Masyarakat adat suku besar Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, meminta Pemkab Teluk Bintuni membentuk tim kajian terkait pemindahan lokasi pembangunan pabrik pupuk dari kabupaten itu ke Kabupaten Fakfak.
“Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kami minta segera turunkan tim kajian akademik dari lembaga-lembaga terkait untuk mengkaji pemindahan pabrik pupuk itu. Intinya menjelaskan kepada masyarakat
adat Suku Sumuri, termasuk Sebyar dan beberapa suku terkait soal pemindahan itu,” ujar Wakil Ketua Komite Transformasi Suku Sumuri, Echon Waprak, baru-baru ini.
Dia berharap langkah konkrit soal itu harus secepatnya dilakukan karena bisa berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat adat pada Pemkab Bintuni.
“Denda adat bisa jalan karena orang Sumuri merasa dibohongi,” tutur Echon Waprak.
Selain itu, dia mengatakan masyarakat suku Sumuri juga ingin Pemkab Teluk Bintuni secepatnya menyelesaikan urusan tapal batas dengan Kabupaten Fakfak.
“Kita harap tapal batas segara dituntaskan agar sehingga tidak menjadi konflik di kemudian hari, yaitu batasan tanah adat Sumuri, Irarutu, dan keluarga kami semua di Fakfak Bomberai,” tegas Echon Waprak.
Dia juga berharap BP LNG Tangguh mengakomodir Komite Transformasi Suku Sumuri dalam program pemberdayaan masyarakat setempat.
“Terutama melalui pemberian pekerjaan kontraktor lokal dan beasiswa. Prioritas anak anak asli Sumuri dan wilayah adat lain di sekitar industri agar ke depan mendapat pekerjaan yang layak,” beber Echon Waprak.
Dia kemudian menyatakan masyarakat adat sangat ramah industri dan mau jadi sahabat investasi, tapi masyarakat ingin transformasi agar industri dan investasi itu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar.(an/dixie)
