Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, mengingatkan PT Pupuk Indonesia, melalui PT Pupuk Kalimantan Timur, untuk melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik ulayat dalam pengembangan Kawasan Industri Pupuk (KIP) di Kabupaten Fakfak.
“Perlu duduk bersama masyarakat membahas ini,” ujar Gubernur Papua Barat saat menerima audiensi jajaran PT Pupuk Kalimantan Timur di rumah dinas gubernur di kawasan Susweni, Manokwari, Kamis 30 Juli 2026.
Gubernur Papua Barat juga meminta PT Pupuk Kaltim tidak hanya berorientasi pada pembangunan industri, tapi turut melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengembangan hingga operasional perusahaan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.
Gubernur Papua Barat menegaskan Pemprov mendukung penuh pengembangan Proyek Strategis Nasional tersebut sesuai kewenangan daerah, seperti dukungan terkait peralihan fungsi hutan dan perizinan.
Peletakan batu pertama KIP Fakfak dilakukan Presiden Joko Widodo pada 23 November 2023. KIP Fakfak ini akan menelain investasi sekitar Rp30 triliun, dan diproyeksi menghasilkan 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia per tahun.
Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur, Mohamad Agung, mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah awal dalam menjalankan penugasan perusahaan untuk mengembangkan industri pupuk di Papua Barat.
Menurutnya, pada Juli 2026 lokasi tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Saat ini PT Pupuk Kaltim tengah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi, legalitas, serta persiapan teknis sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. (*)
