Pembangunan tahap awal perumahan bersubsidi untuk ASN dan P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Pemprov Papua Barat akan mulai dilakukan medio Juli 2021.
Ini dikatakan Ketua Koperasi Produsen Kasuari Sejahtera Mandiri, Derek Ampnir SSos MM, pada papuakini, Rabu (09/06/2021).
Itu bisa dilakukan karena 19,6 hektare dari 60 hektare lahan yang disiapkan perumahan itu berstatus hutan area penggunaan lain (APL).
“Jadi 19,6 hektare itu sudah clear and clean sehingga sudah bisa langsung dilakukan pembangunan,” jelas Derek Ampnir.
Sisanya, 40 hektar, masuk hutan produksi yang bisa dikonversi untuk kegunaan lainnya untuk pembangunan perumahan yang batu pertamanya diletakkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, pada 18 Mei 2021 itu.
“Sisa lahan itu akan kami urus dan koordinasi bersama SKPD dan pihak terkait seperti BPN, dengan didampingi Inspektorat dan BPKP, dalam waktu 6 bulan,” tutur pria yang juga Kepala BPBD Papua Barat ini.
Selain itu, menurut Derek Ampnir, sesuai aturan BPN, UU Cipta Kerja, dan UU investasi, koperasi bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat perumahan.
Saat ini, menurut Derek Ampnir, dari rencana 1500 rumah tahap awal, sudah 800 mendaftar.(an/dixie)
