Empat Napi Itu Lolos Dengan Modal Gergaji dan Sarung

04/12/2017

DPO empat napi yang melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Manokwari.

Empat orang narapidana Lapas Kelas IIB Manokwari, melarikan diri dengan menggergaji besi tralis ventilasi kamar 4c, Minggu (3/12) sekira pukul 04.00 dini hari. Sampai saat ini mereka belum tertangkap.

Mereka adalah Ricky Bosayor, Yosua Infandi, Wilye Rumbarar dan Andareas Mandacan.

“Benar empat warga binaan kami melarikan diri. Mereka menggergaji besi tralis. Mereka menggunakan kain sarung untuk menuruni dinding bangunan Lapas. Itu mereka lakukan saat penghuni lapas yang lain tertidur,” ujar Kalapas Kelas IIB Manokwari, Yosef Yembise SH.,MH, di ruangannya, Senin (4/12) siang tadi.

“Sekira pukul 05.00 WIT, anggota piket melakukan pengontrolan dan mendapatkan informasi adanya warga binaan yang kabur,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya sudah membentuk tim untuk melakukan pengejaran termaksud upaya mendatangi keluarga mereka agar bisa diserahkan secara baik baik ke pihak Lapas.

Kalapas Kelas IIB Manokwari, Yosef Yembise SH.,MH.

“Kami datangi rumah mereka namun mereka tidak ada. Bahkan, keluarga mereka kaget akan hal ini. Untungnya, pihak keluarga bersedia membantu pencarian,” tuturnya.

Disinggung soal gergaji besi yang digunakan keempat warga binaan dalam pelarian, kata Yembise, dia tidak memungkiri bahwa ada penyelundupan dalam lapas, walau upaya pencegahan barang terlarang masuk dalam lapas selalu dilakukan.

“Gergaji besi ini adalah alat yang dilarang. Kondisi Lapas yang over (kapasitas), ditambah minimnya petugas, membuat potensi penyelundupan terjadi,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya tetap bertanggung jawab untuk melakukan pencarian agar mereka bisa kembali menjalani masa hukuman.

“Lebih baik kembali dan selesaikan masa hukumam, dari pada di luar tapi seperti penjara baru,” imbuhnya.(njo)

Calon Tunggal Panglima TNI: Marsekal Hadi Tjahjanto

04/12/2017

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkaan Udara (KSAU) saat ini, sebagai calon tunggal Panglima TNI, untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun medio Maret 2018 nanti.

Adanya usulan tersebut dibenarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. “Tadi pagi saya menerima Mensesneg Profesor Pratikno yang menyampaikan surat dari presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan juga rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru,” kata Fadli di Gedung DPR RI, seperti dilansir sebarr.com, Senin (4/12).

Presiden, kata Fadli, juga mengharapkan agar proses pergantian itu tidak terlalu lama.

“Kami harapkan sebelum reses pada masa sidang ini. Tapi nanti kami koordinasikan dengan Pimpinan Komisi I DPR dan fraksi-fraksi untuk diagendakan uji kelayakan dan kepatutan,” tuturnya, seperti dilansir tagar.id.

Sementara itu, menurut detik.com, karir Hadi melesat cepat. Dalam waktu tiga tahun, Hadi yang pernah jadi Sekretaris Militer Presiden itu tercatat dua kali promosi, sampai dilantik jadi KSAU pada 18 Januari 2017 lalu.

Hadi adalah perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Dia kemudian menyelesaikan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987. Pada 2010-2011, Hadi pernah menjabat Komandan Lanud Adi Soemarmo, Solo. Saat itu, Wali Kota Solo dijabat oleh Jokowi, yang kini menjadi Presiden ke-7 RI.(dixie)

Asisten II Manokwari Siap Maju Sekkab Bintuni

04/12/2017

Masyarakat suku besar Sogwb, Moskona, dan Meyah mendukung Pdt. Benyamin B. Saiba. S.Pd. MH untuk menjadi calon Sekretaris Daerah Teluk Bintuni.

“Keinginan dari masyarakat Bintuni, lebih khusus bagi masyarakat Sogwb, Moskona, dan Meyah,” kata Benyamin yang juga Asisten II Kabupaten Manokwari, di Bina Desa Kampung Lama, Senin (4/12).

Dia menegaskan jabatan Sekkab sangat penting karena mengurus semua administrasi, termasuk jabatan dan kepangkatan sebagai ketua Baperjakat, dan anggaran sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah.

Terkait sudah adanya Plt Sekkab Bintuni, dia menyatakan saat ini sifatnya sementara, dengan masa tugas enam bulan. Setelah itu, harus ada Sekkab definitif.

“Jadi Sekkab itu ibarat koki. Kalau tidak paham mengenai pemerintahan, maka pemerintahan itu akan berjalan plin-plan. Saya kira siapa saja yang memenuhi syarat boleh mejadi Sekkab, termasuk saya. Tidak ada paham atau tujuan lain, selain bekerja dengan hati untuk melayani masyarakat,” tuturnya.(deo/dixie)

Manokwari Tolak Penempatan Alumni IPDN

04/12/2017

Bupati Manokwati Tegaskan Warga Huntara Non Bencana Harus Ke Luar — Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menyatakan menolak penempatan alumni IPDN mulai 2018 mendatang.

