Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, membahas pertambangan rakyat dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Jumat 10 April 2026.
Menurut Asisten II Papua Barat, Melkias Werinussa SE MH, salah satu hal yang disampaikan Gubernur Papua Barat dalam pertemuan itu adalah fasilitasi pertemuan dengan menteri-menteri terkait menyangkut pertambangan rakyat itu.
“Pak Menko menyambut baik usulan Pak Gub lalu menyatakan akan memfasilitasi pertemuan dengan para menteri terkait tersebut,” ujar Melkias Werinussa menjawab papuakini usai mengikuti pertemuan tersebut.
Pertemuan itu juga diikuti, antara lain, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Alfred Papare, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Charlie D Heatubun, dan Kadis ESDM Papua Barat, Sammy Saiba.
Pembahasan dengan kementerian-kementerian terkait itu dibutuhkan, karena sejumlah kawasan Papua Barat yang memiliki potensi emas masuk kawasan konservasi, di mana kawasan tersebut merupakan hak ulayat masyarakat. Hal tersebut harus disesuaikan agar kawasan tersebut dalam masuk wilayah pertambangan.
Begitu pula dengan peraturan-peraturan yang sedapatnya disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal agar tidak terjadi gesekan, mengingat status lahan hak ulayat masyarakat itu. “Harus bijak,” ungkap Melkias Werinussa.
Gubernur Papua Barat dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan data teknis pertambangan ke Menko Perekonomian, di mana saat ini kabupaten yang mengusulkan jadi wilayah pertambangan adalah Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama. (an/dixie)
