Buka Rakor PKG, Gubernur Papua Barat Ingatkan Semua OPD Integrasikan Perspektif Gender

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Gubernur Papua Barat menyatakan ini dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG) Provinsi Papua Barat di sebuah hotel di Manokwari, Senin 13 Juli 2026.

“Jadikan data sebagai dasar penyusunan kebijakan, perkuat kolaborasi lintas sektor, dan pastikan seluruh program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif,” ingat Dominggus Mandacan.

Gubernur Papau Barat mengungkapkan pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, kelompik rentan, kelompok disabilitas, kelompok lansia, karena itu, kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah.

Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2025–2029, guna mewujudkan visi “Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat dan Mandiri.”

Komitmen Pemprov Papua Barat terhadap hal ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat meningkat dari target 82,76 menjadi 82,87, dan pada 2026 ditargetkan meningkat jadi 83,26.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2025 berhasil turun dari 0,558 pada tahun 2024 jadi 0,535 pada tahun 2025. Capaian ini melampui target yang tertuang dalam RPJMD yaitu 0,545. Di 2026 ditargetkan turun jadi 0,524.

Gubernur Papua Barat berterima kasih pada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan yang digagas Bappeda Papua Barat ini, termasuk narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rakor dilengkapi dengan penandatangan Komitmen Bersama Dalam Pencapaian Pembangunan Kesetaraan Gender. (an/dixie)

Previous articlePemprov Papua Barat Kejar Pembangunan Kembali Kantor DPR dan MRP