Ketua Dewan Adat Wilayah III Domberai, Keliopas Meidodga, menyatakan tak ada masalah bila Penjabat Gubernur Papua Barat dari kalangan non OAP (Orang Asli Papua).
“OAP maupun Non OAP jadi Penjabat Gubernur Papua Barat tidak jadi masalah, karena yang terpenting orang bisa bekerja untuk masyarakat, khususnya masyarakat Papua Barat,” ungkap Keliopas Meidodga dalam keterangan tertulis yang diterima papuakini, 06 Oktober 2023.
Terkait itu Ketua Dewan Adat Wilayah III Domberai meminta Presiden, melalui Mendagri, untuk menentukan Penjabat Gubernur Papua Barat yang mengunjung tinggi netralitas.
Ketua Dewan Adat Wilayah III Domberai kemudian menegaskan non OAP tidak menjadi masalah, yang penting menjaga netralitas karena saat ini menjelang tahun politik.
“Kita tetap taat pada aturan dan tidak perlu memaksakan diri harus OAP untuk kepentingan tertentu yang malah bisa memicu konflik horizontal,” tegas Keliopas Meidodga.
Ketua Dewan Adat Wilayah III Domberai lalu menyatakan pemerintah pusat harus benar-benar selektif mendengar suara akar rumput, bukan hanya perwakilan tertentu yang mungkin malah tidak mewakili suara kebenaran.
Hal serupa disampaikan tokoh adat, Matias Makambak. Dia mengingatkan bahwa Penjabat Gubernur adalah jabatan ASN, bukan jabatan politik.
“Jadi non OAP tidak masalah. Salah satu calon yang sudah memenuhi syarat adalah Valentinus Sudarjanto Sumito SIP MSi. Beliau pernah dipercaya sebagai Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah dan Penjabat Bupati Mimika. Jadi, beliau juga sangat layak untuk jadi penjabat Gubernur Papua Barat,” ungkap Matias Makambak.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR Papua Barat telah memutuskan akan mengirim nama tiga calon Penjabat Gubernur Papua Barat ke Mendagri. Dua calon lainnya adalah Velix Vernando Wanggai dan Yacob Fonataba.(*/dixie)
