Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memasukkan data penduduk miskin ekstrem di Papua Barat by name by address ke Kemendagri.
“Sekitar lima ribuan,” ujar Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, usai video conference Mendagri dengan tujuh gubernur dan 35 bupati di tujuh provinsi tersebut, Sabtu (30/10/2021).
“(Penanganannya) Tanggungjawab bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” ujar Gubernur Papua Barat.
Pemberian data itu merupakan tindaklanjut dari kunjungan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, ke Papua Barat pada 14 Oktober 2021 lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada 5 kabupaten di Papua Barat yang jadi prioritas penanggulangan kemiskinan esktrem di 2021. Total jumlah penduduk miskin ekstrem 39.357 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 rumah tangga.
Kabupaten itu, sesuai urutan terbanyak ke tersedikit, adalah Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.
Untuk penanganan itu ada sumber-sumber dana yang bisa digunakan.
“Kita akan rapat Senin untuk kita evaluasi dari APBD kita, mana yang bisa kita geser-geser. Rabu kita laporkan ke Mendagri dan menteri terkait, sejauh mana penanganan kita dan sejauh mana dana yang kita alokasikan,” jelas Gubernur Papua Barat.
Dengan penanganan jelas diharapkan tak ada lagi penduduk miskin ekstrem saat BPS melakukan sensus.(an/dixie)
