Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat saling belajar terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
“Kita lebih ke sharing session soal tata kelola keuangan dalam melaksanakan APBN. (Sebaliknya) Kita dapat sharing dari pemerintah daerah bagaimana APBD itu dikelola. Saling take and give dan tukar informasi tata kelola APBDN dan APBD,” ujar Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, Hari Utomo, menjawab papuakini.
Hari mengatakan ini di sela Kick Off Sharing Session Pengelolaan Keuangan dan Pendampingan dengan Pemda Papua dan Papua Barat di sebuah hotel di Manokwari, Selasa (17/11/2020).
Kegiatan ini sangat didukung Ditjen Perbendaharaan dan bahkan bisa menjadi semacam percontohan, sebagaimana dikatakan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto, untuk dilaksanakan di provinsi-provinsi lain.
Jadi, seandainya pemerintah daerah butuh materi tentang tentang tuntutan ganti rugi, maka Ditjen akan mendukung dengan memberikan materi bahkan menyediakan narasumber soal itu.
Sebaliknya, jika Ditjen Perbendaharaan butuh informasi soal pengelolaan APBD, maka penjelasannya bisa diberikan pemerintah daerah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, melalui Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi Pembangunan, Dr Niko Tike Untung, ingin ada forum komunikasi (forkom) antara Pemprov dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat.
Forkom itu dimaksudkan untuk membahas solusi-solusi terbaik pada isu-isu pengelolaan keuangan APBN dan APBD.(dixie)
