Pemerintah Papua Barat terus mengejar realisasi hak alokasi migas Papua Barat di 2026 ini, termasuk hak dari tahun 2014 hingga 2025.
Ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Kerjasama dan Kinerja Keuangan Penjualan Tahun 2025 serta Rencana Penjualan Tahun 2026 PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) dan PT Papua Ubadari Energi, di rumah jabatan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, di kawasan Susweni, Manokwari, Kamis 18 Juni 2026.
Gubernur Papua Barat bersyukur karena perjuangan panjang mendapatkan hak alokasi migas Papua Barat itu bisa terealisasi dalam penjualan dua kargo medio November dan Desember 2025 lalu.
Kini, kargo ketiga, sesuai janji Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, harus dipastikan juga bisa terealisasi, termasuk alokasi untuk 2026. Begitu pula hak sebelumnya dari 2014 hingga 2024.
Gubernur Papua Barat dalam rapat tersebut kemudian mengingatkan PT Padoma untuk berkonsultasi dengan BPK dan Inspektorat terkait pendapatan hasil penjualan migas yang sudah disetor PT Papua Ubadari Energi ke PT Padoma.
Gubernur Papua Barat juga mengatakan pendapatan hasil penjualan tersebut harus dipotong dengan biaya yang dikeluarkan, termasuk hal-hal administratif, hingga terealisasinya penjualan dua kargo migas itu.
Gubernur Papua Barat lalu menegaskan harus ada Peraturan Gubernur menyangkut hal tersebut. (an/dixie)
