Polemik apakah Penjabat Gubernur Papua Barat harus Orang Asli Papua (OAP) atau bisa non OAP masih mencuat di masyarakat.
Soal ini, tokoh pemuda Papua Barat, Yakop Mosyoi, mengatakan bahwa jabatan Penjabat Gubernur Papua Barat dipercayakan pada OAP itu adalah harapan dan impian bersama, tapi tidak harus demikian karena dapat pula dijabat birokrat ASN yang bukan OAP.
“Lain ceritanya kalau Gubernur definitif. Kalau Gubernur harus OAP sesuai UU Otsus. Harga mati itu,” tegasnya.
Dia kemudian mengingatkan pernyataan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Keliopas Meidodga. “Bapa Keliopas sebagai orang tua kita, sekaligus Kepala Suku Besar Arfak turunan Irogi Meidodga, mengimbau untuk tetap menjaga netralitas. Jadi tidak harus OAP jika pejabat sementara,” bebernya.
Dia lalu mengimbau untuk tidak memprovokasi dengan memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat soal ini karena kepentingan tertentu.
“Sekali lagi, tolong dipahami aturannya baru berbicara. Kami minta Pemerintah harus tetap menjaga marwah dan menjunjung tinggi aturan Negara sesuai perundang-undangan. Salam sehat dan salam netralitas,” tandasnya.(*/dixie)
