Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, mengusulkan ada kantor Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas dan perusahaan-perusahaan migas di masing-masing provinsi dan kabupaten penghasil migas.
“Untuk memudahkan koordinasi,” ujar Gubernur Papua Barat dalam Rapat Dewan Pengurus (DP) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Jakarta, Kamis 07 Agustus 2025.
Keberadaan kantor tersebut di daerah masing-masing juga memudahkan daerah mendapatkan data, seperti kebutuhan naker yang bisa diisi putra putri daerah masing-masing.
Rapat yang dipimpin Ketua Umum ADPMET 2025 – 2030, Dr H Al Haris SSos MH, yang juga Gubernur Jambi itu membahas berbagai rencana kerja ADPMET, termasuk kiat-kiat menambah pendapatan daerah.
Hal yang juga dibahas adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Permen ini dinilai sebagai peluang luar biasa karena yang selama ini banyak pengelolaan sumur minyak ilegal kini dilegalkan pemerintah.”Ini potensi bagi kita tapi harus dikelola dengan baik, dengan regulasi yang sudah bagus, baik, terukur agar daerah tidak salah menafsirkannya,” bebernya. (an/dixie)
