Pemprov Papua Barat bakal membentuk sebuah BUMD migas baru untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sebuah blok migas di kawasan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni.
“Blok (migas) ini ada di darat, bukan di laut,” ujar Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, dalam rapat bersama OPD di Manokwari, Rabu 12 Agustus 2026.
Gubernur Papua Barat menyatakan pembentukan BUMD baru itu sesuai aturan, karena tiap BUMD migas hanya boleh menangani satu bidang saja. Dengan demikian BUMD migas yang sudah ada, seperti PT Padoma Ubadari Energi dan PT Kasuari Energi Nusantara, tidak boleh menangani blok di Meyado itu.
“Jadi kita harus bentuk BUMD baru lagi. Kita bisa minta dukungan investor, termasuk dari Tiongkok, supaya kita turut mengelola blok itu,” ujar Dominggus Mandacan.
Terkait migas ini Gubernur Papua Barat juga menyatakan bakal menemui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan pengiriman kargo LNG ketiga tahun 2025, sebagaimana janji Menteri ESDM.
“1 kargo janji menteri belum terealisasi. Kita akan minta waktu bertemu untuk minta kepastian,” ungkap Dominggus Mandacan.
Gubernur Papua Barat lalu mengungkapkan kargo pertama dan kedua hak Papua Barat tersebut terjual dengan nilai masing-masing antara Rp100,1 M dan Rp100,2 M.
Gubernur Papua Barat kemudian menyatakan pengiriman jatah 3 kargo di 2026 sudah pasti jadwalnya. “Untuk 2026 sudah pasti 3 kargo. Jadwalnya kargo pertama September dan kargo kedua serta ketiga di Oktober. Janji menteri di 2026 ini sudah OK,” ungkap Dominggus Mandacan. (an/dixie)
