Para guru SMA-SMK yang tergabung dalam PGRI Papua Barat menaruh harapan besar pada Drs Dominggus Mandacan MSi yang mereka yakin akan menjadi Gubernur Papua Barat periode 2024-2029.
Mereka menyatakan SMA-SMK mendukung sepenuhnya dan meminta Drs Dominggus Mandacan MSi, jika terpilih sebagai Gubernur Papua Barat 2024-2029, untuk memprogramkan dalam 100 hari kerja untuk mengembalikan SMA dan SMK ke Pemprov Papua Barat sebagaimana SMA dan SMK di provinsi lain di Indonesia.
Harapan ini dibacakan Ketua PGRI Papua Barat, Elimelech Wajoi SSos, bersama para guru dalam Lepas Sambut PGRI Papua Barat bersama SMA/SMK Provinsi Papua Barat di Manokwari, 17 Januari 2024.
Harapan ini muncul lantaran berbagai kendala di lapangan yang dialami seiring UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan PP No 16 Tahun 2021.
UU Otsus dan PP tersebut mengembalikan pembiayaan SMA dan SMK di Tanah Papua ke pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua dari pemerintah provinsi.
Urusan SMA dan SMK serta pendidikan khusus ini, termasuk di Tanah Papua, merupakan kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
Pemberlakuan UU Otsus dan PP 16 Tahun 2021 tersebut, khususnya di Kabupaten Manokwari, menimbulkan sejumlah masalah selama masa transisi pengalihan kewenangan dari provinsi ke kabupaten pada tahun 2023, yaitu:
1. Gaji ASN dalam 3 bulan pertama mengalami kendala, tidak tepat jumlah dan waktu.
2. Penggajian honor daerah tidak tepat waktu.
3. Tunjangan sertifikasi selama 6 bulan belum diterima para guru.
4. Terlambatnya program pendukung kegiatan sekolah maupun kegiatan prakerin di SMK.
5. Terjadi kesenjangan program fisik dan non fisik selama 2023.
Atas dukungan dan harapan tersebut, Dominggus Mandacan, yang adalah penasihat PGRI Papua Barat, menyatakan siap mengurusnya dengan dukungan semua pihak berkepentingan dan terkait, dan koordinasi dengan melibatkan pendidik, akademisi, intelektual, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah kabupaten.
Dominggus Mandacan juga menyatakan kala jadi Gubernur Papua Barat 2017-2022 pernah menanyakan soal pelimpahan SMA SMK ini ke bupati. Jawabannya diakui bahwa terjadi penambahan beban berat pada kabupaten baik dari sisi pembiayaan, sarana prasarana, pelatihan, dan hak-hak SMA SMK sederajat, karena kabupaten juga mengurus mulai dari PAUD.(an/dixie)