“Selama saya jadi bupati, saya tidak akan terima (penempatan) IPDN angkatan XXV dan seterusnya. Saya tidak mau karena pembagiannya tidak koordinasi baik-baik dengan Pemerintah Daerah Manokwari,” ujar Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, Senin (4/12).

Bupati menegaskan sikap ini diambil karena Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya BKD, tidak berkoordinasi dengan Pemkab Manokwari sebagai pemilik kuota seleksi IPDN.

Bupati menyatakan sudah tiga kali mengirim surat.

Surat pertama dinyatakan terlambat oleh BKD PB. “Surat terlambat? Kapan dikoordinasi dengan Kabupaten Manokwari?” tanya Bupati.

“Surat kedua pun saya kirim, tapi tidak sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah Manokwari. Sehingga sekarang sudah buat surat ketiga. Sudah saya tandatangani. Sudah dikirim. Jadi, untuk IPDN angkatan 25 yang nanti di 2018, saya tidak akan terima semua,” ungkap Bupati.

“Silakan saja provinsi tempatkan semua yang jatah Manokwari yang sudah berjalan. Silakan ditempatkan di provinsi atau mau dibagi di kabupaten lain. Pegaf, Mansel atau di mana saja. Silakan saja. Tapi untuk Manokwari, saya sudah nyatakan bahwa saya akan tolak,” tambah Bupati.

Bupati mengungkapkan tenaga dari IPDN itu seyogyanya untuk memperkuat pemerintahan paling bawah, yang bisa didistribusikan ke lurah dan distrik yang masih membutuhkan.

“Karena Manokwari itu, jujur, dengan adanya moratorium PNS, tenaga-tenaga ini sangat terbatas. Sehingga sekarang kita lihat honor yang banyak kuasai pekerjaan,” ungkap Bupati.

Sebelumnya, Bupati mengaku merasa aneh, sehingga merasa tidak bisa terima, usulan penempatan IPDN di kabupaten lain diserahkan semua kembali seperti biasa. “Tapi Manokwari diam-diam tanpa koordinasi dengan kami yang ada di sini,” tutur Bupati, lalu menyatakan sebenarnya yang punya hak adalah kabupaten karena merupakan kuota kabupaten.(cpk2/dixie)

Empat Hari, Buser Temukan 16 Motor Curian

04/12/2017

Tim Opsnal Buru Sergap (Buser) Polres Manokwari berhasil mengungkap salah satu jaringan besar Curanmor di Manokwari. Ini dibuktikan dengan diamankannya 16 unit motor curian tanpa TNKB, Senin (4/12) sekira pukul 10.00 WIT pagi tadi.

Kasat Reskrim Polres Manokwari, AKP Indro Riskyadi mengatakan, pengungkapan 16 unit BB motor curian itu dilakukan dalam jangka waktu 4 hari oleh tim.

Dijelaskan Indro, awalnya tim buser melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka dengan barang bukti empat motor curian. Ketiga tersangka saat ini berada di Lapas Kelas IIB Manokwari.

Kasat Reskrim AKP Indro Riskyadi (tengah), Kaur Bin Ops IPTU Simanjuntak SH (kanan), Kanit Buser Ipda Hani (kiri).

Pengembangan atas tiga tersangka itu, tim buser berhasil menangkap 4 tersangka yang saat ini ditahan di rutan Polres Manokwari.

“Dari pengembangan 4 tersangka itu, didapatlah keterangan sejumlah motor curian sudah dijual,” ungkapnya, lalu mengatakan 16 motor itu diambil di lokasi yang berbeda.

“Di dalam kota, Maruni, SP dan Masni,” ungkapnya.

Saat ini kata Indro, tim masih melakukan pengembangan terhadap sejumlah motor yang diduga masih berada di tangan orang lain. .

“Dari hasil pengembangan Tim Buser tengah mengejar tiga tersangka baru yang masih buron,” tandasnya.(njo)

Kasat Reskrim AKP Indro Riskyadi (tengah), Kaur Bin Ops IPTU Simanjuntak SH (kanan), Kanit Buser Ipda Hani (kiri).

TKBM Sorong Mogok Kerja

04/12/2017

Ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Sorong Papua Barat menggelar aksi mogok kerja nasional di Pelabuhan Sorong, Senin (4/12).

Aksi digelar karena mereka menuntut sejumlah hal. Antara lain, menolak rencana revisi SKB dua Dirjen/satu Deputi tahun 2011 tentang penataan dan pengelolaan TKBM pelabuhan serta revisi KM 35 tahun 2007, dan mempertahankan Koperasi TKBM sebagai satu-satunya wadah buruh TKBM di pelabuhan.

