Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, mengingatkan para personil Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Papua Barat dan Majelis Kode Etik ASN Papua Barat untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, dan menjaga independensi dalam proses penegakan hukum.
Gubernur Papua Barat mengatakan ini dalam pelantikan MP TPTGR Papua Barat dan Majelis Kode Etik ASN Papua Barat di Manokwari, Senin 04 Agustus 2025.
“Saya harap Majelis TPTGR dan Majelis Kode Etik ASN dapat bekerja baik, dan beri kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah dan penegakan kode etik PNS di Pemprov Papua Barat, serta junjung tinggi nilai-nilai keadilan,” pesan Dominggus Mandacan.
Gubernur Papua Barat lalu berterima kasih pada para personil masing-masing majelis yang bersedia mengemban tugas tersebut.
Gubernur Papua Barat kemudian mengingatkan Pemprov Papua Barat pernah dapat opini WTP dari BPK sebanyak 9 kali berturut turut. Sayangnya, opini tersebut tak bisa dipertahankan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dan 2024.
Sebagai informasi, dua tahun anggaran opini WDP itu diperoleh saat Papua Barat dipimpin oleh Penjabat Gubernur selepas pemerintahan pertama Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017 – 2022, Drs Dominggus Mandacan MSi dan Mohamad Lakotani SH MSi, yang melakukan sertijab ke Penjabat Gubernur Papua Barat pada 20 Mei 2022.
Ganjaran opini WDP tersebut menandakan pengendalian internal yang kurang memadai, terutama penyelesaian kerugian daerah yang belum optimal.
“Saya harap kasus-kasus yang belum diselesaikan dan jadi catatan BPK dapat diselesaikan, dituntaskan sesuai aturan dan UU dengan mengedepankan pemulihan kerugian daerah. Yang tak dapat selesaikan akan kita limpahkan ke APH. BPK beri waktu 60 hari sejak LKPD dimasukkan pada 24 Juli,” ingat Dominggus Mandacan. (an/dixie)
