Polda Papua Barat ingin mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dan mempetahankan Opini WTP.
Ini dikatakan Kabid Keuangan Polda Papua Barat, AKBP Jaya Misa usai rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), dan Sistem Informasi menajemen dan Akuntansi – Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di sebuah hotel d Manowari, Rabu (23/1/2019).
“Pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaa, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban secara tertib,” ungkapnya.
Menurutnya, mendapatkan predikat WTP itu tidak mudah, dimulai sejak Januari sampai Desember tanpa putus baik dari sisi Laporan Keuangan maupun kinerja.
Untuk tahun 2019 ini, Polda Papua Barat mengelola anggaran Rp676 miliar. Sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu, lantaran ada operasi mantap praja dalam rangka Pemilu.(njo)
