Besar kecilnya serapan anggaran tergantung pada kinerja OPD dalam memproses anggaran pekerjaan barang dan jasa di instansi masing-masing, terutama kontrak dengan pihak ketiga.
Menurut Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Papua Barat, Enos Aronggear, proses administrasi lelang pekerjaan di masing-masing instansi harus tuntas baru bisa ajukan tagihan pencairan anggaran.
Proses administrasi untuk realisasi anggaran itu harus dibarengi dengan kinerja realisasi pekerjaan di lapangan.
“Jangan persentase (realisasi anggaran) baik tapi kinerja (di lapangan) buruk,” ingat Kepala BPKAD menjawab pekerja pers usai apel di gubernuran, 30 Mei 2022.
Kepala BPKAD Papua Barat lalu mengatakan patokan realisasi anggaran ada di DTI (Dana Tambahan Infrastruktur), karena nilainya besar.
DTI Papua Barat di 2022 sebanyak Rp1,396 T, tepatnya Rp.1.396.620.000.000.
“DTI itu baru masuk 22 April 2022. Lalu mulai 22 April pemda melalui OPD-OPD baru mulai proses, terutama dari PU yang sudah ajukan uang muka (pihak ketiga) yang sudah lolos lelang,” ungkap Kepala BPKAD Papua Barat.
Untuk sumber pendanaan lain seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) ada mekanisme sendiri. “Tidak segampang balik tangan. OPD harus kerja keras,” tegas Kepala BPKAD Papua Barat.
Kepala BPKAD kemudian menyatakan penyerapan anggaran biasanya biasanya naik cepat di Agustus sampai November, karena ketika itu semua kontrak sudah final dan pihak ketiga sudah mengajukan pembayaran uang muka dan pembayaran tahap pertama pekerjaan.
Menyangkut harapan DPR Papua Barat agar serapan anggaran sudah mencapai 50 persen sebalum RAPBD Perubahan 2022 diajukan, Kepala BPKAD Papua Barat sangat mendukungnya.
Kepala BPKAD Papua Barat mengatakan itu adalah harapan bersama yang, sekali lagi, harus dibarengi dengan persentase seimbang realisasi pekerjaan agar tidak berhadapan dengan hukum.(an/dixie)
