Dua anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dari Pokja Perempuan memantau implementasi Dana Otsus (Otonomi Khusus) periode 2021-2026 di Kabupaten Kaimana.
Mereka adalah Sekretaris Pokja Perempuan MRPB, Yomima Sorik, dan Anggota Pokja Perempuan MRPB, Marthina Sawi.
Selain bertemu Bupati Kaimana, mereka juga menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan OPD dan kepolisian, yang diwakili Kasat Bimas dan Kanit PPA Polres Kaimana, Senin 13 Juli 2026.
Yomima Sorik pada papuakini.net menyebut, kunjungan ini tidak sebatas mengecek realisasi Dana Otsus periode 2021-2026, tapi juga berkoordinasi dan meminta data kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Ini kelanjutan kegiatan kami dari tahun 2025. Saat itu Kelompok Kerja Perempuan datang ke Kaimana untuk menginput data kekerasan yang terjadi pada perempuan Papua di Kaimana, namun sampai saat ini belum ada di Majelis Rakyat Papua Barat,” terang Yomima Sorik.
Data yang diminta juga terkait dengan berapa banyak perempuan yang terjun ke bidang ekonomi hingga politik, yakni berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif.
“Kami sangat membutuhkan data-data tersebut. Instansi pemerintah daerah dan kepolisian dalam rapat koordinasi menyatakan kesiapan menyampaikan data-data yang itu pada kami,” ungkap Yomima Sorik. (yos)
