PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) memfasilitasi kredit konstruksi untuk pengusaha OAP (Orang Asli Papua) Papua Barat dengan persyaratan sangat mudah.
Fasilitasi itu diberikan menyusul penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Papua Kantor Cabang Manokwari dengan Dinas PUPR Papua Barat di Manokwari, Jumat 16 Oktober 2026.
Direktur Operasional Bank Papua, Bertha Affar SE MM, dalam kegiatan ini mengatakan pengusaha OAP Papua Barat bisa membuka rekening giro dengan setoran awal hanya Rp100 ribu, dari awalnya minimal Rp2,5 juta.
Pengusaha OAP lalu melengkapi persyaratan lain yang dibutuhkan di Kantort Cabang Utama Bank Papua di Manokwari untuk mendapatkan uang muka kredit konstruksi 30 persen dari nilai pekerjaannya. Salah satu syaratnya adalah surat perintah kerja dari Dinas PUPR Papua Barat.
Pengurusan kredit konstruksi ini dapat mulai diurus di Bank Papua KCU Manokwari mulai Senin 19 Oktober 2026. Kerja sama diarahkan untuk menjangkau 3.581 pengusaha OAP yang terhimpun dalam 130 asosiasi di Provinsi Papua Barat.
“Jadi bapak-bapak pengusaha orang asli Papua jangan khawatir. Jangan berpikir nanti akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman. Datanglah ke Bank Papua KCU Manokwari. Ada bapak Rony Nikson Wabia sebagai pemimpin KCU, dan Bapak Robert Lemauk, dan ibu Yeni S Rumaropen yang akan membantu,” beber Bertha Affar.
Sebelumnya, Bertha Affar mengatakan kerjasama seperti ini sudah pernah dilakukan medio 2020 lalu dengan membantu 1120 pengusaha OAP Papua Barat mendapatkan kredit konstruksi.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat mengatakan PKS ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2025 di Provinsi Papua Barat, khususnya dalam membuka akses permodalan bagi pengusaha OAP.
“Namun, di tengah kesempatan yang semakin terbuka itu, kita juga harus jujur mengakui satu kenyataan di lapangan. banyak saudara-saudara kita yang telah memegang surat perintah kerja, tetapi belum memiliki modal kerja yang cukup untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan. mereka memiliki kemauan dan kemampuan, tetapi terhalang oleh keterbatasan agunan dan akses ke perbankan,” tutur Dominggus Mandacan.
Hal tersebut membuat pekerjaan berjalan lambat, mutu tidak optimal, dan tidak jarang pengusaha OAP terpaksa bergantung pada pinjaman berbiaya tinggi, atau hanya menjadi nama di atas kertas kontrak, sementara pekerjaannya dikendalikan pihak lain.
“Keadaan seperti ini tidak boleh kita biarkan,” tandas Dominggus Mandacan dalam penandatanganan PKS yang diarahkan untuk menjangkau 3.581 pengusaha OAP yang terhimpun dalam 130 asosiasi di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat ini. (an/dixie)
