Oleh: Muhadi
Kasubbag Kepegawaian
Kanwil DJPb
Provinsi Papua Barat
Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan luas di seluruh pelosok negeri mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa khususnya pada bidang perekonomian, akibat dari pandemi ini sangat berpengaruh pada dua sisi sektor ekonomi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran.
Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dengan memprioritaskan kesehatan sebagai prioritas utama yaitu melalui pembatasan interaksi sosial dengan cara menghindari berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga penularan Covid-19 yang semakin meluas dapat dikendalikan. Sebagai konsekuensi atas pembatasan interaksi tersebut, telah berakibat terhadap aktivitas baik produksi (supply) maupun konsumsi (demand) yang berkurang secara signifikan. Hal ini yang pada akhirnya berdampak terhadap volatilitas harga barang komoditas, pasar keuangan, serta perdagangan antar daerah dan negara sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat bisa dipastikan bahwa seluruh Provinsi di Indonesia ikut terdampak adanya volatilitas tersebut termasuk di Papua Barat.
Dalam rangka upaya pemulihan ekonomi di Papua Barat, selain percepatan belanja dan pelaksanaan program padat karya, serta refocusing belanja, kebijakan stimulus telah diluncurkan dalam bentuk pengalokasian anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Stimulus dana APBN tersebut, bertujuan untuk menjaga konsumsi melalui percepatan dan penguatan subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin seperti tambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), tambahan kartu sembako, serta pemberian bantuan sosial tunai. Di tengah berlakunya pembatasan mobilitas, Program PEN diharapkan mampu menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut serta meminimalkan terjadinya dampak sosial akibat Covid-19.
Pelaksanaan program PEN pada tahun 2020 di Papua Barat, memiliki anggaran sebesar Rp191,62 miliar. Dari keseluruhan alokasi tersebut, terbagi ke dalam beberapa program yaitu, penyaluran PKH sebesar Rp107,34 miliar untuk 223.306 Keluarga Penerima Manfaat (KPM); pemberian kartu sembako sebesar Rp64,01 miliar bagi 348.116 KPM; dan penyaluran bantuan sosial tunai sebesar Rp20,27 miliar untuk 33.791 KPM.
Alokasi pada Program PEN ini diharapkan dapat terlaksana tepat waktu sehingga mampu mendorong penyerapan di bidang sosial sebagai sebuah safety net bagi masyarakat terdampak Covid-19. Selanjutnya, untuk pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di bidang kesehatan dan perlindungan sosial disertai dengan alokasi dana APBD sebagai pendukung.
Pemerintah daerah di Papua Barat dalam mengantisipasi dan meminimalisasi dampak dari pandemi Covid-19 melakukan beberapa upaya terkait dengan penggunaan APBD, seperti menyesuaikan target PAD dan menyusun kembali skala prioritas belanja terutama untuk pendanaan sektor kesehatan, serta memberikan stimulus pada sektor bisnis (UMKM). Hasil dari upaya tersebut adalah berkurangnya belanja dalam kisaran 30-40 persen sehingga tersedia alokasi dana khusus yang dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan wabah, penyediaan jaring pengaman sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hingga berakhirnya periode triwulan III Tahun 2020, alokasi APBD yang diperuntukkan bagi penyelesaian pandemi tercatat sebesar Rp25,59 miliar. Pada sektor kesehatan, telah dianggarkan tambahan dana sebesar Rp23,86 miliar yang diperuntukkan bagi kegiatan pengadaan fasilitas karantina Covid-19 sebesar Rp7,59 miliar (73 pasien), kegiatan pengadaan alat kesehatan/kedokteran/ laboratorium sebesar Rp8,09 miliar (1 paket), dan pengadaan APD sebesar Rp300 juta, serta dukungan operasional RSUD yang mengalami peningkatan volume pekerjaan di masa pandemi sebesar Rp7,88 miliar (3 RSUD).
