Bupati Kaimana, Drs Hasan Achmad MSi, membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung Tingkat Kabupaten Kaimana di Gedung Pertemuan Krooy, Senin, 03 Agustus 2026.
Kegiatan yang digagas BPKP Provinsi Papua Barat ini dihadiri, antara lain, Anggota Komisi IV DPD RI Dapil Papua Barat, Yance Samonsabra, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP, Dr Arman Sari Harahap, perwakilan BPKP Papua Barat, Eko Hery Winarno, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, kepala kampung, aparat kampung, serta pendamping desa dan kampung se-Kabupaten Kaimana.
Bupati Kaimana dalam sambutannya menegaskan besarnya Anggaran Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar diukur dari tingkat penyerapan.
“Apakah anggaran tersebut sudah benar-benar menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi warga di kampung?” ujarnya.
Bupati Kaimana menekankan workshop ini harus jadi momentum evaluasi objektif atas keberhasilan dan kekurangan pengelolaan keuangan kampung, dengan transparansi dan kejujuran sebagai kunci. “Kita apresiasi apa yang sudah berjalan baik, namun kita juga wajib memperbaiki kelemahan administrasi dan tata kelola yang masih ada,” tegasnya.
Bupati Kaimana lalu mengingatkan kepala kampung dan aparat kampung menjaga keharmonisan dengan semangat persaudaraan ‘satu tungku tiga batu’. (yos)
