Hari Pahlawan, Mensos Ingatkan Persatuan

10/11/2017

Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma (kanan), dan Kapolres Kaimana AKBP Adam Erwindi, SIK, MH (kiri), saat menabur bunga di Taman Makam Pahlawan.

Kemerdekaan diraih dengan susah payah dan penuh perjuangan. Untuk itu, kemerdekaan harus dipertahankan dengan terus mempertahankan persatuan Indonesia.

“Para pendiri bangsa mengabarkan pesan penting kepada kita, bahwa setelah kemerdekaan diraih maka tahapan selanjutnya kita harus bersatu terlebih dahulu untuk bisa memasuki tahapan bernegara yang berdaulat, adil dan makmur.”

Demikian penggalan sambutan tertulis Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang dibacakan Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma, dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di stadion Triton, Kaimana, Jumat (10/11).

Dandim 1713 Kaimana Letkol. Inf. Wempi Ramandei saat menabur bunga di dermaga pelabuhan laut Kaimana.

“Pahlawan mengajarkan keteladanan kepada kita. Untuk itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus berjuang, bekerja, dan berkarya menjadi pahlawan diri sendiri, pahlawan lingkungan, pahlawan bagi masyarakat maupun pahlawan bagi negeri ini,” ajaknya.

Usai upacara, rombongan Muspida dan undangan melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Taman Makam Pahlawan. Di sini Dandim 1713 Kaimana bertindak sebagai inspektur upacara. Setelah itu peringatan dilanjutkan dengan tabur bunga.

Dari situ rombongan menuju dermaga pelabuhan laut Kaimana. Di tempat ini giliran Kapolres Kaimana, AKBP Adam Erwindi, SIK, MH yang bertindak sebagai Inspektur upacara, sekaligus melepaskan karangan bunga, diikuti Bupati dan undangan lain.(cpk3)

Tabur Bunga Hari Pahlawan, Danlantamal Basah Kuyup

10/11/2017

Danlantamal XIV/Sorong, Brigjen (Mar) Amir Faisol.S.Sos, bersama Wakil Walikota Sorong, Pahima Iskandar, dan peserta upacara lainnya jalankan tabur buga Hari Pahlawan di tengah guyran hujan deras.

Danlantamal XIV/Sorong, Brigjen (Mar) Amir Faisol.S.Sos, dan para peserta upacara tabur bunga peringatan Hari Pahlawan di Dermaga Lantamal XIV/Sorong bergeming walau hujan deras.

Peserta upacara yang diguyur hujan tetap berdiri tegak layaknya seorang pejuang. Upacara yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Sorong, Pahima Iskandar S.Sos, tetap dilanjutkan dengan penaburan bunga ke laut.

Sebelum tabur bunga tersebut, upacara dimulai sekitar pukul 08:00.WIT di halaman kantor Walikota Sorong, dilanjutkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, sebelum dilanjutkan ke Dermaga Lantaman XIV/Sorong.(deo)

Jelang Pelantikan MRPB, Wagub Tekankan Gubernur Tidak Otoriter

10/11/2017

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani

Seleksi 84 nama calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 sudah dilaksanakan Panitia Seleksi (Pansel), kini saatnya publik menanti keputusan 42 nama oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, dan pelantikan yang rencananya dilaksanakan dalam bulan ini.

“Karena itu, mohon agar Minggu ketiga dalam bulan ini proses pelantikan 42 calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sudah bisa dilakukan,” ujar Wakil Gubernur, Mohamad Lakotani, SH, M.Si pada pekerja pers di Manokwari, Jumat (10/11).

Terkait itu, Wagub menjelaskan apabila ada pihak-pihak yang tidak puas, itu sesuatu yang manusiawi.

“Namun jika ada yang mengatakan bahwa gubernur otoriter, maka itu tidaklah benar. Kenapa demikian? Karena gubernur tidak mengambil di luar 84 nama hasil seleksi dan tidak sesuka hatinya memutuskan 42 nama tersebut,” bebernya.

Menurut wagub, seluruh tahapan, prosedur dan mekanisme rekrutmen calon anggota MRPB sudah dilewati.

Mulai dari tingkat kabupaten oleh panitia seleksi hingga masing-masing calon dari unsur adat, perempuan dan agama semuanya sudah mengantongi rekomendasi.

Dari rekomendasi yang diperoleh, Pansel sudah bekerja menghasilkan 84 nama dan sudah diserahkan kepada gubernur.

“Dari situ gubernur harus memilih 42 nama. 42 nama tersebut sudah diserahkan ke Kemendagri untuk mendapat pengesahan,” jelas Wagub.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan bahwa Gubernur memilih 42 nama berdasarkan prosedur dan mekanisme, yang merupakan kewenangan gubernur sesuai Undang-Undang.

“Sehingga kalau ada yang tidak puas, kami sarankan untuk silakan ambil jalur hukum, karena negara ini negara hukum, agar masalah tersebut tidak berdampak pada kondisi sosial politik yang lain,” tandasnya.(jjm)

Wagub: Pesan Pahlawan Harus Diimplementasikan Oleh Pegawai Negeri

10/11/2017

Upacara peringatan Hari Pahlawan di kantor Gubernur Papua Barat.

