Tokcer, Jagger Dapat Anak Lagi di Usia 73 Tahun

09/12/2016

SIR Mick Jagger masih tokcer. Pria gaek berusia 73 tahun ini dapat momongan lagi dari hubungannya dengan Melanie Hamrick, penyanyi dan ballerina yang baru berusia 29 tahun.

Jagger-Hamrick — *Sir Mick Jagger dan Melanie Hamrick*

Mick dan Hamrick mulai pacaran menyusul bunuh dirinya perancang busana L’Wren Scott, teman kumpul kebonya, medio 2014 lalu.

Bayi yang lahir di New York, Kamis (8/12) itu adalah anak ke 8 vokalis Rolling Stones itu.

Anak tertuanya, Karis Hunt Jagger, kini berusia 46 tahun dari hubungannya dengan Martha Hunt. Dari mantan istrinya, Bianca dia dapat anak putri lagi, Jade Jagger (45).

Dari Jerry Hall, dia dapat empat anak, Elizabeth (32), James (31), Georgia (24), dan Gabriel (18).

Hubungan singkatnya dengan model asal Brazil, Luciana Gimenez, menghasilkan Lucas, (17).

Affair-nya dengan Luciana merupakan penyebab putusnya hubungan 22 tahun Mick dengan Hall, yang sekarang jadi istri taipan media massa Rupert Murdoch.(***)

20 M Dana Hibah Faked Unipa Sudah Habis

08/12/2016

MANOKWARI — Masalah yang terjadi di Fakultas Kedokteran (Faked) Universitas Papua (Unipa) tak lepas dari habisnya dana hibah Rp20 M dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Menurut Wakil Ketua Dewan Provinsi (Deprov/DPRD) PB, Ranley Mansawan, permasalah di Faked Unipa itu mencerminkan kegagalan Pemprov, karena dinilai tidak merencanakan program Faked Unipa dengan baik.

“Mereka hanya berpikir ada gedung, fasilitas. Namun tidak terpikirkan tenaga dosen. Seiring berjalannya waktu, dana hibah Rp20 miliar dari pemerintah provinsi sudah habis. Maka muncul masalah,” tuding ya, Kamis (8/12).

Pernyataan ini dilontarkan pasca aksi unjuk rasa mahasisa Faked Unipa.

Terpisah, Ketua Komisi D Ortis Sagrim, mengatakan, hasil sementara pertemuan dengan Pemprov sudah menunjukkan langkah maju.

“Tapi, tidak etis saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Sudah kabari informasi ini ke Dekan FK UI,” kata Ortis ketika berdialog dengan 45 mahasiswa Faked Unipa.

Dia juga mengatakan kebutuhan dana untuk melanjutkan perkuliahan sudah harus diserahkan sebelum 15 Desember. “Komisi D sedang inventarisir masalah dan siapkan langkah-langkah,” tegasnya.

Sekretaris Komisi D Elias Lamere mengatakan, Deprov telah mengundang Rektor Unipa untuk perjelas manajemen pengelolaan Faked ini.

“Komisi D tidak akan membiarkan masalah ini. Kami komi menyelesaikan masalah mendesak dan mendasar ini,” ungkapnya.

Sementara itu, gubernur mahasiswa FK-Unipa, Indah Ein Fajarwati Wainsaf, mengatakan ada 102 mahasiswa Faked Unipa dari angkatan I hingga III.

“Kami mempertanyakan tindak lanjut pertemuan 1 Desember lalu. Sudah sejauh mana? Bapak-bapak dewan tolong lihat masalah ini. Selamatkan 102 calon dokter Papua Barat,” ungkapnya.

Pertemuan perwakilan DPR PB dengan puluhan mahasiswa FK-Unipa itu diakhiri dengan penyerahan dana spontan sejumlah legislator PB.(***)

Mahasiswa Faked Unipa Tolak Pengampunan

08/12/2016

Aspiras faked unipa — Mahasiswa Faked Unipa di depan gedung Deprov, Kamis (8/12)

MANOKWARI — Program pengampuan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (FK-Unipa) tidak boleh dialihkan ke universitas lain. Pengampuan harus tetap oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI).

Aspirasi ini mereka sampaikan saat berunjuk rasa di gedung Deprov Papua Barat, Kamis (8/12).

