DPRD Kaimana Mulai Jaring ‘Asmara’

06/12/2017

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kaimana, Muhammad Mansur Sarua.

Seluruh anggota DPRD Kaimana mulai melakukan jaring aspirasi masyarakat (Asmara), sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, mulai tadi. Sesuai jadwal, jaring ‘Asmara’ ini akan berlangsung sampai Sabtu (9/12) mendatang.

Mansur Sirua, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kaimana kepada papuakini.co di sela-sela kunjungan ke Pasar Ikan Krooy mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan di daerah pemilihan masing-masing.

“Selain menjalankan fungsi pengawasan, kami juga akan mengecek sudah sejauh mana penggunaan dana desa, sekaligus memberikan pemahaman terkait pengelolaan dana desa yang baik pada para kepala kampung,” ujarnya, Rabu (6/12).

Dia berharap apapun program pemerintah yang turun ke kampung dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Bukan hanya dari segi insfrastruktur saja, tapi yang lebih penting adalah peningkatan ekonomi masyarakat.

“Selama ini kita tidak bisa menutup mata bahwa Pak Bupati telah melakukan berbagai terobosan untuk kemajuan masyarakat dari berbagai sektor. Sekarang tinggal bagaimana mereka yang berada di dinas sampai pada tingkat terbawah, yaitu kepala kampung, dapat mengimplementasikan program-program tersebut,” tandasnya.(cpk3)

Kendala Listrik, AMPLT Minta Ketua DPRD Teluk Bintuni Diganti

06/12/2017

Warga saat menyampaikan aspirasi terkait listrik di DPRD Teluk Bintuni, Rabu (6/12).

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Listrik Teluk Bintuni (AMPLT) menyoroti kinerja DPRD dalam menseriusi masalah listrik di kabupaten itu, Rabu (6/12).

Berbagai spanduk dengan bermacam tulisan mereka bawa. Antara lain bertuliskan: “Aliansi Masyarakat Peduli Listrik Teluk Bintuni. Unsur pimpinan DPRD Teluk Bintuni dimana kah kamu berada! Di rumah rakyat engkau bekerja atau di luar daerah . Engkau berkantor dan bekerja untuk siapa.”

Ada juga yang bertulisan “Wakil rakyat terhormat kapan engkau pro kepada rakyatmu yang memilih engkau duduk di rumah rakyat saat ini. Jawab kami!”

Malah, spanduk lainnya meminta Ketua DPRD Teluk Bintuni diganti karena dinilai tidak mampu mengatasi persoalan listrik.

Seorang pendemo perempuan mengatakan, warga sudah pernah menyampaikan aspirasi tentang aliran listrik. “Tetapi saat kami sampai di kantor DPRD sini, Bapak Ketua DPRD enak ada di Bali berlibur,” tuturnya.

“Kami harap DPRD dapat menjawab aspirasi dari masyarakat melalui Aliansi Masyarakat Peduli Listrik Kabupaten Teluk Bintuni ini,” timpal pendemo lainnya, Jhon Manibui.

Aspirasi massa tersebut diterima Wakil Ketua I Mektison Meven dan Wakil Ketua II Dan Topan.

Mereka mengatakan akan berkoordinasi dengan Deprov Papua Barat dan Pemkab Teluk Bintuni agar sama-sama bisa melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.(deo)

Sukses Ala Eko Maryanto, Anggota DPR PB

06/12/2017

Eko Tavip Maryanto, anggota DPR Papua Barat dari PAN.

Bagi Eko Tavip Maryanto kesuksesan bermula dari diri sendiri.

“Sukses itu menjadi lebih berarti ketika kita bisa menjadi pribadi yang berarti bagi orang lain, yang ikut menyukseskan orang pula.”

Begitu tutur pria yang akrab disapa Eko itu pada papuakini.co usai dilantik menjadi anggota DPR PB di Manokwari, Rabu (6/11).

Menurut pria asal Tegal kelahiran 25 Maret 1965 itu, dalam bekerja, mencintai pekerjaan adalah yang utama. Dengan begitu yang dilakukan nantinya bisa mencapai hasil yang terbaik.

“Karena kebahagiaan kita sesungguhnya datangnya dari sana. Ketika melakukan hal yang disukai dengan sepenuh hati, senang hati, maka hasilnya juga adalah yang terbaik,” imbuh politisi PAN itu.

Eko yang menghabiskan sebagian masa pendidikannya di Tegal itu, mengajak setiap pribadi agar bisa bekerja sebaik mungkin untuk membuat diri bermanfaat bagi orang lain.

“Itu adalah motto hidup saya, yaitu buat diri kita supaya bisa bermanfaat bagi orang lain,” terang pria lulusan Universitas Sebelas Maret jurusan Tekhnik Sipil itu.

Setelah dilantik, Eko yang telah menyelesaikan
S2 di Universitas Kristen Paulus, Makassar itu berharap bisa bekerja dengan maksimal, dan memberi kontribusi bagi kemajuan Provinsi Papua Barat.

