Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa ssesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2019.
Keterangan tertulis yang diterima papuakini menyebutkan Gubernur Papua Barat menyatakan itu dalam rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lantai 5 Kantor Gubernur di Manokwari, 04 Juni 2025.
Gubernur Papua Barat juga mengingatkan OPD tidak mendahului proses tanpa koordinasi, mengingat saat ini ada 2.041 pengusaha yang perlu dievaluasi dalam kerangka efisiensi anggaran dan pemerataan peluang usaha.
Terkait itu Gubernur Papua Barat menyatakan pemerintah kabupaten telah sepakat menindaklanjuti proposal masyarakat di masing-masing wilayah, sebagai bentuk pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Gubernur Papua Barat lalu mengatakan Pemprov akan mengundang pengusaha OAP untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi keuangan daerah dan mekanisme pengadaan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Dia juga menekankan percepatan implementasi program prioritas nasional seperti Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan cek kesehatan gratis.
Wakil Gubernur Papua Barat mengungkapkan ada intruksi pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk dapur umum Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
Untuk program pendidikan perlu koordinasi dengan seluruh bupati guna memastikan keseriusan daerah dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. (*)
