Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Papua Barat, Dr M Bachri Yasin SE MM, mengusulkan Gubernur Papua Barat dapat segera menetapkan direktur utama definitif PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) melalui RUPS.
Usulan ini disampaikan Kepala Bapenda Papua Barat dalam Rapat Evaluasi Kerjasama dan Kinerja Keuangan Penjualan Tahun 2025 serta Rencana Penjualan Tahun 2026 PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) dan PT Papua Ubadari Energi, di rumah jabatan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, di kawasan Susweni, Manokwari, Kamis 18 Juni 2026.
RUPS disertai dengan penetapan direktur utama definitif dan pengisian struktur lengkap manajemen PT Padoma tersebut akan memudahkan Pemprov Papua Barat, khususnya Bapenda Papua Barat sebagai pembina BUMD, dalam menjalankan tupoksinya di BUMD tersebut dan anak perusahaannya.
Dalam rapat yang digagas Bapenda Papua Barat tersebut, Kepala Bapenda Papua Barat juga mengatakan terkendala mendapatkan data hasil penjualan dua kargo alokasi hak Papua Barat di akhir 2025 lalu.
Pasalnya, sesuai aturan, Bapenda Papua Barat tak bisa menanyakan langsung hal tersebut ke PT Papua Doberai Mandiri tapi harus langsung ke PT Padoma sebagai perusahaan induk, sementara pimpinan PT Padoma belum definitif dan berstatus ASN.
“Dari sisi regulasi, dividen PT Padoma Ubadari Energi tak bisa langsung setor ke kas daerah, karena peraturannya harus disetor ke perusahaan induk Padoma,” tutur M Bachri Yasin.
Terkait itu, Gubernur Papua Barat berharap dalam RUPS nanti bisa dapat masukan dari Direktur Utama definitif dan jajarannya. Gubernur Papua Barat juga berharap mamajemen Padoma bisa menggarap berbagai sektor lain pemasok lauk pauk ke BP Tangguh, dan kerjasama dengan berbagai provinsi di maupun luar Tanah Papua terkait berbagai potensi Papua Barat seperti pertambangan, pertanian, dan kelautan. (an/dixie)
