Ketum Yayasan Rahim Papua Tujuh Nilai Valentinus Sudarjanto Sumito Paling Tepat Penjabat Gubernur Papua Barat

Ketum Yayasan Rahim Papua Tujuh Nilai Valentinus Sudarjanto Sumito Paling Tepat Penjabat Gubernur Papua Barat

Ketua Umum Yayasan Rahim Papua Tujuh, Papua Barat, Pdm Theresia Lusianak Rumaropen AMd SE, menilai hanya 2 dari 3 calon Penjabat Gubernur Papua Barat yang diusulkan DPR Papua Barat ke Mendagri yang memenuhi syarat aturan dan prosedural.

“Yang memenuhi syarat aturan administratif adalah Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito dan Bapak Velix Wanggai. Namun jika dikaju lebih intens, maka Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito yang lebih tepat untuk posisi tersebut dibanding Bapak Velix Wanggai,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima papuakini, 16 Oktober 2023.

Mengapa? Menurutnya, sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Setwapres, Velix Wanggai memegang jabatan strategis dan penting untuk mengawal program-program percepatan pembangunan Tanah Papua yang terdiri dari 6 provinsi melalui Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua
(BP3OKP) yang diketuai Wapres.

“BP3OKP ini baru seumur jagung, maka progress capaian program-program strategis dan krusialnya wajib dikawal,” tutur Theresia Lusianak Rumaropen.

Lain halnya dengan Valentinus Sudarjanto Sumito yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dirjen Otda Kemendagri.

“Dengan jabatan itu beliau tepat, karena selain memenuhi aturan Kemendagri beliau juga ASN yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun,” tutur Theresia Lusianak Rumaropen.

Ketua Umum Yayasan Rahim Papua Tujuh, Papua Barat, yakin Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai birokrat karir di Kemendagri akan independen dan profesional dalam mempersiapkan Pemilu serentak nasional dan pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati di Papua Barat.

Bagaimana dengan Jacob Fonataba yang juga diusulkan DPR Papua Barat ke Mendagri? Theresia Lusianak Rumaropen menilai belum memenuhi syarat karena Jacob Fonataba berstatus Plt Sekda Papua Barat, bukan Sekda definitif.

Ketua Umum Yayasan Rahim Papua Tujuh, Papua Barat, lalu menegaskan penjabat Gubernur Papua Barat ke depan bukan persoalan OAP atau non OAP.

“Oleh sebab itu saya mengimbau siapapun kita yang memiliki jabatan, atau yang memiliki kapasitas, agar memberikan statement yang membangun guna menambah wawasan berpikir rakyat ke arah yang lebih cerdas, kritis dan berpengetahuan, bukan membangun opini-opini yang membingungkan rakayat,” tegas perempuan yang aktif dalam pelayanan gerejani dan sosial ini.(dixie)

Previous articleGBGP Gelar KKR Sambut HUT ke 67
Next articleDominggus Mandacan Silaturahmi Dengan Masyarakat Kampung se Fak-Fak