“Pergantian pengampunan merupakan alternatif terburuk. Selain itu, prosesnya harus melalui birokrasi yang panjang dan memakan waktu,” tegas Gubernur Mahasiswa Faked Unipa, Indah Ein Fajarwari Wainsaf.

Dia menegaskan mahasiswa menolak rencana peralihan pengampuan karena mereka masuk dan diseleksi Faked UI.

Mahasiswa Faked Unipa di depan gedung Deprov, Kamis (8/12)

“Kalau dialihkan, waktu kelulusan akan tertunda,” tegasnya. Belum diperoleh konfirmasi dari Faked Unipa soal aspirasi ini.(***)

Gubernur: Selamat Datang BEI di Papua Barat

08/12/2016

Sekprov Nataniel Mandacan meresmikan BEI Kantor Perwakilan Manokwari, di Swiss Belhotel Manokwari, Kamis (8/12).

MANOKWARI — Kedatangan Bursa Efek Indonesia di Papua Barat diharapkan dapat kian menggairahkan perekonomian provinsi ini. Ini diungkapkan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, melalui Sekprov Nathaniel Mandacan, dalam Peresmian Kantor Perwakilan BEI Manokwari dan Seminar Umum Investasi Cerdas di Pasar Modal, yang digelar BEI di ballroom Swiss Belhotel Manokwari, Kamis (8/12) malam.

Gubernur kemudian mengucapkan selamat datang pada BEI yang telah membuka kantor perwakilan di kawasan jalan Trikora Wosi. “Selamat datang BEI di Papua Barat,” ujar gubernur.

Peresmian kemudian dilakukan dengan adat Papua Barat dengan penabuhan tifa sebanyak lima kali, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti, bersama Direktur Pengembangan BEI, Hosea Nicky Hogan, Kepala Perwakilan BEI Manokwari, Wira Adibrata, dan Dirut The Indonesia Capital Market Institute (Ticmi), Mety Yusantiati, dan Sekprov.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan kerjasama antara Universitas Papua dengan Ticmi, melalui Rektor Dr Jacob Manusawai l, diwakili Dekan Fekon Unipa Dr Ir Achmad Rochani MS, dengan Mety.

Kegiatan dilanjutkan dengan seminar dengan pembicara Hogan, Adibrata, dan Head of Marketing Indopremier Securities, Agam Rauzulma W.(***)

Petasan Mulai Menjamur

08/12/2016

WONDAMA — Petasan, mercon, kembang api mulai beredar di Wondama. Maklum, sudah memasuki persiapan Natal dan Tahun Baru.

Samuel, pedagang petasan di Teluk Wonndama — *Samuel, pedagang petasan di Teluk Wondama.*

“Saya mulai jual awal Desember, tepatnya tanggal 3,” ujar Samuel, seorang pedagang petasan, Kamis (8/12).
Menurutnya, dia sengaja memilih berjualan sejak awal bulan, karena dia memprediksi sudah ada peminat. “Memang hari raya masih jauh, tapi pembeli saya yakin pasti ada. Makanya saya putuskan jualan sejak awal Desember,” tuturnya.
Konsumennya, menurutnya, bukan cuma individu, tapi juga gereja. “Walau tak banyak, tapi sudah dibeli. Lumayan untungnya. Biasanya tanggal 24 Desember sangat laris, sampai kehabisan stok,” ungkapnya.
Samuel menjual petasan dengan harga mulai Rp 5 ribu sampai Rp500 ribu.(asa)

Rica Tembus 120.000

08/12/2016

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=m7Qi7OPSfz0[/embedyt]

WONDAMA — Harga rica (cabai) terus naik. Jika di awal Desember harganya di Kabupaten Teluk Wondama berkisar di Rp80 ribuan, kini komoditas volatile (cepat busuk) itu tembus Rp120 ribu per kg.

“Rica saat ini sangat mahal, kita beli dari petani sudah 95 ribu per kilo. Kalau jual 100 ribu ya rugi. Kita harus ambil sendiri. Biaya kerja dan ongkos bensin. Dihitung-hitung, supaya bisa untung, harus jual 120 ribu per kilo,” ujar Mama Rina, seorang pedagang di pasar Wasior, Kamis (8/12).(asa)

Mesin Rekaman e-KTP Ngadat, Warga Takut Tak Bisa Memilih di Pilgub

08/12/2016

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=zZbpRFCgN1E[/embedyt]

WONDAMA — Warga Sararti, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, mengeluhkan pembuatan e-KTP. Sampai saat ini Disdukcapil belum bisa melakukan perekaman e-KTP, padahal menjelang pilgub ini e-KTP sangatlah penting.

