Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menegaskan bahwa pengelolaan hutan daerah harus bergeser dari sekadar pemanfaatan sumber daya alam menuju keseimbangan antara ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan.
Saat membuka Rakornis Kehutanan 2026 Papua Barat di sebuah hotel di Manokwari pada Selasa, 20 Oktober 2026, Wakil Gubernur Papua Barat menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem wajib berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat adat.
Untuk mewujudkannya, pemerintah akan mengoptimalkan perhutanan sosial sebagai alat untuk membuka peluang usaha yang legal dan produktif bagi warga sekitar hutan tanpa merusak alam.
Melalui program Papua Barat Produktif, potensi hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, sagu, kulit masoi, dan buah lokal akan dikembangkan.
Wakil Gubernur Papua Barat kemudian meminta daerah berhenti menjual bahan mentah dengan mulai fokus pada pengolahan serta pengemasan, agar masyarakat mendapat nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.
Di sisi lain, pengembangan ekonomi ini tetap mengutamakan agenda lingkungan yang ketat. Pencegahan kebakaran hutan, perlindungan tutupan hijau, dan rehabilitasi kawasan menjadi prioritas utama dalam menghadapi tekanan perubahan iklim.
Wakil Gubernur Papua Barat kemudian menegaskan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan perguruan tinggi adalah kunci utama untuk membangun ekonomi daerah yang kuat sekaligus mewariskan hutan yang lestari bagi generasi mendatang. (*)