Nilai perjuangan, jasa-jasa, semangat para pahlawan harus selalu dihidupkan dalam hati dan diimplementasikan dalam tugas-tugas yang dipercayakan.

“Bagi para pegawai negeri, sekiranya pesan-pesan para pahlawan ini tidak sekadar dibaca dan didengar, tetapi menjadi pegangan dan semangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ujar Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si, dalam upacara peringatan hari Pahlawan di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Jumat (10/11).

Pesan para pahlawan dalam acara itu antara lain,

“Kita yang berjuang jangan sekali harapkan pangkat dan gaji.” (Supriyadi, Pahlawan Nasional.)

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.” (Pidato Bung Karno 10 November 1961.)

Usai mendengar pesan dengan penuh hikmat, Wagub lalu membacakan sambutan Menteri Sosial yang bertema Perkokoh Persatuan Membangun Negeri.

Menurut Menteri, kehidupan berbangsa bisa lebih maju apabila ada sikap mau berkorban. Peringatan 10 November harus menjadi momentum semangat juang karena para pendahulu dan pendiri bangsa telah menyalakan api perjuangan.

“Persatuan Indonesia harus menjadi kekuatan dalam membangun bangsa. Karena itu mari kita berjuang, bekerja, berkarya dan menjadi pahlawan bagi diri kita, sesama dan negeri ini, Indonesia tercinta,” kata Menteri dalam sambutannya.(jjm)

Pieters Kondjol: Saya Bangga Anak Pejuang Veteran Trikora

10/11/2017

Ketua DPR PB, Pieters Kondjol, bersama salah seorang pelaku sejarah Penerjun Gerak Tjepat (PGT) Trikora yang mendarat di Teminabuan pada 1962 silam.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB), Pieters Kondjol, mengaku bangga sebagai anak pejuang veteran di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan.

Menurutnya, sejak Irian Barat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kampung halamannya adalah salah satu saksi sejarah Merah Putih ditancapkan di bumi Tanah Papua.

“Saya bangga menjadi anak Teminabuan, sekaligus sebagai anak pejuang veteran pada zaman Trikora, sejak bendera Merah Putih mendarat di Kampung Wersar Teminabuan pada 18 Mei 1962,” ujar politisi Partai Demokrat itu sebelum upacara Hari Pahlawan di Teminabuan, Jumat (10/11).

Sebagai Ketua DPR Papua Barat, Kondjol komit akan mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperhatikan situs sejarah di Kampung Wersar Teminabuan, yang merupakan saksi sejarah Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.(wil)

Bupati Wondama Minta Sejumlah Pejabat Istirahat

09/11/2017

Bupati Teluk Wondama Bernadus A. Imburi meminta pejabat-pejabat yang pekerjaannya tidak beres, bahkan mungkin main-main, untuk istirahat dulu.

“Yang tidak kerja betul, yang main-main anda istirahat dulu ganti dengan orang yang mau kerja betul. Kita akan lakukan evaluasi itu di akhir tahun ini,” kata Bupati Imburi, seperti dilansir siaran pers Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Teluk Wondama.

Pernyataan itu dilontarkan Bupati di hadapan pimpinan OPD, bersama jajaran pejabat eselon III dan IV pada acara penyampaian Renstra Sekkab Denny Simbar, di gedung Sasana Karya, kantor bupati di Isei, Selasa (8/11).

Bupati minta para pimpinan OPD memaparkan secara terbuka program dan kegiatan serta langkah strategis lain yang telah diambil selama ini, dalam rangka mewujudkan visi misi daerah yakni Mewujudkan Wondama EMAS (Elok Maju Aman dan Sejahtera).

“Saya akan tanya setiap SKPD sudah satu tahun lebih ini apa yang dikerjakan untuk mewujudkan visi misi kami berdua. Ini akan berpengaruh untuk pertukaran pegawai nanti,” tegas Bupati.

Terkait itu, Sekkab Denny Simbar menyatakan merupakan kewajiban semua pimpinan OPD untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Hal itu berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus dipenuhi oleh setiap OPD.(asa)

2019 Wondama Target WTP

09/11/2017

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menargetkan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada 2018, atau paling lambat 2019, mendatang.

“Kalau dikaitkan dengan RPJMD 2016/2021, ditargetkan kita bisa dapat WTP pada 2019. Terkait peran Sekkan sebagai koordinator pelaksanaan keuangan daerah dan ketua TAPD, kita targetkan tidak harus 2019, kalau bisa 2018 opini WTP bisa kita raih,” ujar Sekkab usai pelantikannya, seperti dilansir siaran pers Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Teluk Wondama.

Denny mengakui untuk bisa mencapai opini WTP bukanlah perkara mudah. Apalagi sejauh ini Laporan Keuangan Pemkab Teluk Wondama baru dua kali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni pada 2015 dan 2016. Selebihnya adalah disclaimer.