“Ke depan semoga bisa bersinergi untuk bekerja dengan baik, bersama-sama membangun Papua Barat yang kita cintai ini, sehingga lebih maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” tandasnya.(jjm)

Warga Pegunungan Tengah Natal Bersama Tiga Denominasi Gereja

06/12/2017

Warga pegunungan tengah di Manokwari, bersama tiga denominasi gereja, GIDI, KINGMI dan Gereja Baptis Papua, menggelar perayaan Natal bersama di lapangan terbuka samping Polsek Amban, Rabu (6/12) siang tadi.

“Siapapun masyarakat baik papua maupun non papua boleh hadir dalam perayaan ini. Ini murni kegiatan peribadatan dan tidak ada motivasi lain pada kegiatan ini,” ujar Ketua Panitia Pelaksana, Enit Bahabol, SH.

Sekretaris Panitia, Noak Degei, Spt menambahkan, Natal bersama itu merupakan bentuk kekuatan untuk bersatu dari sisi iman dan kepercayaan Nasrani, dan sisi keluarga pegunungan tengah yang berdomisili di Manokwari.

“Kita juga orang Papua berdomisili disini. Kita perlu bangun kerjasama dengan stakeholder, begitupun sebaliknya,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini masyarakat pegunungan tidak melupakan budaya bakar batu. Mereka gotong royong mulai dari membakar batu dan kayu, membersihkan ubi dan lima ekor babi yang akan dibakar.

Saat batu sudah panas, mereka kemudian beramai ramai mengangkat batu satu per satu ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan.

“Ini adalah budaya turun temurun yang kita lakukan setiap ada acara. Budaya yang tidak akan kami lupakan,” tutup Noak.(njo)

Sinterklas PAR JIBS Tanpa Pit Hitam

06/12/2017

Keceriaan anak Sekolah Minggu PAR JIBS yang dikunjungi Sinterklas tanpa Pit Hitam.

Persekutuan Anak Remaja (PAR) Jemaat Imanuel Boswezen Sorong (JIBS) mulai menggelar kunjungan Sinterklas ke rumah anak-anak Sekolah Minggu.

“Ini program kerja PAR JIBS yang dirancang setiap tahun pelayanan. Ini kami lakukan khusus untuk anak-anak Sekolah Minggu di dalam jemaat,” ujar Ketua PAR JIBS, Marthen Andris, Rabu (6/12).

Kunjungan ini dikordinir tim kerja PAR JIBS yang terdiri dari Guru Sekolah Minggu GKI JIBS, dan Guru Sekolah Minggu GKI Sion Klabala.

Menurut Ketua Tim Kerja PAR JIBS, Willem Oscar, kunjungan Sinterklas PAR JIBS untuk memberikan pelayanan terhadap anak-anak Sekolah Minggu, khususnya di jemaat Imanuel Boswezen Sorong.

Tiga Sinterklas dan para pendukung peri dan badut tanpa ada Pit Hitam yang menakutkan.

“Motivasi kami semata-mata memberikan pelayanan pada anak-anak asuh kami khusus di dalam jemaat. Dalam kunjungan kami tidak menampilkan figur Pit Hitam. Kami ini kan pengajar Sekolah Minggu yang setiap pekan menyampaikan hal baik, bukan menakut-nakuti anak dengan Pit Hitam,” jelas Willem.

Kurang lebih 400 anak di Jemaat Imanuel Boswezen Sorong dikunjungi selama tiga hari oleh tim Sinterklas PAR JIBS. Dalam kunjungan tersebut, sukacita dan kedamaian terpancar dari mata anak-anak, bukan ketakutan yang berlebihan.(wil)

Marga Ani-Pemkab Sorsel Belum Juga Sepakat

06/12/2017

Tatap muka Pemkab Sorsel bersama marga Ani yang difasilitasi Ketua Pengadilan Negeri Sorong di ruang kerjanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan dan masyarakat marga Ani belum juga menemui kata sepakat, pasca pertemuan kedua di Pengadilan Negeri Sorong.

Pertemuan kali ini untuk mencari solusi pelunasan utang sisa ganti rugi Rp 39 miliar Pemkab Sorsel kepada marga Ani, pemilik hak ulayat atas tanah kantor bupati Sorsel seluas 100 hektar, sesuai putusan Pengadilan Negeri Sorong pada tahun 2012 silam.

Tatap muka yang difasilitasi Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Timotius Djumain, S.H, di ruang kerjanya, itu ngambang dan tidak ada titik temu sampai berakhirnya pertemuan.

Pemkab melalui Bupati Samsudin Anggiluli, SE, tetap dengan pendirian bahwa sisa ganti rugi akan dibayarkan per tahun anggaran.