Samurai Tarmesa, Kepala Kampung Sararti, Distrik Naikere, Teluk Wondama.

“Kami hanya dapat surat keterangan KTP. Sampai sekarang mesin rekaman gangguan jadi tidak bisa rekam data. Petugas di kantor capil katakan seperti itu, tetapi kami ini dapat informasi kalau tidak memiliki e-KTP, kami tidak bisa memilih di pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti. Kami harus memilih makanya kami ini turun jauh-jauh dari Sararti untuk urus e-KTP saja,” tutur Yohanes Pesuru, Kamis (8/12).
Sararti merupakan salah satu daerah terpencil di Teluk Wondama. Kampung itu jaraknya sekira empat jam perjalanan dengan naik truk atau kendaraan 4-wheel drive. Belum ada transportasi publik ke sana.
Warga biasanya menumpang truk perusahaan pembuat jalan. Dari mata jalan, mereka harus jalan kaki sekira 5 km lagi untuk sampai di kampung Sararti.
Menurut Pesuru, dulu pernah ada petugas Disdukcapil yang melakukan pendataan dan membuat e-KTP serta kartu keluarga. Namun, kata Pesuru, data yang dimuat dalam e-KTP dan juga kartu keluarga itu banyak yang salah. Mereka mengambil langkah untuk mengurus sendiri.
“Salah-salah. Ada yang nama lain. Kami punya tahun lahir tidak sesuai dengan kami punya umur sekarang. Tempat lahir juga sembarang-sembarang saja. Kami tidak mau, makanya kami urus sendiri saja, karena kami anggap mereka itu kerja sembarang-saja saja,” sembur Pesuru.
Kepala Dinas Dukcapil Teluk Wondama belum berhasil dihubungi untuk dimintai pernyataannya soal ini.(solfi)

Ikan Mumar Naik 120 Persen

08/12/2016

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=3G3Ax_o_MyA[/embedyt]

WONDAMA — Sejak memasuki bulan Desember harga ikan naik di pasaran. Kenaikan dipicu berkurangnya hasil tangkapan nelayan menyusul kurang bersahabatnya ombak di laut.

“Ikan sekarang mahal, karena kami susah tangkap ikan karena tingginya gelombang awal Desember ini,” kata Ladedy, salah satu pedagang ikan yang juga memiliki bagang tangkap ikan, di pasar ikan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Kamis (8/12).

“Sebelumnya kami jual ikan Mumar biasanya 10 sampai 12 ekor harganya 20.000, tetapi sekarang kami jual 5 ekor 20.000. Ya mau bagaimana lagi, kalau kami bertahan dengan harga murah ikan cepat laku, tapi kami justru rugi. Karena, selain tenaga, kami juga gunakan BBM,” ungkap Ladeddy.(solfi).

Deprov Rapat Tertutup Dengan TPAD

08/12/2016

*Ruang transit yang jadi lokasi pertemuan tertutup Pimdeprov dan sejumlah ketua fraksi dengan TAPD Pemprov PB, Kamis (8/12) sore.*

MANOKWARI — Ketua Dewan Provinsi (Deprov/DPRD) Papua Barat (PB), Pieters Kondjol, bersama sejumlah ketua fraksi menggelar rapat tertutup dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi PB, Kamis (8/12).
Rapat yang berlangsung mulai sekira pukul 14.00 WIT di transit ruang sidang utama Deprov PB itu, terpantau dihadiri, antara lain, Sekprov Nathaniel Mandacan, Kepala BPKAD Abia Ullu, dan Kepala Dispenda Charles Hutauruk.
Belum jelas apa agenda rapat ini. Namun informasi dari sejumlah sumber terpercaya, rapat tersebut dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Ironisnya, akhir tahun anggaran 2016 sudah di depan mata.
Sejumlah warga di kompels gedung Deprov menduga, ada kemungkinan rapat itu terkait lobby pemerintah provinsi dengan Deprov menyangkut jadwal pembahasan RAPBD. Mengingat, waktu kerja efektif Deprov di 2016 ini tidak lebih dari tiga pekan.
Hingga berita ini diturunkan rapat masih berlangsung.(***)