Sementara pada sektor bisnis, pemerintah daerah di Papua Barat menetapkan dana khusus sebesar Rp1,74 miliar sebagai dukungan fasilitas terhadap 867 UMKM (Rp1,44 miliar) dan bantuan bahan makanan terutama bagi pegawai pada 628 UMKM yang tidak berpenghasilan karena pandemi (Rp300,42 juta). Dari keberadaan dana APBD tersebut, diharapkan dapat meminimalisasi dampak Covid-19 di Papua Barat
“Hidup segan mati tak mau”, setidaknya itulah yang bisa diibaratkan kepada kondisi pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Tatkala mobilitas dibatasi, semakin sempit ruang gerak masyarakat sebagai konsumen, maka aktivitas usaha dan bisnis pun kian terbatas. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pembatasan sosial memiliki dampak yang begitu besar terhadap perekonomian. Namun, pilihan harus diputuskan, antara kepentingan ekonomi atau keselamatan warga negara.
Jika berkaca pada krisis moneter yang pernah terjadi sebelumnya, ketika perusahaan-perusahaan besar banyak yang tumbang, sebaliknya UMKM tampil sebagai penyelamat dan penopang perekonomian. Ketangguhan UMKM menjadi modal utama, membawa perekonomian selamat dari krisis dengan perlahan menggerakkan ekonomi akar rumput dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, kini kondisinya jauh berbeda kala pandemi Covid-19 melanda.
Pangsa pasar yang dimiliki UMKM di Papua Barat pada umumnya adalah kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik sandang maupun pangan. Dalam ruang gerak yang sudah teramat sempit, aneka produk yang disediakan tidak menjadi transaksi yang mampu menggerakkan ekonomi. Sekalipun masih ada yang dapat bertahan, seperti para pedagang pasar yang menjual aneka pokok pangan, warung yang menjual makanan, dan yang beralih menjual masker atau APD, namun mereka hanya sebagian kecil dari ribuan UMKM yang dimiliki Papua Barat.
Profil UMKM yang tumbuh di Papua Barat umumnya terdiri atas kluster produsen, kluster usaha dagang, dan kluster jasa. Produsen umumnya memproduksi aneka makanan dan minuman, usaha dagang mencakup pedagang kaki lima, catering, aneka warung, kuliner, warung pinang, toko pakaian, toko sembako. Sedangkan usaha jasa seperti, bengkel, salon, dan barbershop. Pangsa pasar dari semua bidang usaha UMKM tersebut akan sangat ditentukan oleh pergerakan manusia sebagai konsumen atau pelanggan.
Dengan kondisi saat ini, UMKM praktis memiliki kontribusi yang menurun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Berbanding terbalik dengan kondisi di kala normal, ketika ekonomi Papua Barat yang sangat tergantung pada komoditas pertambangan, namun UMKM tetap mampu berkontribusi 30 persen terhadap PDRB Papua Barat, serta menopang pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan konsumsi rumah tangga.
Adanya kebijakan stimulus dalam rangka melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha di sektor riil diharapkan menjadi menjadi solusi bagi UMKM yang likuiditasnya terganggu selama pandemi berlangsung. Salah satu stimulus tersebut adalah penundaan angsuran pokok (relaksasi) bagi penerima program kredit Ultra Mikro (UMi). Relaksasi diberikan kepada debitur, linkage dan penyalur UMi maksimal selama enam bulan, dengan mekanisme pemberian yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama (Perdirut) Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-05/IP/2020 tentang Tata Cara Pemberian Relaksasi Bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dampak Covid-19 memang membuat sulit UMKM, bahkan bisa digolongkan sebagai kejadian luar biasa yang sulit diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, adanya stimulus berupa penundaan kewajiban pokok dan pemberian masa tenggang pembayaran kewajiban pokok UMi, tentu dapat meringankan beban.
Dengan adanya beberapa kebijakan untuk pemulihan ekonomi yang telah diambil pemerintah pusat yaitu dengan melakukan realokasi anggaran, baik itu yang bersumber dari APBN dengan pengalokasian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan realokasi anggaran dari APBD dengan menyusun kembali skala prioritas belanja untuk menambah pendanaan pada sektor kesehatan serta memberikan stimulus pada sektor bisnis (UMKM). Dengan diberikannya toleransi penundaan angsuran pokok (relaksasi) bagi penerima program kredit Ultra Mikro (UMi) setidaknya telah cukup membantu dan memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian bangsa.(*)
