Proses pemekaran 203 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) semakin mulus seiring digelarnya Rapat Klarifikasi Dokumen Usulan Pemekaran Kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kemendagri di sebuah hotel di Jakarta, 06 Mei 2024.
Menurut Wakil Bupati Pegaf, Marinus Mandacan SIP, usulan pemekaran tersebut pada prinsipnya sudah disetujui tinggal menunggu pemberian kode desa yang akan dilakukan setelah pencabutan moratorium Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
“Tinggal tunggu waktu saja. Tunggu moratorium dicabut,” ujar Wakil Bupati Pegaf di sela rapat tersebut.
Hal senada dikatakan Sekda Pegaf, Ever Dowansiba SIP. Menurutnya realisasi pemekaran tersebut bisa dikata sudah 99 persen, tinggal menunggu pembahasan selanjutnya setelah moratorium dicabut akhir tahun ini setelah Pilkada serentak selesai.
“Data pemekaran sudah lengkap dan valid. Hanya saja masih ada moratorium karena ada Pemilu dan Pilkada serentak di 2024 ini,” ungkapnya.
Rapat ini menghadirkan Wamendagri, John Wempi Wetipo SH MH. Dia mendukung pemekaran ini. Terkait itu, dia mengingatkan tanggungjawab berat Pemkab Pegaf terkait kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa-desa pasca pemekaran nanti.
Selain itu, Wamendagri Wetipo meminta Dirjen Pemerintahan Desa, Dr Drs La Ode Ahmad P Bolombo MSi, bersama para direktur terkait untuk diskusi dan bahas bersama agar pemekaran ini bisa rampung secepatnya.
Sebelumnya, Asisten 1 Pemprov Papua Barat, Oktovianus Mayor, mengatakan Pemprov mendukung pemekaran tersebut, yang diyakini dapat, antara lain, membuat pemerintah bisa memberi layanan lebih baik di kabupaten yang terkendala masalah dan trasportasi yang rawan putus akibat bencana alam.
Asisten 1 Papua Barat mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, yang tak dapat hadir karena pada saat bersamaan mengikuti pembukan Musrenbangnas 2024 oleh Presiden Jokowi.(an/dixie)
