Home Blog Page 4

Klub Menembak Kasuari Shooting Club Resmi Hadir di Manokwari

Klub Menembak Kasuari Shooting Club Resmi Hadir di Manokwari
Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, dalam peresmian klub menembak Kasuari Shooting Club di Manokwari, 05 Juli 2025.

Klub Menembak Kasuari Shooting Club yang berada di bawah naungan Perbakin Kabupaten Manokwari resmi hadir.

Peresmian kehadiran klub menembak ini dilakukan dalam kegiatan yang dihadiri, antara lain, Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan MSi dan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu SHub Int MHI, 05 Juli 2025.

Kehadiran klub menembak ini diharapkan dapat menjadi tempat pembinaan atlet menembak sekaligus ajang penyaluran hobi positif, serta mencetak bibit-bibit unggul baik daerah, nasional, internasional.

“Kami harap klub menembak ini bisa jadi rumah besar petembak pemula dan profesional untuk terus belajar, berlatih, dan berkompetisi secara sehat. Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak,” ujar Ketua Perbakin Papua Barat, Hendra M Watubun.

Ketua Perbakin Papua Barat mengungkapkan sejauh ini atlet menembak Papua Barat sudah menorehkan berbagai prestasi seperti meraih 2 medali perak di PON Papua XX Papua tahun 2021, 1 emas dan 1 perak di PON XXI Aceh-Sumatera Utara tahun 2024, serta 3 medali perunggu di ajang Sea Games 2023. (an/dixie)

235 Starter Adu Cepat di Kejurnas Motoprix Putaran 1 Region E Piala Kapolda Papua Barat

235 Starter Adu Cepat di Kejurnas Motoprix Putaran 1 Region E Piala Kapolda Papua Barat
Kejuaraan Nasional Motoprix Putaran Pertama Region E Piala Kapolda Papua Barat mulai bergulir di Sirkuit Drs Dominggus Mandacan di Kampung Bowi Subur SP 6 Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, 4 Juli 2026.

235 starter berkompetisi dalam Kejuaraan Nasional Motoprix Putaran Pertama Region E Piala Kapolda Papua Barat di Sirkuit Drs Dominggus Mandacan di Kampung Bowi Subur SP 6 Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, 4 Juli 2026.

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, dalam sambutan pembukaan Kejurnas ini mengingatkan para peserta untuk berkompetisi dengan sportif untuk mencetak prestasi terbaik.

“Semoga Kejuaraan Nasional Motoprix Putaran Pertama Region E Piala Kapolda Papua Barat berjalan lancar sehinga memberi manfaat besar bagi olahraga otomotif di Papua Barat dan nasional,” ujar Gubernur Papua Barat.

Hal senada disampaikan Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Drs Yosi Muhamartha SIK. Menurutnya, kegiatan yang merupakan bagian dari perayaan HUT ke 79 Bhayangkara ini merupakan ajang positif dalam menyalurkan bakat terpendam, khususnya para anak muda yang suka balapan liar untuk jadi pebalap profesional.

“Junjung tinggi fair play dan sportivitas. Berkompetisilah dengan baik sembari tetap jaga keselamatan,” pesan Wakapolda Papua Barat.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Roberth A Wambrauw SHut, dalam laporannya mengatakan Kejurnas yang akan berlangsung hingga 6 Juli 2025 ini diikuti pebalap dari, antara lain, Provinsi Papua Barat (Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni), Provinsi Papua Barat (Kota Sorong), Provinsi Papua (Kabupaten Supiori), dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar). (an/dixie)

Gubernur Papua Barat Audiensi Menteri Kesehatan Terkait Pembangunan Rumah Sakit Vertikal

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyambut Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, dalam audiensi di di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Rabu 02 Juli 2025. (Foto: ist / Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI / Nusirwan (ID) https://www.flickr.com/photos/sehatnegeriku/

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, beraudiensi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di ruang rapat lantai 2 Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu, 02 Juli 2025.

Menteri Kesehatan dalam rapat terkait pembahasan rencana pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Barat itu didampingi, antara lain, Dirjen SDM Kesehatan dan sejumlah Direktur terkait.

Gubernur Papua Barat dalam audiensi itu didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Papua Barat, Otto Parorrongan SKM MKes, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr Alwan Rimosan SpB FINACS, Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Deassy D Tetelepta ST.