“Kami pemerintah daerah bisa membayar ganti rugi berdasarkan putusan Pengadilan hanya secara bertahap. Kami sudah minta pengertian dari marga Ani, namun belum direspon dengan baik,” tutur Bupati.

“Kalau kita bayar sekaligus dalam satu tahun anggaran, nanti akan mempengaruhi kita punya program-program prioritas. Kita minta pegertian dari masyarakat untuk kita melaksanakan putusan pengadilan dengan menganggarkan Rp 5 miliar setiap tahun anggaran, sampai tahun 2021,” jelas Bupati.

Kuasa Hukum marga Ani, Dina Lara Butarbutar, mengaku kecewa karena sampai saat ini eksekusi terhadap putusan Pengadilan belum dilaksanakan sepenuhnya, pada hal putusan dinyatakan in kracht sejak tahun 2012 silam.

“Seringkali orang menganggap tuntutan marga Ani adalah suatu kesepakatan, padahal ini adalah pelaksanan putusan pengadilan,” tuturnya.

Dia menyatakan semestinya utang pembayaran lahan itu dimasukkan dalam neraca utang APBD Pemkab Sorsel sejak putusan in kracht.

“Pertanyaannya, apakah sampai sekarang sejak putusan 2012 Pemkab Sorsel sudah menganggarkan, atau menaruh itu dalam neraca utang? Saya yakin tidak. Makanya saat marga Ani demo, baru dianggarkan,” tegas Dina.

Dia menilai Pemkab dan DPRD Sorsel tidak punya itikad baik dan niat baik untuk melaksanakan putusan tersebut. “Seharusnya Pemkab Sorsel, sejak putusan pengadilan yang dinyatakan in kracht, sudah menganggarkan untuk membayarnya sekaligus,” tandas Dina.(wil)

Almarhum Andreas Lobat Resmi PAW

06/12/2017

Ketua DPR PB Pieters Kondjol SE MA melantik Ir. Eko Tavip Maryanto sebagai PAW (alm) Andreas Lobat, Rabu (6/12).

Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan pada anggota DPR Papua Barat, (Alm) Andreas Lobat, SE dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Ir. Eko Tavip Maryanto untuk sisa masa jabatan 2014-2019.

Pergantian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-8473 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Nomor 161.92-8474 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu.

PAW dilaksanakan oleh Ketua DPR PB, Pieters Kondjol, SE, MA dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat di Gedung Sekretariat DPR PB, Rabu (6/11).

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani (kedua kiri) foto bareng usai pelantikan PAW.

Setelah dilantik, Kondjol berharap dengan lengkapnya anggota DPR PB menjadi 56 orang, DPR PB bisa bekerja keras untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugas kedewanan, terutama dalam penyelesaian berbagai regulasi di daerah.

“Setelah dilantik, kita harapkan juga ke depan ada sinergitas antara pemerintah daerah selaku penyelenggara daerah, antara eksekutif dan legislatif bahkan yudikatif,” tandasnya.

Turut hadir, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si, Wakapolda Papua Barat Kombes Pol Drs. Tatang.(jjm)

Satu Tertangkap, Tiga Masih Buron

05/12/2017

Willy Rumbarar, satu dari empat narapidana Lapas Kelas II B Manokwari, yang melarikan diri Minggu dini hari lalu, tertangkap.

“Satu Napi berhasil kami tangkap pagi tadi dirumahnya,” ujar Kalapas Kelas IIB Manokwari, Yosef Yembise SH.,MH, via ponselnya, Selasa (5/12).

Penangkapan ini tak lepas dari informasi keluarga. “Setelah mendapat informasi dari pihak keluarga, saya pimpin anggota bergerak ke TKP. Dia kami amankan saat bersembunyi di loteng rumah bagian kamar janji,” tuturnya.

Ini berarti masih ada tiga napi yang buron, yaitu Ricky Bosayor, Yosua Infandi, dan Andareas Mandacan.

Seperti diberitakan sebelumnya, mereka melarikan diri dengan menggergaji tralis sel 4c, lalu menggunakan kain sarung menuruni tembok tembok Lapas.(njo)

“Jabatan Sekkab Bukan Untuk Belajar”

04/12/2017

Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw MT, berharap calon Sekertaris Kabupaten (Sekkab/Sekda) definitif adalah orang yang betul-betul sudah menguasai, dan mampu membantu Bupati dalam pekerjaan.

“Saya tidak mau jabatan Sekkab adalah orang belajar lagi. Karena jabatan ini harus membina birokrasi pemerintahan, memberikan masukan pada bupati dalam mengambil keputusan,” tegas Bupati, Senin (4/12).

Bupati lalu mengatakan akan berkoordinasi dan menyurat ke Pemprov Papua Barat terkait jabatan yang sangat strategis ini.

“Untuk jadi Sekkab harus yang memahami bupati dan bisa membantu bupati secara full. Yang pasti, siapa pun dia, saya tak tidak mau orang belajar lagi,” tegasnya.(deo)