Pemerintah Provinsi Papua Barat menyusun 35 action plan, plus Balai Latihan Kerja (BLK), untuk menindaklanjuti arahan KPK.
Seluruh action plan itu dipaparkan dalam rapat yang dipimpin Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, didampingi Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH MSI, dan Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere MTP, di sebuah hotel di Manokwari, Selasa 13 Oktober 2026.
Pembangunan BLK di Distrik Oransbari di Kabupaten Manokwari Selatan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masa depan anak-anak muda Papua Barat, khususnya para lulusan sekolah yang belum punya pengalaman atau keterampilan teknis untuk masuk ke dunia kerja, agar OAP tak lagi jadi penonton di tengan melimpahnya SDA Papua Barat.
Pembangunanya dapat dukungan Bupati Manokwari Selatan kala itu, Markus Waran, yang menyatakan akan menyediakan lahan seluas sekira 4-6 hektare.
Dukungan juga diberikan Menteri Ketenagakerjaan (kala itu), Ida Fauziyah, dalam kunjungan kerjanya ke Manokwari pada 14 Oktober 2021. “Kita akan support dengan peralatan. Instruktur juga kita bantu. Bisa dari BLK dari seluruh Indonesia, tergantung jurusan yang akan dibangun di sini,” tutur Ida Fauziyah.
Dalam pembangunan BLK itu Pemprov Papua Barat juga merencanakan kerja sama dengan PT Petrotekno untuk untuk merampungkan proyek dan fasilitas penunjang BLK yang diperkirakan mencapai Rp400 miliar.
Pembangunan BLK ini lalu mulai dianggarkan tahun 2018. Sebelum selesai, pembangunannya terhadang pandemi Covid-19. Pembangunannya terhenti sampai berakhirnya masa jabatan pertama Dominggus Mandacan pada 2022, dan belum berlanjut sampai sekarang. (an/dixie)
