Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bertekad kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Mempertahankan kadang lebih sulit dari meraih WTP” ujar Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw.
Bupati Teluk Bintuni mengatakan ini dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 unaudited Pemkab Teluk Bituni,
Fakfak, Kaimana, dan Raja Ampat, di gedung BPK Papua Barat, 23 Maret 2022.
WTP, tutur Bupati Teluk Bintuni, merupakan cerminan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.
“Tapi kita sadari WTP bukan tolok ukur kesejahteraan. Kita masih dalam proses mencapai kesejahteraan yang diharapkan masyakarat.Wesuatu yang berat tapi setidaknya dalam sisi pengelolaan keuangan daerah kita sudah dalam jalur yang benar,” beber Bupati Teluk Bintuni.
Sementara itu, Kepala BPK Papua Barat, Muhammad Abidin, mengingatkan bahwa ini adalah tahun ketujuh penerapan akuntansi berbasis akrual.
Kepala BPK Papua Barat lalu mengapresiasi pemerintah seluruh tingkatan di Papua Barat yang telah menyiapkan infrastruktur akuntansi berbasis akrual.(an/dixie)
