Perkumpulan Pekerja Migas (PPM) Cabang Kabupaten Kaimana menyerahkan profil organisasi ke Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Kaimana sebagai langkah awal mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kaimana.
Penyerahan profil dilakukan Ketua PPM Cabang Kaimana, Lukas Surbay, didampingi sekira 20 warga masyarakat dalam audiensi dengan DPRK Kaimana, Kamis 22 Oktober 2026.
Lukas mengatakan, tujuan utama PPM adalah mendorong pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk sertifikasi anak-anak asli Papua, khususnya anak asli Kaimana agar siap terlibat dalam aktivitas industri migas.
“Kami dari Perkumpulan Pekerja Migas Kabupaten Kaimana menyerahkan profil agar DPR Otsus bisa mendorong anggaran. Tujuannya untuk menyiapkan manusia Papua agar disertifikasi, sehingga ketika ada investasi dari perusahaan, termasuk perusahaan asing yang masuk ke Kabupaten Kaimana, anak-anak kita bisa terlibat dalam aktivitas kerja,” ujar Lukas Surbay.
Menurutnya, sertifikasi tidak hanya untuk bekerja di perusahaan yang ada di Kaimana, tetapi berlaku secara nasional sehingga mereka bisa bersaing di seluruh Indonesia.
Lukas menegaskan, anggaran tersebut sangat mendesak mengingat tingginya angka pengangguran, anak putus sekolah, dan tingkat kemiskinan di Kaimana.
“Di dalam profil itu kami sampaikan bagaimana DPR Otsus dan DPRK Kabupaten Kaimana bisa mendorong APBD murni yang disiapkan untuk anak-anak kita. Harapannya dengan adanya perusahaan masuk bisa mengurangi pengangguran dan anak putus sekolah, sehinghga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaimana,” jelasnya.
PPM dan Fraksi Otsus DPRK Kaimana juga telah menyepakati untuk menggelar pertemuan lanjutan yang lebih besar.
“Besok kami mendesak untuk dilakukan pertemuan yang melibatkan Dewan Adat dan kepala-kepala suku dari 8 representasi 8 suku di Kaimana, bersama masyarakat adat, untuk bicara tentang kesiapan menyiapkan SDM,” tutur Lukas.
Sementara itu, Ketua Fraksi Otsus DPRK Kaimana, Yesaya Efara, menyambut baik usulan tersebut. Dia mengatakan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan mengundang pemerintah daerah, khususnya dinas terkait.
“Dari hasil pertemuan tadi kami dari DPRK akan mengundang pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk bicara tentang peningkatan SDM orang asli Kaimana dari 8 suku,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan sertifikasi pada tahun anggaran 2027
“Supaya ke depan di tahun anggaran 2027 bisa dianggarkan untuk anak-anak itu bisa ikut pelatihan, punya sertifikasi, dan setelah perusahaan masuk mereka juga bisa ambil bagian dalam perusahaan tersebut,” katanya.
Pertemuan lanjutan dengan pemerintah daerah dan Dewan Adat dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat. (yos)
