua Provinsi Papua Barat, sebagai pihak yang menyelenggarakan festival, akan menggelar pesta rakyat di 10 titik di Manokwari.

“Antara lain di Rendani Pantai, Swapen Bahari, Swapen Perkebunan, Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan Pasir Putih,” tuturnya.

Dalam pesta rakyat tersebut itu masyarakat akan dihibur oleh para peserta yang tampil dalam festival tersebut.(njo)

Antisipasi Bencana Melalui Rencana Kontijensi Harus Ada

10/11/2017

Pemerintah daerah harus selalu memberdayakan masyarakat terkait antisipasi dini tsunami, Kabupaten Manokwari merupakan salah satu daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami.

“Pengurangan risiko bencana tsunami melalui penguatan rantai peringatan dini tsunami, pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi, penguatan kapasitas kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana, dan pembangunan kemandirian kebencanaan mesti selalu dilakukan,” ujar Sekkab Manokwari, F Laleno, dalam pembukaan Konferensi Pembentukan Konsep dan Perencanaan Awal atau Concept Development and Initial Planning Conference (CDC IPC), bencana gempa bumi dan tsunami di ruang Sasana Karya kantor bupati, Jumat (10/11).

Untuk itu, Pemkab bersama pelaku sejumlah sektor usaha, senantiasa memberikan pemahaman penanggulangan bencana pada masyarakat.

Senada dengan itu, Eny Supartini, Kasubdit Perencana Siaga BNPB mengatakan rencana kontijensi yang sudah ada harus diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Kita sekaran perkuat Indonesia wilayah Timur karena beberapa kali terjadi gempa berskala tinggi dengan kedalaman dangkal. Contoh yang baru saja terjadi di Ambon,” tuturnya.

Rencana kontijensi itu sangat penting karena dapat mengurangi resiko yang terjadi pra dan pasca bencana.

“Apa masyarakat di Manokwari sudah siap,mengerti dan paham bahwa wilayahnya ini termasuk wilayah yang masuk ancaman gempa bumi yang diikuti tsunami? Kalau sudah tahu, berarti masyarakat harus mengerti dimana jalur evakuasinya, titik kumpul? Kalau tidak ada, maka saat kejadian tidak ada kesiapsiagaan. Itu yang salah satunya kita upayakan dalam kegiatan ini,” bebernya.(cpk2/dixie)