Karena itu, selaku koordinator pengelola keuangan daerah, Sekkab akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Demikian pula dalam hal pengelolaan arus kas. Kas daerah maupun kas masing-masing bendaraha OPD harus dipastikan pengelolaannya benar-benar tertib.

Data transaksi harus disajikan dengan baik sehingga semuanya bisa diaudit dengan mudah.

Sekkab juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. “Termasuk peningkatan komitmen pimpinan OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Itu salah satu penilaian BPK untuk bisa mencapai WTP. Sejauh mana tindak lanjut temuan-temuan sebelumnya,” ingat mantan Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan Pemkab Jayapura ini.

Sebelumnya, Bupati Teluk Wondama Bernadus A. Imburi berulang kali mendorong perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah, agar Pemkab Wondama dalam tiga tahun sisa kepemimpinannya bisa meraih opini WTP.(asa)

Pelamar Minim, Lelang Jabatan Manokwari Kans Dibuka ke Daerah Lain

09/11/2017

Kepala BKD Manokwari, Anton Renyaan SH MH.

Lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II/a dan II/b, red) di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari kemungkinan akan diperluas sampai ke kabupaten/kota lain di provinsi Papua Barat.

Kondisi ini terjadi karena sampai batas akhir pemasukan dokumen lelang jabatan pada pukul 24.00 WIT 8 November 2017 lalu, hanya 43 berkas lamaran yang masuk ke BKD Manokwari untu 26 jabatan yang dilelang.

“Kami akan rapat dengan panitia seleksi untuk membahas ini pekan depan. Jika ada pelamar tunggal, kami mungkin akan buka ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi. Kita tunggu putusan rapat,” ujar Kepala BKD Manokwari, Anton Renyaan SH MH, Kamis (9/11).

Renyaan mengakui jika melihat kuota, jumlah berkas yang masuk itu jelas belum memenuhi target. Dia berharap ada sekira 80 berkas lamaran yang masuk, agar ada persaingan dalam lelang jabatan itu.

“Saya akan melaporkan ke pimpinan untuk mohon petunjuk apakah kita memperpanjang pendaftaran atau tidak. Aturan main tetap harus kita buka lagi, memberi ruang lagi, supaya mungkin ada yang belum selesai dokumenya, ada yang berminat. Tapi tetap saya lapor ke pimpinan dulu,” jelasnya.

Dia mengau belum tahu pasti apakah seluruh jabatan yang dilelang ada pelamarnya atau tidak, dan apakah ada jabatan yang hanya dilamar satu orang saja.

“Saya belum pilah-pilah. Siapa tahu dari 43 itu ada lima yang melamar di satu jabatan. Kalau tungal pelamar, tidak bisa. Harus ada lawan tanding. Minimal empat atau lima pelamar di satu jabatan. Kalau tak ada lawan tanding buat apa dilelang,” tegasnya.

Di sisi lain, Renyaan juga mengatakan bisa saja proses yang sudah berjalan ini dilanjutkan jika ada 15, 18, atau 20 pelamar yang sudah pantas diuji kompetensinya.

“Bisa saja jalan terus sambil menunggu yang sisa. Pengisian ini kita di kejar sebelum akhir tahun. Karena, kalau lewat akhir tahun, teman-teman rata-rata sudah berusia di atas 57 dan 58 tahun,” tandasnya.(cpk2/dixie)

Ingin Jadi Sentra Produksi Pisang Raja, Bupati Minta Dua Hektar di Tiap Distrik

09/11/2017

Bupati Bernadus Imburi meminta Dinas Pertanian dan Pangan Teluk Wondama menyiapkan lahan setidaknya dua hektar di setiap distrik untuk ditanami pisang raja, agar Teluk Wondama bisa menjadi sentra penghasil komoditas itu di Tanah Papua.

“Saya minta ada lahan, mungkin 2 hektar di setiap distrik, untuk ditanami pisang raja. Penanamannya harus rapi. Diatur supaya truk bisa masuk ke dalam, supaya tidak susah kalau panen,” kata Bupati Imburi. seperti dilansir siaran pers Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Teluk Wondama

Bupati menyampaikan itu dalam acara kunjungan kerja ke distrik Nikiwar, yang dipusatkan di kampung Tamoge, baru-baru ini.

Dengan lahan kosong yang masih cukup luas, Bupati optimis Wondama bisa sukses menjadi produsen pisang raja.

“Saya lihat sering orang kirim pisang sampai bertruk-truk ke Biak. Saya pikir kalau ada seperti itu (perkebunan pisang) kita bisa kirim pisang raja secara rutin ke luar daerah,” tutur Bupati.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Metusalak Boseren mengatakan, pembukaan lahan di setiap distrik akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan, disesuaikan dengan kondisi tanah distrk masing-masing.

“Kita sudah melakukan pengembangan pisang raja di sejumlah wilayah. Kita juga sudah mencanangkan pisang raja menjadi komoditi unggulan bidang pertanian, karena pisang raja memiliki nilai ekonomi tinggi,” ucap Boseren yang ikut mendampingi bupati dalam kunjungan kerja itu.(asa)