Masyarakat Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni minta calon tunggal nomor urut 1 gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, untuk bisa mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni agar masyarakat dapat menikmati hasil participating interest dari pengolahan kekayaan alam kawasan Sumuri.
“Bapa saat jadi gubernur lagi mohon bantu kami dorong kabupaten agar masyarakat adat nikmati participating interest dari investasi itu, karena kami ini orang bilang untung nama hilang belanja. Masyarakat sudah 15 tahun tunggu,” ujar Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Sumuri, Tadius Fossa.
Aspirasi ini dilontarkannya dalam dialog pasangan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani (Doamu) di Kampung Tofoi, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, 09 Oktober 2024.
Dia juga meminta Dominggus Mandacan yan juga Kepala Suku Besar Arfak untuk bisa memperhatikan kondisi rumah sakit di SP 1 distrik itu yang kondisinya memprihatinkan. “Tiap ada emergency kami harus lari ke rumah sakit di Bintuni,” bebernya.
Selain itu, dia juga memohon agar Dominggus Mandacan dapat mendorong pemerintah kabupaten Bintuni untuk menyediakan semacam bus sekolah untuk antar jemput siswa, serta pembangunan jalan. “Saya sudah sampaikan ke kabupaten, mohon Bapa bantu dorong,” ungkapnya.
Aspirasi serupa disampaikan Oktovina Kambu. Mama ini berharap ada bantuan motor untuk petani agar memudahkan mereka membawa hasil sawah atau kebun ke pasar, dan bantuan modal usaha bagi masyarakat, serta bantuan perumahan.
Menanggapi ini, Dominggus Mandacan memohon dukungan doa masyarakat agar bisa membantu menjawab aspirasi-aspirasi tersebut saat dirinya dan Mohamad Lakotani Kembali memimpin Papua Barat di periode 2025 – 2030.
Dominggus Mandacan juga mengajak semua masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November 2024, lalu mencoblos pasangan nomor urut 1 Doamu.
Dominggus Mandacan juga mengatakan agar masyarakat menyampaikan aspirasi-aspirasi ini ke para pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni, agar aspirasi tersebut bisa dibahas dan dicarikan solusinya, sesuai skala prioritas dan kemampuan daerah, dalam rapat kerja gubernur dan wakil gubernur dengan para bupati dan wakil bupati se Papua Barat. (an/dixie)
