Sekretaris Dinas Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) Papua Barat, Drs Ruland R Sarwom MSi, juga sedang mencari siapa pembuat surat asli tapi palsu, alias aspal, terkait penunjukan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat.
Ini dikatakan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat pada papuakini di ruang kerjanya, 15 Juni 2022.
Ruland R Sarwom menegaskan perlu melakukan hal ini untuk menepis anggapan dan dugaan, jika ada, bahwa dirinya yang berada di balik surat tersebut.
Pasalnya, seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, yang juga pejabat fungsional Pamong Budaya Ahli Utama Provinsi Papua Barat, menyatakan surat itu aspal karena tidak diketahuinya dan menggunakan scan tanda tangannya. Di surat itu tertera nama Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat yang diusulkan menjadi Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat.
“Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang buat surat ini. Saya masih telusuri. Yang sudah kami dapatkan bahwa nomor surat yang digunakan dalam surat aspal itu adalah untuk surat yang ditujukan ke Bupati Fakfak, untuk bersedia membuka acara mewakili gubernur terkait rakor pariwisata di Fakfak,” jelas Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat.
Hal ini membuat muncul berbagai dugaan siapa aktor di balik surat itu, apakah orang dalam instansinya atau instansi lain.
“Silakan diproses secara hukum. Saya berharap cepat diketahui supaya tidak menghambat kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat,” tegas Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat.
Ruland Sarwom juga menyatakan sudah berbicara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Yusak Wabiya SSos MSi, terkait surat itu.
“Tadi pagi saya bicara dengan Pak Wabiya. (Saya bilang) Jangan sampai orang bilang saya yang buat. Istilah kasarnya jangan saya yang dikambinghitamkan. Itu yang saya mau klarifikasi,” tegas Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat.
Di sisi lain, kondisi ini dikhawatirkan bisa menghambat penyerapan anggaran program fisik dan non fisik instannsi ini, sedangkan Penjabat Gubernur dan Sekda Papua Barat selalu mengingatkan soal serapan anggaran.
Hal tersebut juga membuat sejumlah ASN di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat melakukan aksi kecil di kantor. Mereka menyatakan belum akan bekerja sampai ada kejelasan SK Plt Kepala Dinas.
Menyangkut hirarki birokrasi organisasi, Ruland Sarwom mengatakan ketika kepala dinas pindah atau berhalangan, otomatis Plt itu di sekretaris dinas sesuai petunjuk disposisi Sekda.(an/dixie)