“Ketentuan ini nantinya memberi peluang bagi badan usaha lain selain Koperasi Pengelola TKBM. Untuk itu, secara nasional kami menolak hal tersebut, karena ini akan merugikan kami sebagai tenaga bongkar muat di pelabuhan,” ujar Ketua DPD Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, Yoppi Raunsai, Senin (4/12).

Pjs. General Manager PT Pelindo IV Pelabuhan Sorong, Sofyan.

Tuntutan para TKBM yang bernaung dibawah Koperasi TKBM Sorong itu disampaikan di hadapan pimpinan dan staf PT Pelindo IV Sorong.

Menanggapi itu, Pjs. General Manager PT Pelindo IV Sorong, Sofyan, kepada papuakini.co menjelaskan, pelabuhan merupakan salah satu objek vital milik negara yang harus dijaga bersama.

“Pada prinsipnya kami dari Pelindo tidak melarang aksi tersebut, hanya saja kegiatan atau operasional di pelabuhan harus tetap jalan,” tutur Sofyan.

Sofyan menjelaskan pihak PT Pelindo IV Sorong sebagai operator pelabuhan telah bertemu perwakilan TKBM, perusahaan pelayaran dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai regulator.

Disepakati bahwa aksi mogok TKBM tetap jalan namun tidak mengorbankan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum.(wil)

Bupati Endus Ada Pungutan 20 Juta di Distrik

04/12/2017

Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan memimpin apel, Senin (4/12).

Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Asisten 1 untuk memantau para kepala distrik dan staf.

“Saya dengar informasi (ada) pungut 20 juta dari kepala-kepala kampungn untuk buat laporan,” kata Bupati saat memimpin apel pagi, Senin (4/12).

Bupati menegaskan apa gunanya biaya operasional diberikan ke distrik. “Jadi tidak perlu minta biaya ke kepala-kepala kampung. Itu dana buat mereka bekerja untuk membangun di kampung. Jadi tidak perlu mengambil bagian dari situ,” ingat Bupati.

Bupati lalu mengingatkan jangan sampai kepala distrik tidak melakukan itu, tapi ada oknum stafnya yang nakal mengambil pungutan itu.

“Kepala distrik, ingat, harus awasi. Jangan seperti begitu. Saya harap ke depan tidak seperti begitu,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyatakan bahwa penyusunan RKA sudah selesai. Bupati akan me-review RKA tersebut pada 11 Desember nanti di ruang kerjanya.

“Saya mengecek kembali jangan sampai kelebihan plafon anggaran ini disusun sesuai pagu anggaran tahun lalu. Kemarin tim TAPD sudah menyampaikan, mudah-mudahan tidak ada yang lebih. Kalaupun ada, akan dipertimbangkan prioritas atau tidak,” tandas Bupati.(cpk2/dixie)

Tegas, Pemkab Manokwari Kumpul Absen

04/12/2017

Apel pagi Pemkab Manokwari, Senin (4/12).

Pemerintah Kabupaten Manokwari akan mengumpulkan absen para Aparatur Sipil Negara tiap OPD setelah apel pagi.

“Saya akan perintahkan staff untuk menjemput absen masing-masing OPD tahun depan mulai Januari minggu pertama dan seterusnya,” ujar Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, Senin (4/12).

Bupati melontarkan ini setelah kembali menemui fakta banyak ASN yang tidak hadir dalam apel.

“Tahun depan harus ditertibkan.Absen harus berjalan mulai dari apel gabungan dan apel di masing-masing OPD. Semua OPD wajib punya absen,” tegas Bupati.

Absen tersebut juga bukan cuma sekadar absen, tapi harus diawasi ketat dan ditertibkan, sebagai antisipasi oknum ASN yang hanya mengisi absen kemudian pulang.

“Ingat Panca Prasetya Korpri butir tiga. Jangan hanya diucapkan tapi pelaksanaanya tidak ada. Mementingkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. camkan baik-baik,” ingat Bupati.(cpk2/dixie)

4 Napi Kabur, Lapas Manokwari Bentuk Timsus

03/12/2017

Ilustrasi napi lari dari penjara.(foto: ist)

Empat narapidana dikabarkan kabur dari Lapas Kelas II B Manokwari. Mereka adalah AM, WR, Y dan RB. Tidak diketahui pasti kapan mereka melarikan diri.

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, Agus Soekono, yang dikonfirmasi via ponselnya membenarkan informasi tersebut.

“Berdasarkan laporan yang saya terima, benar ada pelarian tersebut,” ujar Soekono via Whatsapp, Minggu (3/12) malam ini.

Lapas Manokwari, kata Soekono, tetap bertanggung jawab atas pelarian tersebut.

“Kalapas telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran dan penangkapan. Bahkan, Kalapas yang memimpin tim tersebut,” ujarnya.

Dia juga mengatakan pihak Lapas sudah berkoordinasi dengan Polres Manokwari untuk membantu melakukan penangkapan.

“Soal kelalaian petugas, saya belum bisa pastikan karena masih berada di Jakarta,” tandasnya.

Sementara itu, Kalapas Manokwari, Yosef Yembise belum bisa dikonfirmasi, karena saat dihubungi ponselnya dalam keadaan tidak aktif.(njo)