Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy SE MH, mengusulkan pembangunan pabrik LPG di kabupaten tersebut. Keberadaan pabrik itu merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi mahalnya harga LPG di kabupaten itu.
Usulan ini disampaikan Bupati Teluk Bintuni dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis 13 November 2025.
Bupati Teluk Bintuni mengatakan harga LPG di kabupaten tersebut lebih mahal dari Manokwari, ibukota Papua Barat, padahal Kabupaten Teluk Bintuni merupakan ‘lumbung’ migas Papua Barat.
Saat ini ada sejumlah wilayah kerja migas sedang beroperasi dan dalam tahap pengembangan di Teluk Bintuni seperti BP Tangguh dengan cadangan gas 23,8 TCF (trillion cubic feet) dengan fasilitas Train 1, 2, dan 3 LNG berkapasitas produksi total mencapai 11,4 juta ton per tahun, Blok Kasuri yang dikelola Genting Oil Kasuri Pte Ltd dengan sumber daya 2.673,7 Bscf (Billion Standard Cubic Feet) untuk petrokimia dan LNG, Wiriagar dikelola Petroenergy Utama Wiriagar dalam KSO dengan Pertamina EP untuk eksplorasi dan produksi minyak bumi, dan Mogoi Wasian dikelola PT Pertamina EP dengan PT PPMW sebagai mitra KSO sejak 2014.
Kekayaan migas tersebut juga belum berdampak banyak terhadap pajak daerah, di mana saat ini Kabupaten Teluk Bintuni masih sangat bergantung transfer pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini hanya menyumbang 2,5 – 3,5% dari total APBD.
Terkait itu Bupati Teluk Bintuni mengusulkan perlu pelimpahan sebagian kewenangan di bidang migas ke pemerintah kabupaten agar dapat mengelola dampak sosial secara efektif, percepatan Participating Interest 10% dari Genting Oil Kasuri untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan PAD, dan penyelesaian permasalahan kelistrikan, bahan bakar, dan penyerapan tenaga kerja lokal untuk kesejahteraan masyarakat. (an/dixie)
