Kementerian Pertanian akan menerapkan sistem Swakelola Tipe II dalam dalam sisa alokasi pencetakan sawah 2025 di Papua Barat. Hal tersebut bakal dilakukan mengingat waktu yang sudah sangat mepet, karena di Oktober sudah harus dilakukan penanaman agar bisa panen di tahun 2026 ini.
Ini terungkap dalam pertemuan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Dr Ir Hermanto MP, dengan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, di Manokwari, Jumat 31 Juli 2026.
Data menunjukkan di 2025 ada 3369 SID (Survei Investigasi Desain) di Papua Barat. Dari jumlah itu sudah 2358 yang di tahap kontrak konstruksi dan 1011 SID yang belum kontrak konstruksi yang tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak.
Untuk 2026 ada 1874 SID yang tersebar di Kabupaten Manokwari (672 ha), Manokwari Selatan (417 ha), Teluk Wondama (623 ha), dan Fakfak (152 ha).
Demi mulusnya pencetakan sawah tersebut, Kementerian Pertanian mengharapkan dukungan Pemprov Papua Barat, agar tidak ada penolakan masyarakat. “Tak ada lahan yang hak ulayatnya diambil pemerintah atau dipakai pemerintah,” tutur Hermanto.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat mendukung kegiatan ini dengan menindaklanjuti hal-hal yang harus dilakukan provinsi dan kabupaten. “Gubernur, para bupati, OPD terkait beri pemahaman pada masyarakat, sehingga mereka bisa terima dan rasakan manfaat program ini,” pesan Dominggus Mandacan.
Gubernur Papua Barat menegaskan bila program ini berjalan mulus, maka Papua Barat bisa minta alokasi lebih untuk 2027. Sehingga dana yang ada tidak digeser ke daerah lain. (an/dixie)