Juga turut mendampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat, Reymond Richard Hendrik Yap SE MTP, Kepala Dinas Kearsipan/Plt Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd, Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Heribertus Wiryawan ST MT, dan Kepala Badan Penghubung Papua Barat, Erix IW Ayatanoy SH. (*)

Perempuan Arfak Ini Sayangkan Hasil Seleksi KPU Provinsi Papua Barat

Perempuan Arfak Ini Sayangkan Hasil Seleksi KPU Provinsi Papua Barat
Ketua Pokja Perempuan MRPB, Irma S Nuham.

Perwakilan Perempuan Asli Papua dari suku Arfak yang duduk di kursi Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Irma S Nuham, menyayangkan hasil seleksi Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat yang tidak mengakomodir orang asli Arfak.

Ada beberapa anak asli Arfak yang mengikuti seleksi tersebut namun dinyatakan tidak lolos. Padahal mereka juga mampu untuk menduduki jabatan tersebut.

“Jadi tolong, saudara-saudara yang ada di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, berikanlah kesempatan kepada anak asli Arfak. Bukan hanya di KPU dan Bawaslu tetapi juga di jabatan-jabatan lain,” katanya kepada papuakini.net, Rabu, 02 Juli 2025.

Dikatakan, dari tahun 2011 sampai sekarang belum pernah ada anak asli Arfak yang jadi Komisioner di KPU di Provinsi Papua Barat maupun KPU Kabupaten Manokwari. Demikian halnya dengan di Bawaslu Manokwari.

Oleh karena itu, dia minta Kesbangpol, KPU RI dan Bawaslu RI dapat memperhatikan hak-hak Orang Asli Papua yang ada di daerahnya masing-masing.

“Jadi, bukan hanya untuk kita orang Arfak di Manokwari, tetapi juga di daerah lain. Berikanlah kesempatan pada putra-putri asli Papua untuk menjadi komisioner di mana lembaga independen ini berada,” kata perempuan yang kini menjadi Ketua Pokja Perempuan di MRPB itu.

Dia juga berharap hal ini mendapatkan perhatian serius dari Gubernur dan wakil gubernur serta Bupati dan wakil bupati di tiap daerah yang ada di Papua Barat. (yos)

Martina Sawi: Kekerasan Terhadap Perempuan, Harus Diselesaikan Melalui Proses Hukum

Martina Sawi: Kekerasan Terhadap Perempuan, Harus Diselesaikan Melalui Proses Hukum
Anggota MRPB, Martina Sawi (kiri), bersama ketua Pokja Perempuan MRPB, Ketua Dewan Adat Kaimana dan perwakilan Polres Kaimana saat kegiatan monitoring di Kaimana belum lama ini.

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Martina Sawi menegaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diselesaikan melalui proses hukum.

Hal itu disampaikanya kepada papuakini,net usai Pokjanya di MRPB melakukan monitoring terkait kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama.

“Kami tentu tidak setuju, apalagi dalam kasus-kasus yang bersifat menjatuhkan harkat dan martabat perempuan. Kasus-kasus itu tidak bisa diatur secara adat, tetapi harus secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Dia berpendapat penyelesaian melalui jalur hukum akan memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga meminimalisir terjadinya hal serupa dikemudian hari.

“Persoalan yang bisa diselesaikan secara adat adalah kasus perkelahian yang tidak sampai menimbulkan korban atau merugikan fisik dari pihak lain. Contohnya seperti pertengkaran mulut,” kata Martina Sawi via tefon seluler, Senin, 30 Juni 2025.

Dia juga menyoroti minimnya anggaran pemberdayaan perempuan dan anak yang dialokasikan oleh pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Kaimana tetapi juga kabupaten lainya di Papua Barat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh timnya saat monitoring di Kaimana, ada sejumlah program pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang tidak bisa terealisasi karena faktor ketersediaan anggaran.

“Saat kegiatan kami di Kaimana, mereka dari dinas teknis tidak hadir secara resmi, namun melalui informasi yang kami dapat memang demikianlah yang terjadi,” ungkapnya.

Padahal seharusnya ada Dana Otsus yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk program-program pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya bagi Orang Asli Papua.

Terlepas dari persoalan anggaran, Martina Sawi juga mengucapkan terimakasih pada masyarakat di Kabupaten Kaimana, karena data kepolisian menunjukkan khusus di tahun 2025 belum ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal ini menurutnya harus dipertahankan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana tanpa terkecuali, baik itu Orang Asli Papua maupun yang non Papua.

