Polda Papua Barat diminta menyelidiki berbagai masalah, termasuk dugaan kasus korupsi, di Kabupaten Raja Ampat.
Desakan ini dilontarkan kelompok massa yang menyatakan diri sebagai mahasiswa, di halaman luar Mapolda Papua Barat, Selasa (11/4).
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=V5cq1k3i4fE[/embedyt]
Mahasiswa antara lain menyebutkan dugaan korupsi proyek jalan lingkar Waigeo dari APBN 2016 yang sampai sekarang tidak selesai selesai.
“Di Raja Ampat kami telah mendatangi Bupati Abdul Faris Umlati SE, tetapi bupati selalu tidak ada di tempat. Kebanyakan ke luar daerah, bahkan sempat bikin acara ulang tahun di Jakarta. Videonya tersebar,” kata koordinator lapangan unjuk rasa itu, Ludia Mentansan.
Unjuk rasa ini sempat diwarnai ketegangan, karena para pengunjuk rasa mendesak memasuki halaman Mapolda. Gagal, karena gerbang masuk Mapolda ditutup petugas.
Mereka diterima Dirbinmas Kombes I Nyoman Suastra SH didampingi sejumlah perwira menengah Mapolda. Nyoman mengatakan sama sekali tidak ada pemberitahuan adanya aksi itu. Secara hukum, Polda bisa membubarkannya.
Para pengunjuk rasa melalui perwakilan masyarakat adat Raja Ampat kemudian menyerahkan aspirasi mereka ke Nyoman.
Nyoman lalu menyatakan, tuntutan mereka tak semuanya masuk ranah Polri. Dia juga menyatakan soal terumbu karang yang ditabrak sebuah kapal pesiar beberapa waktu lalu selalu dikawal dan diindaklanjuti.
“Kami pelajari. Kalau memang ada indikasi korupsi kami segera bertindak,” tandasnya.(pk3/dixie)
