Penganggaran pengadaan konsultan terkait pengelolaan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat dalam APBD Perubahan 2026 jadi salah satu penekanan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi.
Dalam rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di rumah dinas di Susweni, Manokwari, Senin 27 Juli 2026, Gubernur Papua Barat menyatakan konsultan nantinya tidak hanya menyusun konsep pengelolaan rumah sakit, tetapi juga memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, fasilitas penunjang hingga sistem manajemen rumah sakit.
Terkait itu, Gubernur Papua Barat menegaskan penguatan RSUP harus berjalan seiring dengan pengembangan SDM bidang kesehatan, termasuk Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA) yang masih berafiliasi dengan Sorong, serta Poltekes Kemenkes Sorong yang butuh tambahan dua program studi untuk dapat berdiri mandiri di Manokwari.
Gubernur Papua Barat mengungkapkan saat bertemu Menteri Kesehatan, dan mengusulkan pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Barat, pemerintah pusat menilai peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah ada lebih mendesak dibanding pembangunan rumah sakit baru.
Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis, pemerintah berencana mengontrak tenaga spesialis yang belum tersedia sambil menyiapkan program pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri daerah.
Ia juga menilai penyediaan rumah dinas bagi dokter spesialis menjadi kebutuhan penting agar tenaga medis dapat menetap di Manokwari dan lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau rumah sakit sudah lengkap dengan dokter, alat kesehatan dan fasilitas yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar Papua,” tutur Dominggus Mandacan. (*)
