Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat Harus Bisa Antisipasi Eksplorasi Migas Blok Bobara di Kaimana

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Abdul Rahim Furuada meminta masyarakat Kaimana untuk bersiap jelang masuknya perusahaan migas di Blok Bobara.

Menurutnya, saat ini bukan lagi waktunya memperdebatkan kapan perusahan tersebut masuk, tetapi bagaimana masyarakat Kaimana dapat siap untuk menjadi bagian dari hadirnya perusahaan besar itu.

Blok Bobara adalah wilayah kerja migas di perairan laut dalam Papua Barat yang memiliki potensi sumber daya sekitar 6,8 miliar barel setara minyak (Billion Barrels of Oil Equivalent). Blok ini saat ini dioperasikan konsorsium yang melibatkan Petronas, Pertamina Hulu Energi, dan TotalEnergies.

“Kebetulan kami duduk di kantor yang tugasnya adalah merencanakan pembangunan, dan itu berarti memproyeksikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan merujuk pada data dan informasi saat ini,” tuturna Senin 11 November 2025.

Dikatakan, saat ini sudah ada informasi masuknya perusahan dan sudah pasti akan masuk banyak tenaga kerja. Tenaga kerja ini membutuhkan makanan, baik itu sayuran maupun buah-buahan. Lalu bagaimana antisipasi masyarakat di Kaimana?

“Bisakah peluang makanan ini bisa kita sediakan dari Kaimana? Mungkin tidak semuanya, tetapi paling tidak ada beberapa persen bisa yang bisa kita rasakan dan tidak hanya jadi penonton,” tegasnya.

Selain menyiapkan bahan makanan, pemerintah daerah juga berperan sejak awal dalam menyediakan tenaga-tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk kemudian masuk dan bekerja dengan gaji yang besar.

“Gaji yang besar itu ketika diberikan kepada istri dan anak. Semuanya itu akan berakumulasi menghasilkan peredaran uang yang cukup besar di Kaimana,” ujarnya.

Dirinya menyebut, pemerintah Kabupaten Kaimana dibeberapa periode lalu pernah menyekolahkan anak-anak Kaimana di Perguruan Tinggi Migas, sehingga saat ini ada anak-anak Kaimana yang telah mengantongi ijasah di bidang tersebut.

Walau begitu, ada berbagai pekerjaan lain yang menurutnya tidak membutuhkan ijazah tetapi melalui training, seperti las bawah laut dan beberapa hal lain.

Selanjutnya kata pria asli Suku Irarutu di Kaimana ini, perlu disiapkan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga kemudian dapat menjadi mitra dari perusahaan.

“Semua yang saya bicara tadi ini tentang apa yang harus kami siapkan dan itu sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah,” ungkapnya.

Dia menegaskan, karena ini merupakan perusahaan yang besar, maka tidak mungkin perencanaannya maju mundur. Setiap tahapannya pasti sudah jelas, kapan perusahan itu akan masuk dan kapan merekrut tenaga kerja.

“Kita tahu pengalaman-pengalaman yang terjadi di Tanah Papua, misalnya LNG Tangguh atau Freeport. Bisa jadi persentase tenaga kerja kita asli Papua itu kurang sekali. Ini contoh yang harus kita antisipasi,” tandasnya. (yos)

Previous articleSKK Migas Tegaskan Pembangunan Proyek Lapangan AKM Genting Oil Kasuri Kedepankan Lingkungan
Next articleGubernur Papua Barat Ingatkan Layanan Dukcapil Mudah, Cepat, Tepat, Bermartabat