Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) meminta kejelasan terkait paket pekerjaan Penunjukan Langsung maupun Pembagian Langsung (PL) di Dinas PUPR Papua Barat.
Ini dikatakan para kontraktor OAP yang tergabung dalam 16 asosiasi lokal kontraktor OAP usai pertemuan di Manokwari, 27 Juni 2022.
Menurut Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak, Alex Septinus Wonggor SE, ada tarik menarik soal pembagian PL tersebut.
Dia mengatakan pejabat-pejabat terkait mengatakan ada perintah agar pembagian paket-paket PL ditunda.
Tapi, menurutnya, saat hal itu ditanyakan ke Penjabat Gubernur Papua Barat, dinyatakan bahwa PL-PL kembali ke dinas masing-masing karena sudah jalan di 2022.
“Yang sudah dipanggil (Penjabat) bicara adalah Bappeda untuk persiapan 2023,” tuturnya.
Dia kemudian berharap ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang PL ini, karena selama ini landasan hukumnya adalah Inpres, Perpres, dan Permen.(an/dixie)
