Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memperketat penyaringan perusahaan-perusahaan Orang Asli Papua (OAP) untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi syarat melaksanakan pekerjaan.
Ini dinyatakan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, dalam rapat evaluasi program Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif, Kamis 08 Oktober 2026.
Hal tersebut juga untuk menghindari kemungkinan konsekuensi hukum bila ada perusahaan yang ternyata belum memenuhi syarat tapi dapat pekerjaan sebagai bagian dari program Papua Barat Kreatif.
Gubernur Papua Barat kemudian menegaskan Pemprov punya komitmen hanya mengalokasikan pekerjaan ke Palkoap (Pengusaha Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua).
Pemprov juga punya komitmen pembagian porsi 30:70 dengan pemerintah kabupaten se Papua Barat, di mana 30 persen ditanggung Pemprov dan sisanya ditanggung seluruh kabupaten. Misalnya ada ada 200 pengusaha OAP di salah satu kabupaten, maka Pemprov menaggung 60 pengusaha dan sisanya 140 pengusaha ditangani pemerintah kabupaten bersangkutan.
Hanya saja, walau Pemprov sudah memenuhi porsi itu, kesepakatan ini belum berjalan semestinya di kabupaten-kabupaten. Hal tersebut membuat masih terjadi aksi unjuk rasa di Pemprov oleh kontraktor OAP.
Gubernur Papua Barat kemudian menyentil perusahaan OAP dalam satu keluarga, di mana sang ayah punya perusahaan, ibunya punya perusahaan, dan anak-anaknya juga punya perusahaan sendiri-sendiri.
“Kita bisa bicara dengan mereka. Jangan satu rumah tangga punya 5 perusahaan. Kita bisa sepakat mungkin 1 atau 2 saja cukup, supaya buka peluang untuk yang lain dapat pekerjaan juga,” beber Dominggus Mandacan. (an/dixie)