“Perempuan di Kabupaten Kaimana juga meminta agar ada Perda yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak perempuan Papua. Kami berharap nantinya kabupaten Kaimana dapat menjadi ukuran bagi kabupaten-kabupaten lain di Papua Barat,” tutupnya. (yos)

Pesan Bupati Kaimana di HUT ke 79 Bhayangkara

Pesan Bupati Kaimana di HUT ke 79 Bhayangkara
Bupati Kaimana, Drs Hasan Achmad, dalam syukuran HUT ke 79 Bhayangkara di Mapolres Kaimana, 01 Juli 2025.

Bupati Kabupaten Kaimana, Drs Hasan Achmad, mengatakan peringatan HUT ke 79 Bhayangkara memiliki arti penting tidak hanya bagi Kepolisian tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Kaimana.

Menurut Bupati, dengan bertambahnya umur, maka bertambah pula harapan dan kearifan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami dan juga masyarakat bahwa Polres Kaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan di Kabupaten kaimana,” kata Bupati Kaimana dalam syukuran HUT ke 79 Bhayangkara yang digelar Polres Kaimana usai upacara pada Selasa 01 Juli 2025.

Dikatakan, ketertiban, ketentraman dan keamanan merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembagunan. Di samping itu, masyarakat juga dapat melaksanakan aktivitasnya dengan leluasa tanpa harus rasa takut.

Harapan lainnya, bahwa Polres Kaimana selain memberikan pelayanan juga membantu pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketentraman, kertertiban dan keamanan.

Polres Kaimana juga diharapkan dapat melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat di Kaimana agar ada kasadaran hukum demi tercapainya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram.

“Kami ucapkan selamat kepada seluruh anggota Polres Kaimana yang telah memperingati hari jadinya yang ke 79. Mudah-mudahan melalui peringatan ini kita akan bersama-sama bisa lebih meningkatkan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat,” tutup Bupati Kaimana. (yos)

Kapolres Kaimana Pimpin Upacara Wisuda Purnabakti

Kapolres Kaimana Pimpin Upacara Wisuda Purnabakti
Tradisi pedang pora usai upacara wisuda purnabakti Kompol Abdul Azis di Mapolres Kaimana, Selasa 01 Juli 2025.

Suasana haru menyelimuti upacara purnabakti Kompol Abdul Aziz, seorang personil Polres Kaimana yang telah memasuki batas usia pensiun dalam upacara yang dipimpin Kapolres Kaimana, AKBP Satria Dwi Dharma SIK, di halaman Mapolres Kaimana pada Selasa 01 Juli 2025.

Dalam amanatnya Kapolres Kaimana mengatakan upacara wisuda purnabakti dilaksanakan sebagai salah satu bentuk penghargaan pada anggota Polri yang telah memasuki batas usia pensiun.

Penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdian serta dharma bakti yang telah disumbangkan pada nusa, bangsa, negara dan masyarakat dengan penuh kesetiaan melalui tugas dan karyanya pada Kepolisian Republik Indonesia.

“Saya bersama dengan seluruh anggota Polres Kaimana dan Bhayangkari berharap upacara wisuda purnabakti ini bukanlah menjadi tembok penghalang antara kita. Tetaplah menjadi bagian dari keluarga besar Polres Kaimana di masa yang akan datang,” kata Kapolres Kaimana.

Kapolres mengatakan tidak semua anggota Polri bisa mencapai upacara purnabakti yang menjadi harapan dan kebanggaan setiap personil. Hal itu terjadi karena berbagai macam alasan dan situasi.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh anggota Polres Kaimana memberikan pengabdian dan dharma bakti pada masyarakat, bangsa dan negara serta institusi kepolisian secara konsisten, penuh kesadaran dan keikhlasan.

Dengan demikian, pada saatnya nanti, semua dapat memasuki batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia. (yos)

HUT Bhayangkara, Kapolres Kaimana Ingatkan Personil Profesional dan Perekat Kebhinnekaan

HUT Bhayangkara, Kapolres Kaimana Ingatkan Personil Profesional dan Perekat Kebhinnekaan
Upacara peringatan HUT ke 79 Bhayangkara di Taman Jokowi Iriana, Kaimana, 01 Juli 2025.

Seluruh anggota Polres Kaimana diingatkan agar semakin lincah, makin adaptif dan memiliki cara pandang strategis. Harus menjadi cooling system dan perekat kebhinnekaan tetapi juga profesional dan memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan.

