Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) minta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat mereka sebagai mitra, bukan sebagai pengganggu.
“Kami minta pemprov dan kabupaten/kota jangan lihat kami sebagai satu pengganggu, tapi kami harus dianggap sebagai mitra pemerintah,” ujar Ketua Forum Peduli Pengusaha Asli Papua, Yan Paul Manswan.
Yan Paul Manswan juga mengatakan pengusaha OAP bisa jadi penyeimbang informasi kondisi riil lapangan atas paket-paket pekerjaan yang dilakukan.
“Pengalaman membuktikan ada kejadian apa yang dilaporkan staf atau bawahan pada atasan lain dari kenyataan di lapangan. Kami bisa jadi penyeimbang informasi atas hal-hal seperti itu,” tegas Yan Paul Manswan.
Yan Paul Manswan lalu mengisahkan latar belakang pembentukan asosiasi pengusaha lokal OAP. Pada dasarnya pembentukan dilandasi kesadaran bahwa pengusaha OAP yang berjalan sendiri-sendiri nyaris praktis tidak memiliki kekuatan apapun.
“Tak punya finansial kuat. Tak punya backup dan koneksi ke birokrasi. Akibatnya, banyak saudara-saudara non OAP yang punya kekuatan finansial dan jaringan birokrasi di sistem pemerintahan bisa menguasai paket-paket proyek baik lelang maupun PL. Itu sebabanya kami sepakat bentuk asosiasi untuk dobrak itu,” beber Ketua Forum Peduli Pengusaha Asli Papua.
Yan Paul Manswan lalu menyatakan asosiasi ini bergerak bukan cuma untuk anggota asosiasi saja, tapi seluruh pengusaha OAP agar bisa mendapatkan hak-hak mereka, sembari tetap menjalankan kewajiban-kewajiban.
“Beri kami ruang sebagai mitra dan penyeimbang informasi. Jadikan kami subjek, bukan objek,” harapnya.
Dia kemudian berterima kasih pada Ir Hery GN Saflembolo ST MT selama memimpin Dinas PUPR Papua Barat, dan mengucapkan selamat pada Plt Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanes Momot ST MT.(an/dixie)
