Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, menyatakan mendukung wacana pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah (PBT), tapi tidak termasuk wilayah Bintuni dan Moskona.
”Bintuni, Moskona itu adalah adat Arfak sehingga saya tidak akan lepas, artinya tetap berada di Papua Barat. Namun perlu dibicarakan untuk mendapat kesepakatan bersama,” ujar Dominggus Mandacan.
Gubernur Papua Barat menyatakan ini kala menerima aspirasi masyarakat Meyah tentang DOB Kabupaten Pegunungan Meyah di kediaman dinas gubernur di Manokwari, Selasa 08 September 2026.
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat menyiratkan keinginan pembentukan PBT itu tak lepas dari posisi Kabupaten, Kaimana, Fakfak, Bintuni, dan Wondama yang berada di wilayah adat Bomberai, sementara kabupaten lainnya di Papua Barat masuk wilayah adat Doberai.
Dengan demikin, bila Provinsi Papua Barat Tengah terbentuk maka Provinsi Papua Barat hanya akan menyisakan tiga kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.
Kondisi tersebut, kata Dominggus, menjadi alasan perlunya pemekaran kabupaten terlebih dahulu sebelum pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah.
”Yang ini yang perlu kita dorong cepat agar memenuhi syarat bagi pemekaran provinsi, agar kedua provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Tengah, hidup,” tuturnya.
Selain persoalan administrasi dan kewilayahan, Dominggus menyoroti kemungkinan adanya pelepasan wilayah adat dalam pembentukan Papua Barat Tengah.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dibicarakan bersama tokoh-tokoh adat agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Gubernur Papua Barat mencontohkan Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk, sehingga perlu ada pembicaraan lebih lanjut mengenai posisi kedua kabupaten tersebut apabila Provinsi Papua Barat Tengah dibentuk.
Gubernur Papua Barat kemudian menyambut positif rencana DPR Provinsi Papua Barat yang akan turun langsung ke lapangan untuk mengunjungi masyarakat adat di wilayah masing-masing calon DOB karena aspirasi masyarakat adalah dasar utama pemekaran. (*)