Hal itu disampaikan Kapolres Kaimana, AKBP Satria Dwi Dharma SIK dalam amanatnya di Upacara memperingtai HUT ke 79 Bhayangkara di Taman Jokowi Iriana, Kaimana, Selasa 01 Juli 2025,

Kapolres Kaimana juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksaan tugas.

Personil Polres Kaimana juga diharapkan terus menanamkan kesadaran diri bahwa profesi sebagai anggota Polri merupakan wujud pengabdian yang mulia kepada masyarakat, bangsa dan negeri.

Menurutnya, berbagai macam pengalaman dalam kurun waktu 79 tahun ini telah memantangkan karakter pengabdian untuk menjadikan Polri lebih cerdas dan tegar dalam mengemban tugas memelihara keamanan dalam negeri.

Walau demikian, harus disadari bahwa di samping keberhasilan dan pencapaian tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu segera diperbaiki, terutama dalam upaya membangun kepercayaan publik.

“Dalam aspek pembinaan, masih ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik maupun tindak pidana, sehingga mencederai nama baik dan menurunkan citra institusi,” ingat Kapolres Kaimana. (yos)

 

Monitoring Pokja Perempuan MRPB, Alokasi Dana Otsus Untuk Pemberdayaan Perempuan Minim

Monitoring Pokja Perempuan MRPB, Alokasi Dana Otsus Untuk Pemberdayaan Perempuan Minim
Ketua dan anggota Pokja Perempuan MRPB dalam kegiatan di Kabupaten Teluk Wondama.

Pokja Perempuan di Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) belum lama ini melakukan monitoring ke tujuh kabupaten yang ada di provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi dan data terkait persoalan perempuan dan anak yang ada di masing-masing Kabupaten.

Ketua Pokja Perempuan MRPB, Irma S Nuham, kepada papuakini menyebut, persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak ditiap kabupaten hampir sama yaitu soal pemberdayaan dan perlindungan.

“Saya bersama 7 anggota Pokja lain belum lama ini mendatangi Kabupaten Kaimana dan Teluk Wondama. Di sana kami bertemu dengan tokoh masyarakat dan kepala suku asli setempat. kepolisian dan dinas teknis. Ada juga organisasi yang concern terhadap isu perempuan dan anak,” jelasnya via telpon seluler, Senin, 30 Juni 2025.

Di Kaimana lanjutnya, data dari pihak kepolisian menyebut, kekerasan terhadap perempuan pernah terjadi di tahun 2023 dan 2024, sementara untuk tahun 2025 belum ada. Kondisi ini menurutnya sangat baik dan perlu dipertahankan.

Monitoring Pokja Perempuan MRPB, Alokasi Dana Otsus Untuk Pemberdayaan Perempuan Minim
Ketua Pokja Perempuan MRPB, Irma S Nuham.

Selain soal kekerasan, keluhan lain yang juga disampaikan adalah terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk alokasi dana Otsus untuk dinas teknis yang menangani isu Perempuan dan Anak.

Persoalan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kaimana tetapi juga di seluruh kabupaten yang ada di Papua Barat.

“Banyak keluh kesah yang disampaikan menyangkut hak-hak perempuan dan menyangkut dana Otsus yang tidak tepat sararan, terutama ke dinas pemberdayaan perempuan dan anak,” terangnya.

Dia menegaskan, sudah seharusnya pemerintah daerah di tiap kabupaten mengalokasikan dana Otsus untuk pemberdayaan perempuan asli Papua melalui dinas teknis didaerah masing-masing.

“Harusnya ada porsi yang diberikan untuk pemberdayaan perempuan dan anak dari dana Otsus, karena ada banyak hal yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak,” tegasnya.

Perempuan asli suku Arfak ini juga berharap ada perhatian serius dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati masing-masing kabupaten.

Perhatian terhadap perempuan harus diprioritaskan, karena dari sosok perempuanlah lahir generasi yang akan memimpin tanah Papua ke depan.

Dia menyatakan berbagai aspirasi yang disampaikan ini akan dibawa dalam rapat di Pokja, dan selanjutnya ke sidang MRPB untuk kemudian hasil akhirnya akan disampaikan ke kepala daerah. (yos)

1...345...1,546Page 4 of 1,546
©
error: Maaf, hargai Hak Cipta